• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Headline»PPKM Darurat Upaya Negara Menyelamatkan Warga

PPKM Darurat Upaya Negara Menyelamatkan Warga

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 11 July 2021

Oleh : Reza Pahlevi

Ketika jumlah pasien Covid-19 melonjak, maka pemerintah segera menarapkan PPKM darurat. Masyarakat diharap paham dan menurutinya, karena program ini adalah upaya untuk menyelamatkan warga dari bahaya Corona.

Berita kematian ada di mana-mana, mulai dari corong rumah ibadah hingga sosial media. Mereka semua kena Corona dan kita ketar-ketir sambil berharap semoga tidak terkena giliran berikutnya. Pandemi yang terus menggila membuat orang-orang makin waspada dan menjaga diri untuk tetap sehat.

Bagaimana tidak ketakutan jika menurut data tim satgas Covid-19, jumlah orang yang kena Corona tiap hari mencapai 29.000 orang dan ada 1.000 di antara mereka yang meninggal dunia? Oleh karena itu, pemerintah bertindak tegas dengan membuat PPKM darurat yang berlaku hingga 20 juli 2021. Sehingga dengan banyaknya pembatasan saat PPKM diharap jumlah pasien bisa ditekan seminim mungkin.

Sekjen PP DMI Drs H Imam Addaruqutni menyatakan bahwa PPKM darurat adalah upaya pemerintah untuk menyelamatkan warganya. Dalam artian, nyawa manusia amat berharga dan pemerintah berusaha keras agar tidak ada yang kena Corona saat pandemi berlangsung.

Drs H Imam melanjutkan, saat PPKM di wilayah zona merah masjid dan musala dilarang untuk mengadakan salat berjamah untuk sementara. Hal ini jangan dipandang sebagai sesuatu yang negatif, karena ada potensi kerumunan di sana, yang bisa menyebabkan klaster baru. Lagipula, salat di rumah juga masih sah dan bisa juga dilakukan secara berjamaah.

Sedangkan ada kaidah untuk menghindari bahaya daripada mendapatkan maslahatnya. Dalam artian, jangan sampai pelarangan ini dipelintir jadi seolah-olah pemerintah melarang hak warganya untuk beribadah di rumah Tuhan. Penyebabnya karena dalam kondisi pandemi, ada banyak adaptasi yang harus dilakukan untuk mencegah penularan Corona.

Jumlah pasien Covid-19 makin mengkhawatirkan ketika tim satgas memberi data: 29.000 pasien baru per hari. Kita tentu tak mau jadi pasien berikutnya, bukan? Oleh karena itu, taatilah tiap aturan dalam PPKM darurat dan jangan berprasangka macam-macam. Jika ada pelarangan ibadah jamaah maka ini semata untuk mencegah terbentuknya klaster Corona baru.

Justru pemerintah sedang menyelamatkan warganya dari bahaya Corona yang bisa mengintai saat ada kerumunan, misalnya ada OTG yang tidak pakai masker atau tidak menjaga jarak, lalu tidak sengaja menularkan virus Covid-19-19 saat sedang berjamaah. Oleh karena itu, sabar dan ibadah di rumah saja hingga tanggal 20 juli 2021.

Jika semua orang menurutinya maka PPKM akan diberhentikan oleh pemerintah dan bisa beribadah dengan jamaah seperti biasanya. Namun ketika banyak yang bandel maka akan ada PPKM darurat periode berikutnya yang jelas memusingkan. Penyebabnya karena ada banyak pembatasan yang membuat ruang gerak jadi makin sempit.

Nyawa manusia hanya ada 1 dan wajib dijaga dengan berbagai cara, dan mengingat pandemi belum selesai, maka lebih baik beribadah di rumah saja untuk menghindari kerumunan. Tuhan tidak akan marah kepada umat-Nya jika tidak datang ke tempat ibadah karena alasan pandemi. Bukankah Ia maha penyayang?

Pemerintah berusaha mengatur agar tidak ada klaster baru dan membuat orang-orang yang belum kena Corona agar jangan sampai terinfeksi virus Covid-19-19. Oleh karena itu, tatilah tiap poin dalam PPKM darurat dan jangan mengeluh. Jangan pula menuduh macam-macam, karena pikiran negatif juga bisa berpengaruh buruk ke imunitas tubuh.

Mari jalani PPKM darurat dengan sabar dan menyadari bahwa program ini adalah upaya pemerintah untuk menyelamatkan nyawa tiap warganya. Jangan sampai ada kematian massal gara-gara Corona. Lebih baik stay at home dan mematuhi protokol kesehatan 5M agar tidak terinfeksi virus Covid-19

Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

 

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir

August 27, 2026

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi

August 27, 2026

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir Oleh : Gavin Asadit Pemerintah terus memperkuat…

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi Jakarta – Pemerintah terus…

Pemerintah Pangkas Rantai Distribusi Subsidi lewat Koperasi Merah Putih

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Pemerintah Pangkas Rantai Distribusi Subsidi lewat Koperasi Merah Putih INDRAMAYU — Pemerintah terus mematangkan pembangunan…

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG Oleh : Irfan Aditya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kecukupan gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dengan cakupan penerima manfaat yang terus bertambah di berbagai daerah, pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan program berskala nasional ini harus diiringi dengan standar kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, berbagai kritik dan masukan dari masyarakat dipandang sebagai bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan agar manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima. Dalam setiap kebijakan publik, kritik merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang perlu diapresiasi. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada kemampuan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Masukan mengenai kualitas makanan, ketepatan distribusi, kebersihan dapur, maupun pelayanan di lapangan menjadi indikator penting untuk memperbaiki sistem yang sudah berjalan. Pendekatan yang terbuka terhadap kritik menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan kualitas manusia sebagai prioritas utama pemerintahan. Melalui Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa pelaksanaan program harus terus dievaluasi agar kualitas layanan tetap terjaga sekaligus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul selama implementasi. Komitmen pemerintah dalam menerima kritik juga tercermin dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Menurutnya, evaluasi merupakan bagian dari proses memperkuat tata kelola program sehingga seluruh rantai penyediaan pangan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian makanan, dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Pandangan senada disampaikan oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, yang menilai pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis harus terus diperkuat seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat. Menurutnya, DPR RI mendukung penuh keberlanjutan program tersebut, namun pelaksanaannya harus disertai pengawasan yang ketat agar setiap makanan yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Pihaknya juga menekankan bahwa kritik dari masyarakat hendaknya dijadikan bahan evaluasi bersama sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan secara cepat dan tepat tanpa mengurangi tujuan utama program.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.