• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»PON XXI Aceh-Sumut Salah Satu Puncak Pencapaian Kebangkitan Olahraga Indonesia di Era Presiden Jokowi

PON XXI Aceh-Sumut Salah Satu Puncak Pencapaian Kebangkitan Olahraga Indonesia di Era Presiden Jokowi

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 16 September 2024

PON XXI Aceh-Sumut Salah Satu Puncak Pencapaian Kebangkitan Olahraga Indonesia di Era Presiden Jokowi

Oleh: Muzakir Hasbi

Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang digelar di Aceh dan Sumatera Utara pada 2024 menjadi salah satu tonggak penting dalam kebangkitan olahraga Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI ketujuh, Joko Widodo.

Ajang tersebut tidak hanya menjadi arena kompetisi, melainkan juga sebuah momentum besar yang menegaskan pencapaian olahraga nasional dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai ajang multi-olahraga utama yang diikuti 46 cabang olahraga, PON XXI telah berhasil menciptakan ruang bagi lahirnya atlet-atlet muda berbakat yang siap membawa nama Indonesia ke panggung internasional.

Presiden Jokowi menekankan bahwa PON XXI tidak hanya bertujuan untuk meraih prestasi semata, tetapi juga untuk melahirkan generasi baru atlet Indonesia yang mampu mencetak rekor dunia.

Menurut pemimpin bangsa kelahiran Kota Surakarta tersebut, PON XXI harus menjadi tempat berkembangnya atlet-atlet unggul yang nantinya akan berkiprah di ajang internasional, termasuk SEA Games, Asian Games, dan bahkan Olimpiade.

Dengan demikian, PON Aceh-Sumut telah menciptakan fondasi yang kuat bagi pengembangan prestasi olahraga Indonesia, yang tidak hanya terbatas pada level nasional, tetapi juga menuju panggung global.

Sejak dilantik sebagai Presiden RI pada 2014, Joko Widodo terus menunjukkan komitmen kuat terhadap pengembangan olahraga nasional. Ia melihat bahwa ajang seperti PON XXI adalah alat penting untuk merajut persatuan bangsa, sekaligus meningkatkan kualitas atlet Indonesia di kancah internasional. Hal ini sangat relevan mengingat peningkatan prestasi olahraga tidak hanya membutuhkan infrastruktur yang memadai, tetapi juga ajang kompetisi yang berkelanjutan dan berkualitas.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI turut memberikan pandangan serupa. Menpora menilai bahwa PON Aceh-Sumut bukan sekadar pesta olahraga, melainkan simbol kuat persatuan Indonesia.

Di tengah beragam perbedaan yang ada di negara ini, olahraga mampu menjadi pemersatu. Selain itu, PON juga dianggap sebagai sarana penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional.

Dengan adanya kompetisi di berbagai cabang olahraga, para atlet memiliki kesempatan untuk menunjukkan bakat dan kemampuan mereka, yang pada akhirnya akan memperkuat posisi Indonesia di kancah olahraga dunia.

Keberhasilan PON XXI juga tak lepas dari dukungan daerah yang menjadi tuan rumah, yakni Aceh dan Sumatera Utara. Bupati Serdang Bedagai, H. Darma Wijaya, menyatakan bahwa PON ini menjadi momen bersejarah bagi kebangkitan olahraga, terutama di wilayah Sumatera Utara.

Ia menyoroti pentingnya perhelatan PON dalam membangkitkan semangat olahraga, tidak hanya di kalangan atlet, tetapi juga masyarakat luas. Momen ini diharapkan menjadi dorongan bagi daerah untuk lebih aktif dalam membina olahraga, sekaligus mencetak atlet-atlet lokal yang mampu bersaing di level nasional dan internasional.

Selama dua periode kepemimpinannya, Presiden Jokowi telah memberikan perhatian besar pada pengembangan infrastruktur olahraga. Pembangunan venue-venue kelas dunia di berbagai daerah, termasuk di Aceh dan Sumatera Utara, membuktikan komitmennya dalam memajukan dunia olahraga.

Infrastruktur yang berkualitas tentu menjadi faktor penting dalam mendukung para atlet untuk berprestasi, dan hal ini terlihat jelas dalam pelaksanaan PON XXI. Berbagai venue modern yang digunakan dalam PON kali ini mencerminkan kesiapan Indonesia dalam menyelenggarakan ajang olahraga berstandar internasional.

Selain pembangunan fisik, ajang seperti PON XXI juga berperan penting dalam membentuk karakter dan mental para atlet. Menurut Kepala Negara, ajang olahraga harus menjadi tempat di mana nilai-nilai seperti sportivitas, kebersamaan, dan semangat kompetisi yang sehat terus dikembangkan.

Nilai-nilai inilah yang nantinya akan menjadi bekal penting bagi para atlet saat mereka berkiprah di kompetisi internasional. Dengan demikian, PON XXI bukan hanya mencetak juara, tetapi juga membentuk karakter unggul yang siap menghadapi tantangan lebih besar di kancah dunia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan PON XXI Aceh-Sumut ini juga merupakan cerminan dari kesuksesan kebijakan-kebijakan pemerintah di bawah pimpinan Presiden Jokowi.

Sebagai Presiden Indonesia pertama yang sebelumnya merupakan kepala daerah dan bukan berasal dari elite politik atau militer, Presiden Jokowi telah menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam memimpin negara, termasuk dalam bidang olahraga. Pendekatan yang lebih dekat dengan rakyat, termasuk para atlet, telah memberikan dampak positif dalam menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan kondusif di dunia olahraga.

PON XXI bukanlah satu-satunya ajang olahraga besar yang diselenggarakan di era Presiden Jokowi, namun keberhasilannya menjadi simbol dari kebangkitan olahraga Indonesia. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa, olahraga tetap menjadi salah satu pilar penting dalam membangun kebanggaan dan persatuan nasional.

Dengan terus berlangsungnya berbagai inisiatif untuk meningkatkan prestasi olahraga, Indonesia semakin siap untuk berkompetisi di tingkat dunia, membawa nama bangsa ke puncak kejayaan.

Ke depan, keberhasilan PON Aceh-Sumut diharapkan akan terus berlanjut dengan penyelenggaraan berbagai ajang olahraga besar lainnya. Melalui momentum tersebut, Indonesia berpeluang menciptakan lebih banyak prestasi, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan olahraga di Asia dan dunia. Ajang multi-olahraga ini telah menegaskan bahwa kebangkitan olahraga Indonesia bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah realitas yang terus berkembang.
*) Peneliti Ekonomi Syariah Aceh – Forum Ekonomi Syariah Aceh Berkelanjutan

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.