PPKM Mikro dan Protokol Kesehatan Memaksimalkan Penanganan Covid-19

Oleh: Emon Kamindra

Upaya pemerintah dalam menangani Covid-19 melalui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejatinya masih menemui kendala. Di beberapa daerah, laju pertumbuhan kasus positif korona masih terus meningkat.

Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor umum, seperti ketegasan, keseriusan masyarakat dalam menghidupi kebijakan, kurangnya konsistensi dalam pengawasan dan penerapan, dan kurangnya pendidikan terkait bahaya Covid-19 di level akar rumput (grassroot).

Presiden Joko Widodo memberitahukan bahwa upaya penanganan Covid-19 dengan cara penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) belum sepenuhnya memenuhi target bersama.

Demi mencapai target yang diharapkan semua warga, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas terkait penanganan Covid-19 di Istana Kepresidenan, menyampaikan agar kebijakan PPKM diubah ke level yang lebih akurat.

Untuk mencapai target ihwal terkait penanganan Covid-19 di level lokal, pemerintah akan bekerja sama dengan aparat keamanan wilayah setempat. Dalam hal ini, pemerintah akan menggandeng Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, hingga yustisi TNI, dan Polri. Saat ini, tingkat penularan Covid-19 memang cukup melejit mengingat mobilitas dan kedisiplinan warga untuk menaati protokol kesehatan masih kurang. Banyak warga masyarakat yang berpelesiran di luar rumah tanpa masker.

Euforia kehadiran vaksin juga sangat memengaruhi mindset warga terkait bahaya Covid-19. Padahal, jika ditelusuri secara lebih mendalam, banyak rumah sakit, puskemas juga tenaga medis (nakes) yang saat ini kewalahan menampung dan menangani pasien terinveksi Covid-19. Situasi ini, kadang tak membuat warga sadar dan mau bersolider untuk bergandengan tangan melawan pandemi Covid-19.

Presiden Joko Widodo juga menegaskan mengenai pentingnya penerapan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) dalam memutus rantai penularan Covid-19. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto, juga memberi penegasan kepada semua warga terkait standarisasi masker.

Semua upaya ini harus dimulai dari level bawah (grassroot). Jika level masyarakat di tingkat RT, RW, kampung, dan desa kurang disiplin dalam menerapkan semua anjuran ini, secara otomatis bangunan kerja sama nasional dengan berbagai kebijakan transformatif mustahil bakal berhasil.

Ketegasan di tingkat mikro memang perlu karena ada fenomena dimana muncul gejala orang yang gengsi memakai masker, karena merasa diri kebal. Adapula yang menganggap-remeh Covid-19, sehingga menolak mencuci tangan dan menjaga jarak.

Kepemimpinan lokal oleh tokoh setempat bisa menjadi contoh dan menggerakan masyarakat setempat untuk melakukan langkah bersama.

Dalam konteks PPKM Mikro maka yang layak disebut pemimpin lokal adalah ketua RT, tokoh masyarakat dan agama di lingkup RT, atau figur lain yang dianggap berpengaruh di lingkup RT. Maka, bisa jadi pemimpin lokal itu formal terlembaga (seperti memimpin lembaga di sekup RT), bisa jadi pemimpin informal/tidak terlembaga.

Keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan dan perilaku tersebut dapat dipelajari atau dilatih. Tokoh lokal menjadi penting untuk mengetahui poin-poin atau isi dari aturan PPKM mikro.

Diharapkan dengan mengetahui aturan tersebut, bisa untuk dipedomani dan dijadikan contoh. Karena perilaku pemimpin menjadi panutan dari anggotanya maupun warga. Dengan memberikan adanya contoh yang baik diharapkan bisa diikuti.

Dengan adanya kepatuhan dari masyarakat, ditunjang pemimpin lokal yang bisa menjadi teladan diharapkan kebijakan ini bisa efektif.

Memang diakui, pembatasan aktifitas ini membawa dampak, khususnya bagi para pelaku usaha seperti kuliner, fashion, transportasi, hiburan dan lainnya. Semua berharap, wabah ini bisa segera berakhir dan perekonomian kembali pulih. PPKM mikro menjadi salah satu cara pengendalian supaya tujuan tersebut tercapai.

penulis adalah pemerhati kesehatan