Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu sore, 4 Desember 2019, untuk membahas pengelolaan cadangan beras pemerintah.
Di hadapan jajaran terkait yang hadir dalam rapat terbatas tersebut, Kepala Negara menekankan agar pemerintah benar-benar memiliki data ketersediaan produksi beras dalam negeri yang akurat dan terkonsolidasi. Data tersebut di antaranya seperti luas bahan baku lahan sawah di Indonesia hingga data riil mengenai produksi beras.
“Saya harapkan data produksi beras betul-betul riil dan terkonsolidasi sehingga kita betul-betul memiliki sebuah pegangan data yang kuat dalam setiap mengambil keputusan dan tentu saja langkah-langkah koreksi dan langkah-langkah perbaikan yang akan kita lakukan,” ujarnya.
Di samping membicarakan persoalan data, Presiden juga menyinggung soal manajemen logistik dan rantai pasok beras nasional. Produksi beras di setiap daerah tidaklah merata. Terdapat daerah yang mampu memenuhi kebutuhan berasnya sendiri dan memasok ke luar daerahnya, namun terdapat pula daerah-daerah yang membutuhkan pasokan beras dari luar wilayahnya.
Terkait hal tersebut, Presiden mengatakan, aspek ketersediaan komoditas beras menjadi sangat penting. Demikian pula dengan keterjangkauan terhadap pasokan beras ke masing-masing daerah di Indonesia.
“Saya melihat kuncinya adalah efisiensi dan keandalan dalam manajemen logistik kita,” sambungnya.
Selain itu, Kepala Negara juga meminta agar manajemen pengelolaan cadangan beras pemerintah dapat segera dibenahi sehingga penumpukan stok beras yang apabila tidak tersalurkan dapat ditangani dan dicarikan jalan keluarnya sejak jauh hari.
Penumpukan stok-stok beras yang tidak tersalurkan tersebut selain meningkatkan biaya perawatan juga dapat berpotensi menurunkan mutu dari stok beras yang ada.
“Oleh sebab itu, saya minta regulasi dan manajemennya segera diselesaikan dan dibereskan dan dibuat pola-pola baru sehingga tidak justru menjadi beban bagi Bulog,” tandasnya.
