Presidensi Dewan HAM PBB 2026, Indonesia Bawa Semangat Kepemimpinan untuk Semua
JAKARTA — Indonesia mengukuhkan peran strategisnya di panggung global setelah resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026.
Penetapan tersebut berlangsung secara aklamasi dalam pertemuan Dewan HAM PBB di Jenewa pada 8 Januari 2026, sekaligus menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya Indonesia memimpin lembaga tersebut sejak dibentuk pada 2006.
Presidensi Dewan HAM PBB 2026 akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.
Pemerintah menegaskan, kepercayaan internasional tersebut merefleksikan rekam jejak konsisten Indonesia dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan serta peran aktif dalam sistem multilateral.
Kementerian Luar Negeri RI menyatakan proses terpilihnya Indonesia merupakan hasil diplomasi panjang yang terkoordinasi lintas perwakilan.
“Proses penetapan tersebut merupakan hasil dari kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,” demikian keterangan resmi Kemenlu.
Upaya tersebut dijalankan melalui pendekatan diplomatik yang terstruktur, konsisten, dan selaras dengan praktik diplomasi Indonesia di forum multilateral.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan Indonesia akan menjalankan presidensi secara imparsial, objektif, dan transparan.
Presidensi tersebut mengedepankan pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan, serta keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan.
“Kepercayaan tersebut didasarkan pada rekam jejak dan konsistensi peran Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional,” jelas Kemenlu.
Direktur HAM dan Migrasi Kemenlu RI, Indah Nuria Savitri, menekankan pendekatan inklusif menjadi fondasi utama kepemimpinan Indonesia.
“Tentu saja memastikan bahwa kita akan selalu imparsial, objektif, transparan, dan berkomunikasi serta berdiskusi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Dewan HAM maupun untuk isu ini,” terang Indah.
“Ini merupakan hasil kerja sama dan hasil upaya perjuangan diplomasi dari semua pihak yang digawangi atau dipimpin oleh Kemlu. Tentu saja Presidensi ini bukan sesuatu yang given, tapi memang sesuatu yang perlu diperjuangkan,” tambahnya.
Dari parlemen, Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menilai presidensi tersebut sebagai amanah global yang strategis.
“Menjadi Presiden Dewan HAM PBB bukan sekadar prestise internasional, melainkan tanggung jawab besar untuk memimpin dengan keteladanan, dialog, dan prinsip keadilan global,” ujarnya.
Mafirion menegaskan kepemimpinan tersebut harus dimanfaatkan untuk mendorong pendekatan HAM yang inklusif, berimbang, dan berorientasi solusi, sejalan dengan semangat kepemimpinan untuk semua pihak. (*)
