Presiden Prabowo Tegas Lawan Mafia Regulasi Kesehatan
Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik mafia regulasi yang dinilai menghambat akses tenaga kerja, khususnya di sektor farmasi dan kedokteran.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, menyampaikan bahwa tumpang tindih dan kepentingan tersembunyi dalam regulasi telah menghalangi ribuan lulusan baru untuk segera masuk ke dunia kerja.
“Kita melihat ada regulasi-regulasi yang justru tidak mendukung penciptaan lapangan kerja. Terutama di sektor kesehatan, banyak perusahaan mewajibkan sertifikasi profesi yang memerlukan biaya besar dan waktu lama. Ini menyulitkan para lulusan baru yang sebenarnya siap bekerja,” ujar Noel dalam pernyataannya.
Ia mengungkapkan, proses sertifikasi profesi tidak hanya mahal, namun juga kerap disusupi kepentingan kelompok tertentu yang memperlambat bahkan mempersulit kelulusan.
“Walaupun sudah mengikuti sekolah profesi, berkali-kali mereka tidak diluluskan. Ini menunjukkan ada mafia kesehatan, ada mafia regulasi yang bermain. Dengan hadirnya pemerintahan Presiden Prabowo, kita akan lawan mafia-mafia itu,” tegas Noel.
Kondisi tersebut, menurut Noel, turut berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran di Indonesia. Oleh karena itu, Kemenaker berencana melakukan intervensi kebijakan dengan mengevaluasi dan merevisi aturan-aturan yang dinilai bermasalah.
“Kalau memang ada regulasi yang menghambat usaha dan penciptaan lapangan kerja, kita akan revisi, bahkan hapus. Presiden sudah tegas soal hal ini, termasuk dalam konteks Permendag Nomor 8,” tambahnya.
Noel juga menegaskan bahwa pihaknya akan membuka secara transparan siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam praktik mafia regulasi ini. “Kita akan bongkar nanti, karena ini harus kita mitigasi. Regulasi yang dibuat harus berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan segelintir orang,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Kemenaker akan menggandeng berbagai pemangku kepentingan, baik dari sektor pemerintah, swasta, hingga lembaga pendidikan, untuk memastikan dunia kerja Indonesia menjadi lebih terbuka dan inklusif.
“Regulasi itu adalah cerminan dari perjalanan kepentingan. Maka, kita akan telusuri dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengurai benang kusut yang selama ini menghambat tenaga kerja kita,” pungkas Noel.
Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan mentolerir praktik mafia regulasi dalam bentuk apa pun, demi menjamin keadilan dan akses kerja yang lebih luas bagi generasi muda Indonesia. –
[ed]
