Krisis perumahan di Indonesia telah menjadi masalah yang mendesak selama bertahun-tahun. Berdasarkan data Kementerian PUPR tahun 2023, backlog perumahan mencapai 12,7 juta unit, yang berarti masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah layak huni. Untuk menjawab tantangan ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah.
Sebagai langkah nyata, pemerintah menggandeng sektor swasta, pengembang, dan industri untuk turut serta dalam pembangunan rumah rakyat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menekankan bahwa kerja sama dengan sektor swasta sangat penting dalam mempercepat realisasi program ini. Ia menyoroti bahwa industri yang membangun perumahan bagi karyawannya juga bisa menjadi bagian dari solusi terhadap tingginya angka backlog perumahan di Indonesia.
Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan program ini adalah pendanaan. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa pemerintah akan menugaskan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung pembiayaan program perumahan ini. Selain bank BUMN, dukungan juga akan datang dari investor asing dan Bank Indonesia, yang siap mengucurkan dana sebesar Rp130 triliun untuk mendukung pembiayaan pembangunan rumah.
Hashim menyoroti bahwa dana di Indonesia sebenarnya tersedia dalam jumlah besar, tetapi belum teralokasi secara optimal untuk sektor ekonomi riil. Dana yang tersebar di BPJS, Surat Berharga Negara (SBN), dan Bank Indonesia dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan sektor perumahan. Dengan strategi yang tepat, sumber pendanaan ini bisa menjadi motor penggerak bagi pembangunan perumahan rakyat yang lebih masif dan berkelanjutan.
Selain membangun rumah baru, beberapa perusahaan juga mengambil inisiatif untuk membantu renovasi rumah tidak layak huni (Runtilahu) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Wilmar Group, misalnya, telah menjalankan program perbaikan rumah tak layak huni di Serang, Banten, sejak 2024. Menurut Head Industrial Estate Wilmar, Byron Oswald, program ini bertujuan untuk menciptakan efek berganda bagi masyarakat, baik dari segi kesejahteraan maupun ekonomi.
Renovasi ini mencakup berbagai aspek penting seperti pembuatan sanitasi yang lebih baik, perbaikan sirkulasi udara, penguatan struktur bangunan, pergantian atap, hingga penambahan dapur dan ruang tambahan agar rumah dapat dikategorikan sebagai hunian sehat dan layak huni. Inisiatif semacam ini dapat menjadi pelengkap bagi program 3 juta rumah, memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mendapatkan tempat tinggal, tetapi juga rumah yang benar-benar layak huni dan memenuhi standar kesehatan.
Program pembangunan 3 juta rumah bukan hanya soal menyediakan tempat tinggal, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas. Dengan meningkatnya ketersediaan rumah yang terjangkau, kualitas hidup masyarakat akan membaik, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang selama ini kesulitan mendapatkan hunian yang layak.
Dari sisi ekonomi, program ini diharapkan menciptakan multiplier effect yang signifikan. Pembangunan perumahan akan membuka lapangan kerja bagi tenaga konstruksi, meningkatkan permintaan bahan bangunan, serta mendorong pertumbuhan sektor properti dan industri terkait. Dalam skala yang lebih luas, program ini juga bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi di sektor perumahan.
Selain itu, program ini juga akan digunakan untuk merelokasi warga yang tinggal di daerah rawan bencana, seperti daerah yang sering mengalami banjir. Dengan pemindahan warga ke lokasi yang lebih aman dan layak huni, pemerintah dapat mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan.
Lahan yang terbatas, terutama di daerah perkotaan, menjadi salah satu kendala utama dalam pembangunan rumah rakyat. Maka pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mengidentifikasi lahan yang dapat digunakan serta memastikan perizinan berjalan lancar. Pemerintah juga terus memastikan bahwa skema pendanaan yang digunakan tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.
Program ini tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas. Standar perumahan ditegakkan agar rumah yang dibangun benar-benar layak huni, memiliki akses terhadap air bersih, sanitasi, dan infrastruktur pendukung lainnya.
Program 3 juta rumah adalah langkah yang berpotensi menjadi solusi nyata bagi krisis perumahan di Indonesia. Keberhasilan program ini bergantung pada sinergi antara pemerintah, swasta, perbankan, dan investor asing dalam penyediaan hunian yang layak. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, realisasi program ini dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Inisiatif ini tidak hanya mengurangi backlog perumahan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal, program ini dapat menjadi penggerak ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, serta memperkuat sektor properti nasional. Dengan sinergi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan, Indonesia dapat bergerak menuju masa depan perumahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki rumah yang layak huni.
)* Penulis merupakan pemerhati kebijakan
