Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas praktik judi online yang semakin marak. Prabowo meminta agar upaya pemberantasan judi online semakin diperkuat dengan menelusuri aliran dana hingga jaringan internasionalnya.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pemblokiran situs dan aplikasi judi online, tetapi juga melacak sumber pendanaan yang digunakan dalam operasionalnya.
“Tadi bapak minta itu, jadi perang sama judi online dikuatkan lagi. Tidak hanya take down situs maupun aplikasi. Tapi sekarang juga ditelusuri payment gateway-nya, aliran uangnya, itu ditelusuri. Ini menjadi perang serius dari pemerintah terhadap judi online,” ujar Hasan.
Hasan menambahkan, upaya pemberantasan judi online ini juga melibatkan kerja sama dengan berbagai negara untuk menekan keberadaan operator judi online berbasis di luar negeri.
“Termasuk juga kerja sama dengan berbagai negara untuk mengatasi ini, jadi bukan cuma sendirian Indonesia. Tapi ada juga kerja sama dengan berbagai negara,” jelasnya.
Sebagai bagian dari langkah strategis, Presiden Prabowo juga telah melantik Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggantikan Hinsa Siburian. Nugroho yang memiliki latar belakang di TNI-AD dan pernah menjabat sebagai Inspektur Utama Badan Intelijen Negara (BIN) mendapatkan tugas khusus dalam memperkuat sistem keamanan siber negara, termasuk dalam pemberantasan judi online.
Nugroho menegaskan bahwa pemberantasan judi online menjadi salah satu prioritas yang telah diinstruksikan langsung oleh Presiden.
“Apalagi penekanan presiden masalah judol ini itu hal yang sangat serius bahkan lintas negara, maka kita berusaha bagaimana merancang strategi yang tepat semua lini terintegrasi dari kementerian/lembaga terkait,” ujar Nugroho.
Selain fokus pada judi online, BSSN juga akan memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat. Nugroho menekankan pentingnya kesadaran publik dalam menjaga keamanan data guna mencegah kejahatan siber, seperti phising dan social engineering yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan daring.
Dengan langkah-langkah konkret ini, pemerintah menegaskan keseriusannya dalam menindak tegas praktik judi online yang telah meresahkan masyarakat serta merugikan perekonomian nasional.
