• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Persiapan Pengamanan KTT G20 Makin Ketat

Persiapan Pengamanan KTT G20 Makin Ketat

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 12 November 2022

Persiapan Pengamanan KTT G20 Makin Ketat

Oleh : Maya Naura Lingga

Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 semakin dekat, berbagai persiapan juga telah dilakukan, salah satunya persiapan pengamanan yang semakin ketat demi menyukseskan acara tersebut.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri menggelar gladi bersih apel pasukan pengamanan KTT G20 di Bali.Selain mengadakan gladi apel pasukan, Listyo juga melakukan peninjauan terhadap sejumlah venue yang menjadi tempat kunjungan delegasi negara-negara G20.

Listyo bersama segenap anggota kepolisian juga melakukan tinjauan terhadap venue-venue yang akan digunakan dalam rangkaian kegiatan kunjungan.

Selain itu, Kapolri juga melakukan koordinasi dengan Paspampres untuk memastikan titik-titik pengamanan yang dibagi menjadi tiga ring pengamanan. Dengan koordinasi langsung ini, Kapolri ingin memastikan semua unsur pengamanan memahami terkait dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing ring pengamanan.

Mantan Kabareskrim tersebut menuturkan, pihaknya meyakini bahwa seluruh rangkaian pengamanan khususnya yang dilaksanakan oleh Polri dan juga TNI bisa berjalan dengan baik, koordinasi di lapangannya juga bisa berjalan dengan baik. Ke depannya kita harapkan seluruh rangkaian berjalan dengan aman.
Lebih lanjut, Kapolri menyampaikan bahwa Polri akan menempatkan personel di tiap titik perbatasan baik di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada titik-titik perbatasan yang mengarah ke Bali ini akan dipasang kamera CCTV yang dilengkapi dengan pemindai wajah (face recognition).
Sehingga daftar serta data orang-orang yang terpantau semuanya termonitor. Hal ini tentu saja akan terus dilakukan evaluasi sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik.
Dalam rangkaian kunjungan kerja di Bali untuk memastikan kelancaran KTT G20, mantan Kapolda Banten tersebut juga melakukan koordinasi dengan kementerian terkait. Tujuannya agar mereka bisa berkolaborasi di command center yang dibangun oleh Polri. Harapannya seluruh masyarakat ataupun pengunjung baik dari luar maupun dari dalam negeri semuanya bisa terpantau.
Pengamanan KTT G20 telah dipersiapkan dari berbagai aspek, meliputi keamanan siber, penjagaan ketat di pintu keluar masuk Pulau Bali hingga antisipasi bencana alam.
Kapolda Bali Irjen Putu Jayan Danu Putra mengungkapkan personel dari Polda Bali dan Mabes Polri di bawah kendali operasional (NCO) akan bersama-sama mengamankan KTT G20.
Diketahui, dalam pengamanan acara KTT G20 di Bali, Kodam IX/Udayana dan Polda Bali tergabung dalam Satuan Tugas (SATGAS) kewilayahan. Di mana terapat 8.000 personel Polri dan 6000 personel TNI yang tergabung dalam satgas tersebut.
Dalam struktur satgas, Pangdam IX/Udayana bertanggung jawab sebagai Komandan Satgas Pengamanan Wilayah.
Sementara itu, Badan Intelijen Negara (BIN) telah memastikan ada lima kawasan di Bali yang menjadi prioritas pengamanan selama acara puncak KTT G2O di Bali yang akan dihadiri oleh kepala negara dan sejumlah delegasi pada 15-16 November 2022 mendatang.
Wawan Hari Purwanto selaku Juru Bicara BIN menuturkan, pihaknya melihat bahwa terdapat lima kawasan prioritas dari pengamanan selama KTT G20 berlangsung di Bali, di antaranya Seminyak, Jimbaran, Nusa Dua Utara, Nusa Dua Selatan dan Sanur.
Prioritas pengamanan tersebut dilakukan karena sejumlah kegiatan Presiden Joko Widodo bersama sejumlah kepala negara terfokus di lima wilayah tersebut. Karena semua kegiatan delegasi maupun presiden juga akan berlangsung di sana.
Selain itu, Wawan menjelaskan bahwa seluruh pintu keluar dan masuk dari bandara maupun pelabuhan-pelabuhan sekecil apapun akan dilakukan penjagaan yang ketat selama acara puncak KTT G20.
Mulai dari Bandara Ngurah Rai, Pelabuhan Padang Bai, Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Gilimanuk hingga Pelabuhan Celukan Bawang termasuk juga pelabuhan kecil tradisional yang berpotensi jadi tempat masuknya para pelaku kejahatan.
Wawan juga memastikan bahwa seluruh kesiapan dari kesehatan, infrastruktur, logistik protokole hingga keamanan terus dilakukan koordinasi untuk memperoleh hasil maksimal tanpa adanya hambatan.
Dirinya menegaskan bahwa pengawalan selama kepala negara dan sejumlah delegasi yang hadir dilakukan dengan sejumlah protokol pengamanan internasional.
Dirinya mengatakan bahwa pemerintah terus mematangkan pengamanan jelang KTT di Bali. Meskipun dilakukan dengan penuh kewaspadaan, perhitungan tinggi dan serius, pengamanan tetap ramah terhadap masyarakat setempat.
Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono mengatakan, sementara ini telah disiapkan 12 KRI untuk pengamanan KTT G20. Pihaknya juga terus mematangkan dan melaporkan persiapan pengamanan kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
Dalam pelaksanaannya, Panglima Koarmada II Laksamana Muda TSNB Hutabarat akan dipercaya menjadi komando pengendali operasi (Kodalops) pengamanan KTT G20 untuk wilayah perairan.
Yudo menuturkan bahwa Hutabarat memiliki tugas untuk mengatur kapal perang asing yang akan memasuki wilayah teritorial Indonesia.
Pengamanan secara ketat diperlukan agar KTT G20 yang akan diselenggarakan di Bali dapat berjalan tanpa gangguan yang berarti. Bagaimanapun juga KTT adalah event besar di mana banyak delegasi dari luar negeri yang datang ke Bali, sehingga aspek keamanan selama penyelenggaraan tidak bisa disepelekan.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.