• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Presiden Prabowo Resmikan RDMP Balikpapan, Tonggak Baru Ketahanan Energi Nasional

Presiden Prabowo Resmikan RDMP Balikpapan, Tonggak Baru Ketahanan Energi Nasional

  • Kata Indonesia
  • - Tuesday, 13 January 2026

Presiden Prabowo Resmikan RDMP Balikpapan, Tonggak Baru Ketahanan Energi Nasional

Balikpapan – Megaproyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Langkah strategis ini diluncurkan untuk mempercepat capaian swasembada energi nasional.

 

Presiden Prabowo menyambut baik dengan peresmian kilang terbesar di Indonesia ini, dan bangga karena operasi Kilang Balikpapan merupakan prestasi penting bagi negara.

 

“Saya menyambut bahagia dan bangga atas yang kita hasilkan hari ini, peresmian ini, saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur dan pihak yang bekerja keras sehingga kita bisa berhasil mencapai hal ini. Ini prestasi penting bagi negara dan bangsa,” ujar Prabowo.

 

Prabowo mengatakan peresmian RDMP terakhir dilakukan pada 1994 atau 32 tahun yang lalu. Ia menyambut dengan bahagia kegiatan peresmian itu, karena diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM).

 

Presiden menyebut Indonesia dikaruniai dengan kekayaan alam yang melimpah, termasuk sumber energi seperti kelapa sawit untuk biodiesel, geotermal, tenaga surya hingga tenaga air.

 

Oleh karena itu, sumber-sumber tersebut harus dikelola dengan maksimal agar tidak lagi bergantung dari negara lain.

 

“Kita tidak boleh tergantung energi kita dari luar. Kita ingin merdeka dan kita mampu. Kita miliki semua, diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa,” kata Presiden.

 

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan RDMP Balikpapan bukan hanya tentang membangun kilang. Lebih dari itu, proyek ini dibangun untuk kedaulatan dan kemandirian energi nasional.

 

“Untuk itu, ini adalah bukan akhir, ini awal dari perjalanan panjang dan banyak inisiatif dalam waktu dekat, selaras dengan Asta Cita ke-2 dan kelima. Dengan demikian, kami berikan pengabdian terbaik, kami akan terius berinovasi untuk menghasilkan karya yang membanggakan bangsa Indonesia,” jelas Simon.

 

Lanjutnya, upaya mewujudkan kedaulatan energi tidak semata berkaitan dengan pemenuhan pasokan dan ketahanan daya, tetapi juga menjadi simbol tanggung jawab negara dalam menjaga kehormatan, keberlanjutan pembangunan, dan masa depan bangsa.

 

“Atas bimbingan Presiden dan dukungan Kementerian ESDM, sinergi Danantara, Dewan Komisaris, serta stakeholder kami insan Pertamina berkomit bekerja lebih keras giat profesional integritas dengan semangat cinta Tanah Air. Bukan hanya soal daya tapi kedaulatan energi menyangkut martabat bangsa. Terima kasih,” tandasnya.

 

Dengan adanya RDMP di Balikpapan mampu memberikan dampak nyata berupa pengurangan impor BBM, yang juga disebut akan memberikan manfaat pada penghematan devisa dan mendukung swasembada energi nasional. ***

Gentengisasi Prabowo, Memperkuat UMKM dan Menghidupkan Potensi Ekonomi Daerah

November 7, 2026

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

November 7, 2026

Gentengisasi Prabowo, Memperkuat UMKM dan Menghidupkan Potensi Ekonomi Daerah

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Gentengisasi Prabowo, Memperkuat UMKM dan Menghidupkan Potensi Ekonomi Daerah Oleh Sulaiman Di tengah upaya memperkuat…

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla Oleh : Sigit Prasetyo Pembasahan gambut menjadi…

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum Jakarta – Kasus dugaan penyadapan…

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.