Presiden Prabowo Siap Angkat Isu Politik dan Keamanan Global di KTT BRICS Brazil

Presiden Prabowo Siap Angkat Isu Politik dan Keamanan Global di KTT BRICS Brazil

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto akan membawa suara Indonesia sebagai bridge builder dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang digelar pada 6-7 Juli di Rio de Janeiro, Brazil. Partisipasi ini menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya Indonesia hadir sebagai anggota penuh BRICS sejak resmi bergabung pada 1 Januari 2025.

“Presiden Prabowo, yang hadir untuk pertama kalinya, akan menggunakan kesempatan ini untuk menyuarakan sikap dan posisi Indonesia sebagai bridge-builder dalam berbagai isu global dan upaya kolektif di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu,” ujar Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/7).

Menurut Kemlu, peran strategis Indonesia dalam BRICS akan difokuskan pada pembahasan sejumlah isu politik dan keamanan global. Hal ini mencakup konflik berkepanjangan di berbagai kawasan, dorongan terhadap reformasi tata kelola global, serta penguatan sistem multilateralisme yang inklusif.

“Sebagai negara yang tergabung dalam Global South dan G20, Indonesia akan memanfaatkan forum BRICS sebagai platform untuk memperjuangkan kerja sama global yang lebih adil dan inklusif,” tegas Kemlu. “Selain itu, Indonesia akan terus mendorong kepentingan nasional di bidang ekonomi, keuangan, pendidikan, dan teknologi.”

Di sela-sela KTT, Presiden Prabowo juga dijadwalkan menggelar sejumlah pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara anggota dan mitra BRICS untuk memperkuat kerja sama di berbagai sektor. Pertemuan ini dinilai penting untuk memperluas jejaring internasional dan memperdalam sinergi kebijakan luar negeri.

KTT BRICS kali ini mengangkat tema “Strengthening Global South Cooperation to a More Inclusive and Sustainable Governance.” Pertemuan tersebut akan membahas peluang kerja sama di sektor ekonomi dan keuangan, serta isu-isu krusial lainnya seperti tata kelola kecerdasan buatan (AI), perubahan iklim, dan kesehatan global.

“KTT ini diharapkan menghasilkan Leaders’ Declaration yang mencerminkan komitmen bersama BRICS terhadap berbagai tantangan global,” sebut Kemlu.

Sejak resmi bergabung, Indonesia telah aktif dalam lebih dari 165 pertemuan BRICS, termasuk 20 pertemuan tingkat menteri. Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT ini menjadi penanda kesiapan Indonesia memainkan peran global dalam menciptakan tata dunia yang damai, adil, dan berkelanjutan.

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik

By 0

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik  Oleh : Abdul Razak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap penguatan tata kelola melalui mekanisme evaluasi yang melibatkan sekolah sebagai penerima layanan secara langsung. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan aplikasi yang memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari kualitas menu hingga ketepatan distribusi. Mekanisme tersebut dapat menjadi instrumen koreksi untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, aplikasi tersebut dirancang agar kepala sekolah dapat memberikan rating dan catatan terhadap dapur yang melayani sekolah masing-masing. Masukan dapat mencakup kondisi menu, keterlambatan pengiriman, serta persoalan lain yang ditemukan selama pelaksanaan MBG. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersumber dari pengalaman penerima layanan di tingkat sekolah. Menurut Sudaryono, sistem tersebut masih dalam tahap pengembangan dan ditargetkan dapat diakses kepala sekolah dalam waktu sekitar satu hingga tiga minggu. Bagi BGN, umpan balik dari sekolah diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kepuasan terhadap layanan SPPG sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap penyedia makanan. Dalam perspektif tata kelola, mekanisme penilaian semacam ini memiliki fungsi penting karena memperpendek jarak antara pelaksana program dan pengambil keputusan. Keluhan mengenai menu yang kurang bervariasi, kualitas makanan, keterlambatan distribusi, maupun persoalan pelayanan dapat dicatat secara lebih terstruktur. Data tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menemukan pola persoalan, menentukan tindak lanjut, dan mengevaluasi kinerja SPPG berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Penguatan evaluasi juga berkaitan erat dengan aspek keamanan pangan. BGN telah menegaskan bahwa sekolah tidak hanya menjadi tempat penerima makanan, tetapi turut berperan sebagai lapisan pengawasan sebelum makanan dikonsumsi peserta didik. Guru didorong makan bersama siswa sekaligus melakukan pemeriksaan fisik terhadap makanan yang diterima, termasuk kondisi wadah, keberadaan label, dan kejelasan batas waktu konsumsi. …

All Rights Reserved © 2025