Presiden Prabowo Dengarkan Aspirasi Masyarakat, Pengecer LPG 3 Kg Kembali Diaktifkan

Presiden Prabowo Dengarkan Aspirasi Masyarakat, Pengecer LPG 3 Kg Kembali Diaktifkan

*Jakarta* – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya dalam mendengar dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait distribusi LPG 3 Kg. Dalam langkah konkret, Prabowo menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengaktifkan kembali pengecer LPG 3 Kg secara parsial guna memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses mudah terhadap bahan bakar bersubsidi tersebut.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa keputusan ini diambil sebagai respons atas kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada LPG 3 Kg dalam kehidupan sehari-hari.

“Presiden Prabowo telah menginstruksikan Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer gas LPG 3 Kg secara parsial. Beliau juga memerintahkan agar kementerian memastikan pengecer tidak menjual dengan harga mahal ke masyarakat. Pengecer harus tetap menjalankan usahanya secara tertib agar tidak terjadi penyimpangan harga di tingkat konsumen” ujar Dasco.

Selain itu, pemerintah juga berupaya merapikan administrasi bagi pengecer agar mereka dapat beroperasi sebagai agen sub pangkalan dengan harga yang lebih terjangkau. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara akses masyarakat terhadap LPG bersubsidi dan pengawasan distribusi agar lebih transparan.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa tidak ada kelangkaan LPG 3 Kg, mengingat volume distribusi pada 2024 dan 2025 tetap dipertahankan.

“Pemerintah telah menyiapkan kebutuhan LPG sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Saat ini, kami sedang merancang aturan agar pengecer bisa berubah status menjadi pangkalan resmi, sehingga masyarakat bisa mendapatkan harga yang lebih sesuai saat membeli langsung di pangkalan,” kata Bahlil.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa pemerintah ingin memastikan subsidi LPG 3 Kg benar-benar tepat sasaran.

Ia menegaskan bahwa kebijakan penghapusan pengecer sebelumnya bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan untuk mengontrol distribusi agar tidak ada penyalahgunaan subsidi.

“Kami ingin memastikan hanya pihak yang berhak yang menerima manfaat dari subsidi LPG ini. Langkah ini bertujuan agar distribusi lebih tertata dan tidak ada pihak yang dirugikan,” ujar Prasetyo.

Kebijakan ini disambut positif oleh masyarakat, terutama mereka yang sebelumnya kesulitan mendapatkan LPG bersubsidi akibat penghapusan pengecer.

Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan sistematis, diharapkan distribusi LPG 3 Kg dapat berjalan lebih baik dan tetap mengutamakan kepentingan rakyat kecil.

Pemerintah terus mengajak masyarakat untuk mendukung kebijakan ini dengan tetap membeli LPG 3 Kg di tempat resmi agar harga tetap terkendali dan distribusi lebih tertata. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kebijakan subsidi yang tepat sasaran akan membantu menjaga ketersediaan LPG bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. {%}

***

Mengawal Kesiapsiagaan Bencana Sebelum Hujan Ekstrem Datang

By 0

Mengawal Kesiapsiagaan Bencana Sebelum Hujan Ekstrem Datang   Oleh: Rizky Adinata Kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi perlu diperkuat sebelum hujan ekstrem datang, menyusul prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa musim hujan 2026/2027 memiliki pola yang perlu diwaspadai. Meski awal musim hujan diperkirakan berlangsung lebih lambat di sejumlah wilayah, jarak menuju puncak musim hujan relatif berdekatan sehingga potensi lonjakan curah hujan dapat meningkatkan risiko banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gangguan pelayanan publik. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa mitigasi bencana tidak seharusnya baru dilakukan ketika hujan deras mulai menimbulkan dampak, tetapi harus dipersiapkan sejak jauh hari melalui koordinasi pemerintah dan partisipasi masyarakat. BMKG memprakirakan sebanyak 185 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 24,66 persen luas daratan Indonesia mulai memasuki musim hujan pada November 2026. Selanjutnya, sebanyak 266 ZOM atau 17,3 persen wilayah daratan diperkirakan menyusul pada Desember 2026. Di sisi lain, sebanyak 529 ZOM atau 61,08 persen wilayah mengalami kemunduran awal musim hujan dibandingkan rata-rata klimatologinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu memahami karakteristik cuaca di wilayah masing-masing agar kebijakan kesiapsiagaan dapat disusun secara tepat dan tidak bersifat seragam. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan bahwa salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah jarak antara awal musim hujan dengan puncak musim yang diperkirakan cukup dekat. Puncak musim hujan diproyeksikan terjadi pada Desember 2026 di 155 ZOM, Januari 2027 di 162 ZOM, dan Februari 2027 di 190 ZOM. Menurut Ardhasena Sopaheluwakan, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena curah hujan tinggi dalam periode yang berdekatan dapat memicu bencana hidrometeorologi apabila kapasitas lingkungan dan infrastruktur tidak memadai. Meskipun durasi musim hujan pada sebagian wilayah diperkirakan lebih pendek, akumulasi curah hujan tidak berarti berada pada kondisi rendah. BMKG mencatat 510 ZOM atau sekitar 69,7 persen daratan berada dalam kategori curah hujan normal, sedangkan 147 ZOM atau 18,5 persen daratan diperkirakan berada di atas normal. Data tersebut memperlihatkan bahwa kesiapsiagaan tetap diperlukan karena besarnya curah hujan dan kondisi wilayah menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat risiko bencana. Karena itu, rekomendasi BMKG perlu diterjemahkan menjadi tindakan nyata lintas sektor. Di bidang pangan, pemerintah dapat menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas berumur pendek. Pada sektor air dan energi, kapasitas drainase, waduk, serta tampungan air perlu dioptimalkan. Sementara itu, sektor kesehatan perlu meningkatkan kewaspadaan…

All Rights Reserved © 2025