• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Ekonomi»Presidensi G20 Datangkan Dampak Positif pada Perekonomian Indonesia

Presidensi G20 Datangkan Dampak Positif pada Perekonomian Indonesia

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 26 October 2022

Presidensi G20 Datangkan Dampak Positif pada Perekonomian Indonesia

Oleh : Teuku Rasya

Perekonomian Indonesia sangat terbantu seiring adanya pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Bahkan banyak sektor perekonomian langsung turut menerima dampak positifnya entah itu secara langsung maupun tidak langsung.

Pelaksanaan G20 pada tahun 2022 ini dilangsungkan di Indonesia sebagai tuan rumahnya. Hal tersebut menurut Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB), Nunung Nuryanto nyatanya memang sangat memberikan banyak dampak positif bagi Indonesia sendiri.

Setidaknya bisa dilihat dari bagaimana banyaknya side event yang telah tersebar diseluruh wilayah Tanah Air, yang mana penyelenggaraannya ters dilakukan selama event G20, sehingga sama sekali tidak merujuk pada event puncak dibulan November 2022 mendatang saja.

Memang sebelum acara puncak G20 diselenggarakan, banyak acara lain yang mengikuti, yang mana rangkaiannya untuk mempertemukan Indonesia dengan para delegasi negara lain dan bertujuan untuk lebih mempererat hubungan antar negara. Momentum itu sangatlah berharga dan tidak boleh terlewatkan untuk melakukan optimasi dalam pemberian manfaat kepada negeri ini.

Dengan banyaknya mata dunia yang menyorot Indonesia, memang menjadi momentum terbaik bagi semua stakeholder untuk bisa memanfaatkan ajang bergengsi KTT G20 tersebut sebagai wadah untuk bisa lebih mempromosikan Indonesia dari berbagai macam sektor, diantaranya adalah produk yang merujuk pada UMKM, tempat pariwisata yang ada di Tanah Air hingga kebudayaan bangsa ini yang memang sangat beragam.
Terlebih, Nunung mengatakan, keuntungan dari presidensi G20 sangat dapat dirasakan bagi sektor ekonomi. pasalnya meski dampak dari pandemi COVID-19 sudah mulai mereda, namun konflik resensi ekonomi yang kian datang mengancam perekonomian diseluruh negara. Sehingga dunia pun sampai sekarang masih dalam konteks situasi yang genting dan bahkan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, dalam rangka meredakan berbagai ancaman dunia, sebenarnya Indonesia selaku Presidensi G20 sangat berkesempatan untuk ikut serta dalam memberikan solusi paling jitu mengenai bagaimna caranya untuk menurunkan tensi konflik dunia, atau terus membangun dan membangkitkan kerja sama serta upaya saling menguatkan antar negara di tengah kondisi serba ketidakpastian seperti sekarang.
Lebih lanjut, Nunung Nuryartono berharap adanya KTT G20 ini agar Indonesia dapat mengambil peran yang lebih besar untuk berkomitmen bersama dalam meredakan ketegangan yang terjadi di dunia, terlebih dengan posisi strategis dan geografis yang Indonesia miliki. Hal tersebut seharusnya memberikan peran yang manfaat bagi Indonesia. Momen KTT G20 seharusnya bukan hanya dimaknai sebagai pertemuan rutin atau ajang formalitas belaka, namun memang benar-benar diperuntukkan membahas dan menyelesaikan seluruh bahan diskusi untuk memunculkan satu pemahaman bersama dan meraih kebangkitan secara bersama-sama.
Di sisi lain, kebermanfaatan G20 dalam segi ekonomi juga dibeberkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengatakan bahwa setidaknya tiga manfaat dari aspek ekonomi yang akan didapatkan oleh Indonesia saat ditunjuk memegang Presidensi G20.

Pertama, terbukanya peluang peningkatan konsumsi domestik yang dapat capai Rp1,7 triliun, kedua penambahan PDB yang diperkirakan akan mencapai sekitar Rp7,47 triliun. Dan yang ketiga, terdapat pelibatan tenaga kerja sekitar 33.000 pekerja diberbagai sektor industri di masa mendatang.
Kemudian, Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa dengan terpilihnya Indonesia sebagai pemimpin forum bergengsi KTT G20, diharapkan akan bisa lebih berkontribusi dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi domestik. Bukan tidak mungkin, menurutnya hal tersebut sangat bisa terjadi dari bagaimana rangkaian pertemuan yang secara kumulatif telah diselenggarakan dan telah menghadirkan ribuan delegasi dari seluruh negara anggota G20 hingga berbagai lembaga internasional.
Terlebih rangkaian pertemuan Presidensi G20 2022 melibatkan 150 event yang terdiri atas working group, engagement groups, sherpa/deputies, ministerial, KTT G20, dan side events. Efek lain Presidensi G20 dinilai bisa dua kali lipat lebih besar dari yang sebelumnya dicapai saat pertemuan IMF-World Bank 2018 lalu.
Dengan kehadiran para delegasi negara anggota G20 tersebut, Sri Mulyani menyatakan bahwa hal itu akan sangat berpotensi memberikan manfaat bagi perekonomian di Indonesia bahkan diberbagai sektor secara langsung, yakni diantaranya sektor jasa, perhotelan, transportasi, UMKM. Kemudian dampak tak langsungnya adalah pastinya akan memperbaik citra Indonesia sehingga berpengaruh pada bagaimana persepsi para investor dan juga para pelaku ekonomi.
Bahkan, Pengamat Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) Nitro Makassar, Dr Rosnaini Daga mengaku bahwa pelaksanaan Presidensi G20 harus mampu untuk memberikan dampak positif bukan hanya dalam ranah ekonomi semata, namun untuk seluruh elemen masyarakat.
G20 memiliki peranan yang sangat strategis di dalam membahas berbagai isu global yang dapat mengancam pertumbuhan dan perekonomian serta stabilitas ekonomi dan keuangan. Penobatan Indonesia sebagai tuan rumah atau Presidensi dalam G20 sejak Oktober 2021 lalu memang akan memberikan banyak sekali dampak yang bagus, bahkan hingga ke banyak sektor, utamanya adalah sektor ekonomi.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

 

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.