Program Gentengisasi Dimulai, Pembiayaan Perbankan Diperkuat

Program Gentengisasi Dimulai, Pembiayaan Perbankan Diperkuat

Jakarta – Pemerintah resmi memulai pelaksanaan Program Gentengisasi pada tahun 2026 sebagai bagian dari upaya strategis meningkatkan kualitas hunian rakyat sekaligus memperkuat perekonomian lokal.

 

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati menegaskan bahwa penataan dilakukan dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta.

 

Ia menyampaikan bahwa pemerintah ingin memastikan program ini memberikan dampak ekonomi langsung, khususnya bagi pelaku UMKM yang rumahnya juga difungsikan sebagai tempat usaha.

 

“Program ini bukan hanya mengganti atap, tetapi menata kawasan agar lebih sehat, produktif, dan memiliki nilai tambah ekonomi bagi warganya,” ujar Sri Haryati.

 

Ia menambahkan bahwa model percontohan di Menteng Tenggulun akan menjadi referensi untuk implementasi di berbagai daerah lain dengan karakteristik serupa.

 

Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini, bertujuan mengganti atap berbahan seng atau material sejenis dengan genteng yang lebih layak, sejuk, dan tahan lama, serta mendorong penataan kawasan permukiman agar lebih sehat dan tertata.

 

Pelaksanaan tahap awal Program Gentengisasi dimulai di kawasan padat penduduk Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat, sebagai proyek percontohan nasional. Sebanyak 52 rumah menjadi sasaran awal penataan, tidak hanya melalui penggantian atap seng menjadi genteng yang lebih layak, tetapi juga melalui pembenahan sanitasi, pencahayaan, dan tata lingkungan. Pemerintah menilai pendekatan berbasis kawasan ini penting agar intervensi yang dilakukan bersifat menyeluruh dan berdampak jangka panjang.

 

Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan visi besar gentengisasi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor. Ia menyampaikan bahwa penggunaan atap seng yang panas dan mudah berkarat tidak lagi sesuai dengan konsep hunian yang nyaman dan berestetika.

 

“Saya ingin semua atap Indonesia memakai genteng. Jadi ini nanti gerakannya adalah gerakan, proyeknya adalah proyek gentengisasi seluruh Indonesia,” kata Presiden.

 

Untuk memastikan keberlanjutan program, pemerintah juga memperkuat dukungan pembiayaan melalui sektor perbankan. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hery Gunardi, menyatakan bahwa BRI siap mendukung Program Gentengisasi melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

 

Ia menjelaskan bahwa perbankan akan berperan sebagai fasilitator pembiayaan antara pengrajin genteng UMKM dengan pengembang maupun pengguna akhir, sehingga rantai pasok dapat berjalan efektif dan terstruktur.

 

“Kalau sudah ada kontrak antara pengrajin dan pembeli atau penggunanya, BRI akan berada di tengah sebagai fasilitator pembiayaan,” ujar Hery.

 

 

Program Gentengisasi menjadi bagian dari transformasi sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui peningkatan kualitas hunian, pemberdayaan UMKM, serta dukungan pembiayaan perbankan, program ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan permukiman yang lebih layak dan sehat.

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan

By 0

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan  Oleh: Samhaji Syukur Musibah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi ujian ketangguhan nasional sekaligus momentum pembuktian nyata atas keberhadiran negara dalam mengayomi seluruh lapisan masyarakat terdampak. Didasari kesadaran mendalam akan besarnya skala dampak sosial dan kerusakan fisik di lapangan, langkah proaktif pemerintah pusat bersama jajaran pemerintah daerah dalam memetakan serta merespons situasi krisis secara terstruktur layak mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Kehadiran negara bukan sekadar simbol penanganan krisis formalitas, melainkan wujud pelaksanaan mandat konstitusional untuk melindungi keselamatan setiap jiwa warga negara. Pembentukan Satuan Tugas Terpadu Penanganan Pascabencana Gempa NTT yang diinisiasi oleh pemerintah pusat menjadi konsolidasi instrumen kekuasaan publik yang krusial agar tidak ada satu pun warga terdampak yang terabaikan dalam fase tanggap darurat ini. Keputusan taktis yang diambil oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam merespons cepat dinamika pascagempa mencerminkan tata kelola krisis yang terukur, inklusif, dan berorientasi pada keselamatan publik. Pembentukan satuan tugas khusus pascagempa dipusatkan untuk menjangkau titik-titik pengungsian mandiri yang tersebar di wilayah perbukitan maupun pemukiman terpencil. Menko PMK Pratikno menjelaskan bahwa percepatan pendataan pengungsi mandiri merupakan fondasi utama agar pemenuhan kebutuhan logistik, obat-obatan, dan sarana tempat tinggal sementara dapat terdistribusi secara konsisten dan adil. Konsolidasi lintas sektor yang menyatukan peran pemerintah daerah, jajaran TNI, Polri, BPBD, hingga tingkatan kecamatan dan desa membuktikan bahwa sekat-sekat administratif tidak boleh membatasi penyaluran bantuan kemanusiaan pada saat-saat paling kritis. Langkah penanganan yang sigap di tingkat pusat menemukan titik tumpu yang kuat melalui kesiapan instansi teknis penanggulangan bencana di daerah. Kepala BPBD Nusa Tenggara Timur Mahadin Sibarani mengonfirmasi bahwa rincian dampak fisik, termasuk kerugian pada ribuan unit rumah warga serta ratusan fasilitas umum dan infrastruktur sosial, terus diverifikasi dalam basis data yang terintegrasi. Pendataan komprehensif ini menjadi landasan strategis bagi pembentukan satgas daerah untuk memperkuat komando lokal. Dengan komando operasional yang solid di tingkat tapak, berbagai tantangan teknis dalam menjangkau posko penampungan yang sulit diakses dapat diselesaikan secara efektif melalui kolaborasi intensif bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Penguatan kelembagaan penanganan krisis ini juga selaras dengan komitmen pengawasan ketat yang dijalankan oleh pimpinan legislatif. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menekankan bahwa peninjauan langsung di lapangan serta sinergi lintas lembaga merupakan kunci utama untuk memastikan efisiensi penyaluran pasokan logistik, fasilitas kesehatan, dan hunian sementara bagi warga terdampak. Pengawasan melekat dari parlemen memastikan bahwa setiap kebijakan tanggap darurat yang digulirkan eksekutif berjalan secara transparan, akuntabel, dan berfokus penuh pada pemulihan fisik maupun trauma psikologis masyarakat. Kehadiran pimpinan DPR bersama pejabat kementerian di titik bencana menegaskan jaminan bahwa seluruh fungsi pemerintahan bekerja sinergis demi mengembalikan rasa aman publik. Dukungan taktis legislatif semakin konkret dengan adanya kesiapan akselerasi prosedur penganggaran bencana di tingkat parlemen. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan kesiapan DPR untuk mempercepat proses persetujuan alokasi maupun alih fungsi anggaran pemerintah apabila kebutuhan penanganan bencana di lapangan meningkat. Fleksibilitas serta kemudahan prosedur persetujuan anggaran di DPR menjamin bahwa seluruh tahapan tanggap darurat hingga rehabilitasi tidak akan terkendala oleh hambatan administratif. Komitmen ini menunjukkan betapa harmonisnya relasi kerja antara pemerintah dan DPR dalam mengutamakan keselamatan rakyat di atas segala kerumitan birokrasi anggaran. Pengawasan taktis terhadap efektivitas penanganan bencana di kawasan terdampak juga dikawal oleh pimpinan dewan lainnya melalui peninjauan lapangan yang mendalam. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pentingnya laporan kondisi riil dan langkah taktis yang diambil selama masa tanggap darurat untuk menjamin kepastian pelayanan pengungsi di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Manggarai dan daerah sekitarnya. Cucun menyampaikan bahwa masukan konkret dari pemerintah daerah serta instansi terkait akan menjadi acuan utama dalam menetapkan kebijakan pemulihan jangka pendek dan menengah. Pendekatan ini memastikan bahwa penanganan dampak gempa bumi dilakukan secara merata tanpa mengesampingkan kabupaten yang membutuhkan intervensi khusus.…

All Rights Reserved © 2025