• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Presiden Prabowo di WEF: MBG Ciptakan Lapangan Kerja Dan CKG Menghemat Biaya Kesehatan

Presiden Prabowo di WEF: MBG Ciptakan Lapangan Kerja Dan CKG Menghemat Biaya Kesehatan

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 25 January 2026

Presiden Prabowo di WEF: MBG Ciptakan Lapangan Kerja Dan CKG Menghemat Biaya Kesehatan

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memaparkan capaian strategis program unggulan pemerintah Indonesia dalam pidatonya pada Pertemuan Tahunan World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss.

 

Di hadapan para pemimpin dunia dan pelaku ekonomi global, Prabowo menegaskan bahwa kebijakan sosial Indonesia dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga sebagai pengungkit ekonomi nasional.

 

Dalam pidatonya, Presiden menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya berhasil memberikan dampak nyata bagi pembangunan sumber daya manusia sekaligus penciptaan lapangan kerja.

 

Prabowo menyebut, program MBG berhasil menciptakan ratusan ribu pekerjaan di berbagai daerah.

 

“Kami menciptakan lebih dari 600.000 pekerjaan hanya di dapur-dapur,” ujar Prabowo.

 

Ia menambahkan, dampak ekonomi dari MBG akan terus meningkat seiring perluasan skala program.

 

“Pada puncaknya, kami optimistis akan mencapai 1,5 juta pekerjaan langsung dengan para vendor, dan dengan para pemasok. Akan ada lebih dari 1 juta mata pencaharian lagi yang dirangkul dan ditingkatkan,” katanya.

 

Prabowo mengungkapkan, hingga saat ini sekitar 61 ribu UMKM, koperasi, dan korporasi nasional telah terlibat dalam rantai pasok MBG. Keterlibatan tersebut memperkuat ekonomi domestik serta memperluas manfaat program hingga ke tingkat lokal.

 

Presiden juga menjelaskan perkembangan implementasi MBG sejak diluncurkan pada awal 2025.

 

“Pada tanggal 6 Januari 2025, kami memulai program makanan bergizi gratis untuk ibu hamil dan menyusui, bayi, dan seluruh anak-anak Indonesia,” ujarnya.

 

Pada hari pertama, program ini dijalankan oleh 190 dapur dengan cakupan sekitar 570 ribu penerima manfaat per hari. Dalam kurun satu tahun, kapasitas MBG meningkat signifikan.

 

“Hari ini, dalam satu tahun, kami telah mencapai 21.102 dapur yang melayani di seluruh negeri,” ucap Prabowo.

 

Selain itu, produksi MBG telah mencapai 59,8 juta porsi makanan per hari bagi anak-anak, ibu hamil dan menyusui, serta lansia yang tinggal sendirian.

 

“Kami telah memproduksi 59,8 juta porsi makanan untuk 59,8 juta anak-anak, ibu, dan lansia yang tinggal sendirian. Mereka menerima makanan ini setiap hari,” katanya.

 

Tidak hanya MBG, Prabowo juga menegaskan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai investasi jangka panjang negara.

 

“Kami menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua warga negara Indonesia. Ini bukan program populis. Ini adalah program rasional untuk menghemat uang,” ujarnya.

 

Menurut Prabowo, saat ini sekitar 70 juta warga Indonesia telah menerima manfaat CKG. Ia menekankan bahwa deteksi dini penyakit akan meningkatkan produktivitas nasional dan menghemat biaya kesehatan di masa depan.

 

“Ini sebenarnya adalah program peningkatan produktivitas. Para ahli saya mengatakan bahwa dalam jangka panjang, kita akan menghemat miliaran dolar AS,” pungkasnya. #

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum

November 7, 2026

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

November 7, 2026

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum Jakarta – Kasus dugaan penyadapan…

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum  Oleh: Citra Ann Pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri menjadi perhatian penting dalam upaya memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Perkara yang menyasar komunikasi Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, hingga kalangan masyarakat sipil tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat. Penanganan kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen institusi penegak hukum dalam memastikan tidak ada pihak yang kebal terhadap proses hukum. Praktik penyadapan pada dasarnya merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum dengan persyaratan dan mekanisme yang ketat. Namun, penggunaan kewenangan tersebut tanpa dasar hukum berpotensi berubah menjadi tindakan yang melanggar privasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan pemantauan komunikasi harus memiliki tujuan yang sah, mengikuti prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Asep Edi Suheri, menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi berinisial LSP, ASN, dan EH merupakan tindakan oknum, bukan kebijakan institusi Polri. Penegasan itu disampaikan menyusul pengungkapan dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon milik pejabat negara dan berbagai kalangan masyarakat. Asep menjelaskan bahwa Polri telah memiliki Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 sebagai pedoman pelaksanaan tugas Pusat Pemantauan Polri agar kegiatan pemantauan berjalan sesuai prosedur. Dugaan pelanggaran dalam perkara ini berkaitan dengan perintah penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa prosedur yang sah dan tidak berhubungan dengan kepentingan penegakan hukum. Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil sadapan dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026. Sementara itu, penyidik masih memeriksa seorang saksi berinisial SU untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ketentuan mengenai penyadapan telah memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan instrumen pemantauan komunikasi. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, penyadapan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan atas tindak pidana berdasarkan undang-undang. Pelaksanaannya juga harus memperhatikan perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan. Pengawasan terhadap kewenangan penyadapan menjadi bagian penting untuk mencegah aparat bertindak di luar batas hukum. Tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban, teknologi pemantauan yang seharusnya membantu proses penyidikan justru dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak masyarakat. Karena itu, pengungkapan dugaan penyimpangan di lingkungan kepolisian perlu diikuti evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur dan penguatan pengawasan internal.…

Data BPS Ungkap Fundamental Ekonomi Nasional Dinilai Tetap Kuat

By Kata IndonesiaNovember 6, 20260

Data BPS Ungkap Fundamental Ekonomi Nasional Dinilai Tetap Kuat JAKARTA – Kondisi perekonomian Indonesia dinilai…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.