• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Program AMANAH Tingkatkan Dukungan untuk Pengembangan Pertanian Modern di Aceh

Program AMANAH Tingkatkan Dukungan untuk Pengembangan Pertanian Modern di Aceh

  • Kata Indonesia
  • - Tuesday, 10 September 2024

Program AMANAH Tingkatkan Dukungan untuk Pengembangan Pertanian Modern di Aceh

Banda Aceh – Program Aneuk Muda Aceh Unggul Hebat (AMANAH) terus berkomitmen untuk mendukung sektor pertanian di Aceh melalui berbagai inisiatif, termasuk pengembangan pertanian modern. Melalui dukungan berupa 50.000 bibit populasi, pupuk, dan alat penunjang lainnya, AMANAH berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan ketahanan pangan di Aceh. Inisiatif ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda Aceh agar lebih siap dan mandiri dalam bersaing di dunia pertanian.

Harris, Duta Petani Kopi, menilai program ini sangat bermanfaat bagi ekosistem pertanian di Aceh. “Program AMANAH ini sangat bermanfaat untuk membangun ekosistem dalam sektor pertanian, serta membuat para pemuda-pemudi Aceh lebih siap dan mandiri untuk berdaya saing dengan petani-petani lainnya,” ungkap Harris. Menurutnya, dukungan ini tidak hanya memberikan manfaat secara teknis, tetapi juga membuka peluang karir yang menarik bagi anak muda di sektor pertanian.

Marzuki, Koordinator Wilayah Provinsi Aceh Duta Petani Milenial/Duta Petani Andalan Kementan RI, turut menjelaskan pentingnya penerapan konsep smart farming atau pertanian pintar dalam program ini. “Smart farming sangat cocok untuk petani milenial yang akrab dengan teknologi,” ujar Marzuki. Dengan teknologi ini, para petani dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas lahan mereka, serta mengelola pertanian dari jarak jauh, menjadikan pertanian modern sebagai pilihan yang lebih menarik bagi generasi muda.

Vicky Shu, Duta Petani Milenial/Duta Petani Andalan dari Kementerian Pertanian RI, menekankan pentingnya kualitas produk dalam menghadapi tantangan pasar. “Ketika kita takut rugi, artinya kita lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas. Padahal sebenarnya yang membuat konsumen tetap setia membeli produk kita adalah kualitasnya,” tegas Vicky. Ia juga mendorong anak muda Aceh untuk tidak takut memulai usaha pertanian dan berfokus pada menjaga kualitas produk.

Sementara itu, Ketua Forum Pasar Tani Aceh, Benni Baihaqi, menambahkan bahwa branding yang kuat sangat penting dalam memasarkan produk pertanian. “Kita harus berani melakukan branding agar produk kita dikenal dan dipercaya oleh konsumen,” ujar Benni. Ia menegaskan bahwa dengan branding yang tepat, produk pertanian Aceh dapat lebih dikenal dan diminati oleh pasar.

Sandi Octa Susila, Ketua Umum Duta Petani Milenial/Duta Petani Andalan Kementan RI, memberikan apresiasi terhadap program yang dijalankan oleh AMANAH. Menurutnya, inisiatif ini sangat penting untuk meningkatkan soft skill dan hard skill petani muda di Aceh. “Program ini merupakan titik penting dalam pengembangan pertanian di Aceh, dan saya berharap lebih banyak anak muda yang terinspirasi untuk terjun ke sektor pertanian,” ujarnya.

Dengan antusiasme yang tinggi dari para peserta, Haris, Young Ambassador Program Yess 2024 Kementan RI, menyampaikan rasa senangnya. “Pertanyaan-pertanyaan dari peserta menunjukkan semangat dan keinginan kuat mereka untuk belajar dan berkembang dalam bidang pertanian,” ungkap Haris.

Program ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi anak muda Aceh untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pengembangan sektor pertanian modern, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.