Presiden Prabowo Perkuat Infrastruktur Pertanian Menuju Swasembada Pangan yang Berkelanjutan
*Oleh: Daffa Aula
Pemerintah terus bergerak untuk mewujudkan cita-cita besar yakni membangun ketahanan pangan dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang mampu menjadi swasembada pangan. Pemerintah yakin bahwa swasembada pangan bisa di capai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Keyakinan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet pada Rabu 22 Januari 2025 di Jakarta.
Presiden Prabowo menegaskan swasembada pangan bisa dicapai dalam waktu dekat. Bahkan Presiden Prabowo memberikan acuan waktu yaitu Indonesia bisa swasembada pangan tahun 2026.
Optimisme pemerintah ini dalam mencapai swasembada pangan jelas memberikan harapan besar bagi 270 juta penduduk Indonesia. Namun pemerintah harus juga memperhatikan sarana dan prasarana pendukung lainnya. Jangan sampai besar pasak dari pada tiang, besar pada keinginan tetapi tidak maksimal dalam prasarananya. Tata kelola air dengan mengoptimalkan fungsi bendungan untuk mendukung peningkatan produktivitas hasil pertanian perlu diperkuat.
Presiden Prabowo Subianto meyakini paling cepat akhir tahun ini bisa terwujud swasembada pangan. Hal ini diungkapkan Prabowo dalam arahannya pada Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Presiden mengaku sudah mendapatkan laporan dari kementerian yang mengurus pangan bahwa di tahun ini tidak ada lagi impor komoditas pangan. Mulai dari beras, jagung, hingga garam.
Prabowo mengatakan terima kasih kepada jajaran menteri yang memberikan laporan dan telah bekerja keras untuk menciptakan swasembada pangan. Indonesia tidak akan impor beras, jagung, garam.
Pemerintah dengan sigap terus berupaya mengantisipasi krisis pangan yang terjadi secara global. Pemerintah mampu membaca situasi kondisi global yang saat ini tidak bersahabat dalam hal kebutuhan pangan dunia.
Target pemerintah 2025 swasembada pangan sangat jelas memberikan pesan kepada rakyat Indonesia. Sulitnya pemenuhan kebutuhan pangan pasca pandemi covid menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Ditambah perang Rusia-Ukraina yang sampai saat ini masih berlangsung membawa dampak global. Serta situasi politik Timur Tengah Israel dan Hamas yang tidak berkesudahan membawa dampak buruk, tidak hanya masalah kebutuhan pangan, tetapi kepada dampak kemanusiaan yang sungguh menciptakan situasi sulit di wilayah yang berkonflik.
Oleh karena itu pemerintah Indonesia harus bisa memastikan kebutuhan pangan bagi seluruh rakyatnya bisa diatasi dengan baik, sebab ditengah situasi krisis global seluruh dunia menahan ekspor komoditas pangannya, karena mereka juga melakukan hal antisipasi untuk kebutuhan dalam negeri dan tidak berani ambil resiko. Hal inilah yang menyebabkan sulitnya impor bila kebutuhan dalam negeri kurang.
Dalam menghadapi krisis dunia tidak ada negara yang mengizinkan pangan keluar dari negaranya oleh karena tuntutan selanjutnya adalah Indonesia harus mampu membuat terobosan teknologi untuk menciptakan sumber daya manusia, sains, untuk mendukung target capaian swasembada pangan.
Sedangkan dalam memperkuat capaian swasembada pangan yang tidak boleh dilupakan adalah dukungan sarana prasarana. Indonesia sebagai negara agraris tentu tidak terlepas dari sebuah sumber daya air. Inilah yang harus mampu di fungsikan secara optimal pengelolaan sumber daya air yang melimpah dengan membuat bendungan untuk mendukung pengelolaan air bagi kebutuhan pertanian.
Air merupakan hal vital untuk kebutuhan pertanian yang dapat memenuhi target untuk menciptakan pangan yang melimpah. Dalam 100 hari kerja, presiden telah meresmikan bendungan Rukoh di Aceh dan Jlantah di Jawa Tengah. Kedua bendungan di peruntukkan mendukung meningkatkan produktivitas pertanian.
Bendungan Jlantah, akan menyuplai air ke lahan persawahan seluas 1.494 ha di Kecamatan Jatiyoso dan Jumapolo. Keberadaan bendungan di Kabupaten Karanganyar ini juga bisa meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari 172 persen menjadi 272 persen pada lahan seluas 806 ha. Lalu pada lahan seluas 688 ha pun, IP berpotensi mencapai 272 persen.
Sedangkan Bendungan Rukoh akan mengairi lahan irigasi seluas 11.950 hektar (ha) dengan pola tanam padi-padi-palawija dan intensitas tanam 300 persen.
Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan, sebagai BUMN konstruksi, pihaknya selalu mendukung program pemerintah melalui pembangunan infrastruktur. Lebih lanjut Ermy menyampaikan melalui proyek bendungan, pihaknya ikut mendorong ketahanan pangan dan hilirisasi yang tengah menjadi fokus pemerintah sekarang.
Menurutnya, Bendungan Rukoh dan Jlantah pun ikut mendukung ketahanan air dan energi karena, tidak hanya berfungsi menyediakan air baku tapi juga berpotensi menjadi pembangkit listrik.
Rukoh mampu menyediakan air baku sebanyak 0,90 meter kubik per detik (m3/dt) dan berpotensi sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 140 MegaWatt (MW). Sedangkan Jlantah, dapat menyuplai air baku hingga 150 liter per detik. Kemudian berpotensi menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLMTH) sebesar 0,625 Megawatt.
Menurut Mentri Pertanian Amran, keberhasilan program swasembada pangan bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Ia menekankan bahwa optimalisasi lahan rawa dan penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak terus dilakukan. Selain itu, dukungan berupa bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), benih unggul, dan pupuk juga telah disiapkan agar program ini dapat berjalan lancar.
Selain fokus pada optimalisasi lahan, Kementan juga memberikan perhatian besar pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pertanian.
Penulis adalah Pemerhati Kebijakan Publik.
