• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Program Makan Bergizi Gratis Jadi Harapan di Tengah Ancaman Malnutrisi

Program Makan Bergizi Gratis Jadi Harapan di Tengah Ancaman Malnutrisi

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 12 February 2025

 

Jakarta – Sejak diperkenalkan tahun lalu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian besar pemerintah dan masyarakat Indonesia.

 

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya program ini untuk memastikan seluruh anak Indonesia memiliki akses makan bergizi yang baik.

 

 

Program MBG difokuskan untuk memberikan makan bergizi di sekolah, pesantren, serta bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil atau menyusui yang berisiko stunting.

 

 

Plh. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan Direktorat Jenderal Anggaran, Diah Dwi Utami, menegaskan bahwa program ini tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan individu, tetapi juga bagi ekonomi nasional.

 

 

“Gizi yang baik itu bukan hanya soal kesehatan. Ini juga soal percepatan pertumbuhan ekonomi dan peluang kerja,” katanya.

 

 

Namun, Diah mengakui tantangan besar masih ada. “Indonesia masih menghadapi triple burden of malnutrition, yaitu stunting, obesitas, dan kekurangan zat gizi mikro. Ini masalah yang tidak bisa kita abaikan,” ungkapnya.

 

 

Ia menyebut bahwa sekitar 4,5 juta anak Indonesia masih mengalami stunting, yang berdampak pada perkembangan fisik dan kognitif mereka.

 

 

Dalam rangka memastikan keberhasilan program ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun dalam APBN 2025.

 

 

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta, menegaskan bahwa dana tersebut sudah diperhitungkan dengan matang.

 

 

“Program MBG sudah masuk dalam APBN 2025. Anggarannya sebesar Rp71 triliun, jadi tidak akan menyebabkan tambahan defisit,” jelas Isa.

 

 

Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp51,5 triliun akan digunakan untuk menyediakan bahan makanan bergizi bagi para penerima manfaat. Program ini ditargetkan menjangkau 17,9 juta orang, termasuk 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil, menyusui, serta balita.

 

 

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, menyoroti pentingnya peningkatan kualitas menu makanan dalam program ini.

 

 

“Kami akan terus menyempurnakan menu makanan agar sesuai dengan angka kecukupan gizi. Ini menjadi perhatian utama kami,” ujar Adita.

 

 

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan program MBG tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan makanan, tetapi juga memastikan keseimbangan nutrisi yang dibutuhkan masyarakat.

 

 

“Keseimbangan nutrisi sangat penting. Kita ingin masyarakat tidak hanya kenyang, tetapi juga sehat,” tambahnya.

 

 

Dengan alokasi anggaran yang besar serta perhatian penuh dari pemerintah, program MBG diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi malnutrisi dan stunting di Indonesia.

Ekonomi RI Dinilai Tetap Stabil Meski Rupiah Menghadapi Tekanan

November 2, 2026

Pemerintah Optimis Ketahanan Rupiah Hadapi Tekanan Global

November 2, 2026

Ekonomi RI Dinilai Tetap Stabil Meski Rupiah Menghadapi Tekanan

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Ekonomi RI Dinilai Tetap Stabil Meski Rupiah Menghadapi Tekanan Jakarta – Pemerintah menilai kondisi perekonomian…

Pemerintah Optimis Ketahanan Rupiah Hadapi Tekanan Global

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Pemerintah Optimis Ketahanan Rupiah Hadapi Tekanan Global Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti…

Bikin Takjub! Inilah Cara Gontor Kampus 4 Darul Muttaqien Perkuat Kemandirian Pangan Lewat Tempe

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 4 Darul Muttaqien Banyuwangi yang didirikan tahun 1987 dan resmi…

Pengawasan MBG dari Daerah Memperkuat Perlindungan Kesehatan Anak

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Pengawasan MBG dari Daerah Memperkuat Perlindungan Kesehatan Anak Oleh : Gavin Asadit Pengawasan dari tingkat daerah menjadi bagian penting untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman dan memberikan manfaat bagi kesehatan anak. Seiring meluasnya pelaksanaan program di berbagai wilayah, kualitas bahan pangan, kebersihan dapur, proses pengolahan, hingga ketepatan distribusi harus dijaga secara konsisten. Pengawasan yang melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, sekolah, dan Badan Gizi Nasional (BGN) diperlukan agar makanan yang diterima peserta didik memenuhi standar keamanan dan gizi. BGN telah mendorong penguatan koordinasi pengawasan MBG melalui optimalisasi peran Satuan Tugas (Satgas) MBG di daerah serta rencana penempatan personel BGN pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Langkah ini ditujukan untuk memperpendek rentang koordinasi antara pemerintah pusat dan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyiapkan makanan bagi penerima manfaat di seluruh Indonesia. Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menjelaskan bahwa besarnya cakupan program membutuhkan pembagian peran yang jelas agar pengawasan dapat berlangsung lebih dekat dengan pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, personel BGN di daerah diharapkan dapat menjadi mitra koordinasi kepala daerah, mempercepat penanganan keluhan, dan membantu memastikan persoalan operasional segera ditindaklanjuti. BGN juga mendorong daerah yang belum membentuk Satgas MBG agar segera menyelesaikan pembentukannya. Hingga akhir Oktober, Satgas MBG telah terbentuk di 230 daerah. Penguatan tersebut diperjelas melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian SPPG di Daerah. Kebijakan ini mendorong gubernur, bupati, dan wali kota untuk terlibat dalam pemeriksaan berkala terhadap dapur MBG. Pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada indikator kelayakan yang telah disiapkan BGN, sehingga penilaian tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga kondisi nyata fasilitas dan proses pengolahan makanan. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan dan pengawasan MBG. Menurutnya, kepala daerah dapat menggerakkan perangkat daerah terkait untuk memeriksa kelayakan SPPG dan menindaklanjuti temuan di wilayah masing-masing. Keterlibatan dinas kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, serta unsur pengawasan daerah memungkinkan pemeriksaan dilakukan dari berbagai sisi, mulai dari sanitasi hingga kualitas layanan. …

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.