Presiden Prabowo Dorong Akselerasi Listrik Desa, Wilayah 3T Jadi Prioritas
Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke seluruh pelosok Indonesia sebagai bagian dari komitmen menghadirkan keadilan pembangunan bagi seluruh masyarakat.
Melalui Program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), pemerintah berupaya memastikan masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) memperoleh akses listrik yang layak guna mendukung peningkatan kualitas hidup, pendidikan, serta produktivitas ekonomi.
Langkah percepatan elektrifikasi tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemerataan pembangunan sebagai salah satu prioritas nasional.
“Jadi, saya pikir ini listrik salah satu infrastruktur dasar yang harus dilakukan,” ujar Bahlil dalam keterangannya.
Menurut Bahlil, masih terdapat sejumlah wilayah yang belum memperoleh akses listrik memadai karena lokasi yang jauh dari jaringan utama dan gardu induk. Kondisi tersebut membuat pembangunan infrastruktur kelistrikan di wilayah terpencil sering kali menghadapi tantangan dari sisi bisnis.
“Memang saudara-saudara kita yang belum dapat listrik itu selalu jauh dengan akses gardu induk. Jadi, secara bisnis PLN tidak masuk. Maka, pemerintah harus hadir karena arahan Bapak Presiden itu bukan persoalan mahalnya, tetapi pelayanannya. Karena setiap warga negara punya hak yang sama untuk negara hadir memberikan listrik,” tutur Bahlil.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan kesiapan PLN dalam menjalankan mandat pemerintah untuk mempercepat pemerataan akses listrik nasional.
Menurutnya, perluasan infrastruktur kelistrikan menjadi bagian penting dalam meningkatkan rasio elektrifikasi sekaligus mendukung pembangunan yang inklusif.
“Melalui program Lisdes, kami terus memperluas infrastruktur kelistrikan agar semakin banyak masyarakat, khususnya di wilayah 3T, dapat menikmati listrik sekaligus mendorong peningkatan rasio elektrifikasi nasional,” jelas Darmawan.
Pada 2026, pemerintah kembali meningkatkan cakupan program dengan target pembangunan infrastruktur kelistrikan di 1.520 lokasi secara nasional. Langkah ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam mewujudkan akses listrik yang merata hingga ke daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau.
Selain Program Lisdes, pemerintah juga memperkuat pemerataan akses listrik melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang menyasar masyarakat prasejahtera. Program ini membantu rumah tangga yang berada di wilayah berlistrik namun belum mampu melakukan pemasangan sambungan listrik secara mandiri.
“Program BPBL ini membantu menjembatani masyarakat yang sudah berada di wilayah berlistrik namun belum mampu melakukan penyambungan. Dengan hadirnya listrik, masyarakat dapat meningkatkan produktivitas, mendukung pendidikan anak, serta memperbaiki kualitas hidup keluarga,” kata Darmawan.
[w.R]
