Pidato di WEF 2026, Prabowo Soroti Pertumbuhan dan Kredibilitas Fiskal Indonesia

Pidato di WEF 2026, Prabowo Soroti Pertumbuhan dan Kredibilitas Fiskal Indonesia

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggebrak panggung World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, dengan memamerkan ketahanan ekonomi Indonesia yang impresif.

Kepala Negara menegaskan kepada komunitas internasional bahwa ekonomi nasional berhasil tumbuh stabil di atas 5% selama satu dekade terakhir, sebuah pencapaian yang menempatkan Indonesia sebagai sorotan utama di tengah ketidakpastian dan guncangan geopolitik global.

 

Dalam pidato kuncinya pada Kamis (22/1/2026), Prabowo menyoroti kredibilitas fiskal dan komitmen negara dalam menjaga integritas ekonomi.

 

Ia memastikan investor bahwa Indonesia memegang teguh kewajiban pembayaran utang dan disiplin fiskal meski terjadi pergantian kepemimpinan pemerintahan.

 

“Indonesia in our history has never once defaulted on the payment of our debt — not once. Succeeding regimes always paid the debt of the preceding regime,” katanya.

 

“Successive presidents will always honor the debts of the previous administration,” tegas Prabowo di hadapan ribuan peserta forum.

 

Presiden juga menyuarakan optimisme tinggi bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan akan memacu pertumbuhan lebih lanjut pada tahun mendatang.

 

“And I’m confident that this year, our growth will be higher,” tambah Prabowo.

 

Selain menonjolkan pertumbuhan, Prabowo menekankan stabilitas inflasi dan defisit anggaran sebagai bukti nyata bahwa Indonesia merupakan destinasi investasi yang aman dan menjanjikan bagi pemodal global.

 

Mengonfirmasi strategi ekonomi tersebut, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden memaparkan gagasan “Prabowonomics” yang telah teruji, termasuk peran strategis Danantara dalam mengelola aset negara.

 

“Intinya beliau berbicara mengenai konsep-konsep pemikiran ekonomi yang beliau pikirkan dan sudah beliau terapkan, selama beliau sebelum menjadi Presiden dan sejak menjadi Presiden hingga sekarang,” terang Teddy mengenai substansi pidato Presiden.

 

Kehadiran langsung Prabowo di forum bergengsi itu memantik antusiasme diaspora Indonesia.

 

Fadli, warga Indonesia yang bermukim di Swiss, menilai momentum tersebut sangat vital untuk menarik modal asing dan memperluas jangkauan aset nasional ke luar negeri.

 

“Semoga Indonesia semakin membuka pintu investasi, semakin banyak orang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia, dan semakin banyak aset Indonesia yang keluar sehingga Indonesia tumbuh secara internasional,” ungkap Fadli.

 

Penampilan perdana Prabowo di Davos tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia siap menjadi pemain inti dalam rantai pasok global. (*)

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By 0

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

All Rights Reserved © 2025