Program 3 Juta Rumah Subsidi Hunian Penggerak Ekonomi Kerakyatan

Program 3 Juta Rumah Subsidi Hunian Penggerak Ekonomi Kerakyatan

Pemerintah memastikan Program 3 Juta Rumah yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar rakyat atas hunian layak. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah harus hadir langsung untuk rakyat. “Rumah bukan sekadar bangunan fisik, tetapi fondasi kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi,” tegasnya.

 

Program ini tidak hanya ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, namun juga untuk menghidupkan kembali sektor konstruksi dan membuka jutaan lapangan kerja. Pemerintah menyederhanakan skema KPR subsidi agar akses pembiayaan lebih mudah. “Peran negara bukan hanya mengatur, tetapi memfasilitasi rakyat agar mampu memiliki rumah,” ujar Presiden.

 

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menilai digitalisasi proses pengadaan menjadi kunci percepatan. “Kami ingin peluang terbuka bagi kontraktor lokal. Partisipasi pelaku usaha daerah memperkuat industri konstruksi nasional,” ucapnya.

 

Dampak ekonomi program juga dirasakan langsung di lapangan. Setiap proyek perumahan menyerap banyak tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi daerah melalui rantai pasok bahan bangunan dalam negeri. “Keberpihakan penggunaan material nasional menciptakan efek berganda yang positif,” kata Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah. Ia menilai subsidi hunian sebagai “momentum kebangkitan sektor perumahan rakyat.”

 

Dari sisi stabilitas keuangan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan dukungan moneter tetap konsisten. “Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat harus berjalan seimbang. BI menjaga stabilitas agar ekspansi kredit perumahan terus berlanjut,” ujarnya.

 

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan perlindungan dan peningkatan kompetensi para pekerja. “Kami ingin tenaga kerja tidak hanya bekerja sementara, tetapi naik kelas sebagai SDM konstruksi yang berdaya saing,” tegasnya.

 

Sinergi pemerintah pusat-daerah, lembaga keuangan, dan sektor swasta menjadi fondasi percepatan pembangunan rumah rakyat. Pemerintah menjamin proses lebih cepat, sederhana, dan transparan. Presiden Prabowo menutup dengan komitmen keras: “Negara harus hadir secara humanis, memberi kesempatan dan membangun kepercayaan rakyat.”

 

Program 3 Juta Rumah diharapkan menjadi warisan strategis yang membangun bukan hanya hunian, tetapi juga masa depan bangsa.

Megaproyek PLTS: Indonesia Berani Menjemput Masa Depan Energi Bersih 

By 0

Megaproyek PLTS: Indonesia Berani Menjemput Masa Depan Energi Bersih  Oleh: Catur Ronggo Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Bali pada 25 Agustus 2026 layak dibaca sebagai salah satu langkah konkrit dalam membangun kemandirian energi. Target tersebut bukan sekadar menambah kapasitas pembangkit, tetapi juga menunjukkan perubahan cara pandang pemerintah: energi bersih ditempatkan sebagai instrumen ketahanan nasional, penguatan industri, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan ketergantungan pada energi fosil. Presiden Prabowo menargetkan pembangunan PLTS 100 GWp dapat diselesaikan dalam tiga tahun. Tenggat agresif menunjukkan pemerintah ingin mempercepat eksekusi, bukan membiarkan transisi energi berhenti pada dokumen perencanaan. Target itu sekaligus menjadi tantangan koordinasi bagi kementerian, PLN, pelaku usaha, dan seluruh ekosistem energi nasional untuk mengubah potensi surya Indonesia menjadi kapasitas listrik yang nyata. Pilihan energi surya memiliki dasar yang kuat. Pemerintah mencatat potensi energi surya Indonesia mencapai sekitar 3.294 GWp, sementara kapasitas terpasang hingga April 2026 baru sekitar 1,5 GWp. Kesenjangan tersebut memperlihatkan besarnya ruang yang masih dapat dimanfaatkan. Karena itu, megaproyek 100 GWp bukan hanya proyek infrastruktur, melainkan upaya mengubah sumber daya alam yang selama ini belum optimal dimanfaatkan menjadi kekuatan ekonomi dan energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memperkirakan kebutuhan investasi untuk keseluruhan program mencapai sekitar 73 miliar dolar AS atau lebih dari Rp1.140 triliun. Nilai tersebut memang sangat besar, tetapi harus dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi energi nasional. Bahlil juga memperkirakan program ini dapat menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja dan menghasilkan efisiensi subsidi energi hingga Rp73,9 triliun setiap tahun. Dengan demikian, belanja pembangunan diarahkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas. Besarnya kebutuhan investasi juga membuka ruang kolaborasi antara negara dan sektor swasta. Pemerintah menyiapkan skema Independent Power Producer bagi investor yang mampu menawarkan harga listrik kompetitif. Apabila tidak terdapat penawaran yang memenuhi prinsip efisiensi, pemerintah menyiapkan opsi pembangunan melalui Danantara. Pola ini menunjukkan negara tetap memegang kendali strategis, sekaligus membuka kesempatan bagi modal dan kemampuan usaha untuk mempercepat pembangunan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pembangunan dilakukan bertahap agar pelaksanaan dapat dikawal secara terukur. Tahap awal diarahkan pada 17 GWp, dilanjutkan 18 GWp, kemudian sekitar 35 GWp pada fase berikutnya, sementara kapasitas sisanya akan ditetapkan melalui tahapan lanjutan. Peta jalan tersebut penting karena proyek sebesar 100 GWp membutuhkan kesiapan lahan, jaringan transmisi, pembiayaan, teknologi penyimpanan, serta koordinasi lintas sektor.…

All Rights Reserved © 2025