Pidato Presiden Prabowo: Fundamental Ekonomi Tetap Kokoh, Pertumbuhan dan Disiplin Fiskal Berjalan Seiring
Jakarta,- Presiden Prabowo Subianto menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi perekonomian dunia. Hal tersebut disampaikan dalam pidato Presiden di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, saat menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan.
Dalam pidatonya, Prabowo menjelaskan bahwa kondisi ekonomi global memasuki 2026 dengan berbagai tantangan, mulai dari kenaikan harga energi akibat perang, tingginya suku bunga global, tekanan nilai tukar berbagai negara, hingga meningkatnya ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan internasional. Namun, Indonesia dinilai mampu mempertahankan ketahanan ekonominya di tengah tekanan tersebut.
“Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester I tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir,” kata Prabowo.
Presiden juga menekankan bahwa stabilitas ekonomi tercermin dari inflasi yang tetap terkendali serta kuatnya permintaan domestik. Kondisi tersebut menunjukkan daya tahan ekonomi nasional tetap terjaga sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah untuk melanjutkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pidatonya, Prabowo turut memaparkan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tercatat tumbuh 21,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara tumbuh sebesar 18,2 persen. Peningkatan belanja tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong aktivitas perekonomian.
“Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi,” ungkap Prabowo.
Di tengah peningkatan belanja negara, pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal. Hingga akhir Juli 2026, defisit APBN tercatat sebesar 0,91 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Capaian tersebut menunjukkan kemampuan pemerintah menjalankan fungsi APBN sebagai instrumen pembangunan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara.
Prabowo menegaskan pemerintah tidak perlu mempertentangkan antara pertumbuhan ekonomi dan disiplin fiskal. Keduanya dapat berjalan secara bersamaan melalui pengelolaan APBN yang terukur dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian, kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN, kita melakukan kedua-duanya,” pungkas Prabowo.
Pemerintah optimistis ketahanan fundamental ekonomi, pengelolaan APBN yang disiplin, serta penguatan daya beli masyarakat akan menjadi fondasi penting dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Arah kebijakan tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas, memperkuat pertumbuhan, dan memastikan pembangunan nasional tetap berjalan secara berkelanjutan.
