Perppu Cipta Kerja Meningkatkan Pariwisata Indonesia

Perppu Cipta Kerja Meningkatkan Pariwisata Indonesia

Oleh : Elisabeth Titania Dionne

Perppu Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR pada (21/3) menjadi Undang-Undang diyakini akan meningkatkan pariwisata di Indonesia. Penyebabnya karena berkat Klaster Investasi akan menambah jumlah penanaman modal di Indonesia, termasuk investasi di bidang pariwisata.

Ketika pandemi mengguncang dunia sejak awal tahun 2020 lalu, pengusaha pariwisata ikut terkena imbasnya. Pelarangan aktivitas di luar ruangan dan pembatasan kunjungan dari beberapa negara lain membuat kunjungan dari para turis asing dan lokal makin sepi. Pemerintah tidak ingin agar situasi ini berlarut-larut, oleh karena itu Perppu Cipta Kerja disahkan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 Tahun 2022 baru saja diresmikan DPR RI menjadi Undang-Undang. Rapat pengesahan Perppu Ciptaker ini dihadiri 75 anggota dewan secara fisik, dan sebanyak 210 hadir secara daring. Sisanya, sebanyak 95 tidak hadir dan izin. Sehingga total rapat dihadiri 380 anggota dewan.

Sebelumnya, Muhammad Baequni, peneliti dari Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa Perppu Cipta Kerja bisa menyelamatkan UMKM, terutama yang bergerak di bidang pariwisata. Selain mendapatkan pendanaan dari investor, maka akan ada pendampingan dan pengajaran tentang manajemen yang modern. Sektor pariwisata akan menggeliat dan maju kembali.

Namun, sambung Baequni, Perppu Cipta Kerja diharap bisa meluruskan sejauh mana yang diperbolehkan dalam investasi. Jangan sampai keterlaluan sampai ada tempat pariwisata yang asetnya dikuasai oleh pengusaha asing. Padahal hal ini tidak diperbolehkan. Mereka bisa menanam modal tapi tidak boleh mengambil tanah seenaknya dan melanggar peraturan di Indonesia.
Pengusaha pariwisata diharap mau bekerja sama dengan investor asing dan mau belajar bagaimana cara mengelola bisnis travel yang modern. Misalnya fasilitas hotel yang ramah anak dan ada toilet khusus bagi orang cacat dan manula. Selain itu, pengusaha vila juga bisa menawarkan kamarnya melalui situs travel internasional, jadi bisnisnya makin ramai pengunjung.
Pariwisata menjadi salah satu sektor yang diselamatkan oleh Perppu Cipta Kerja karena ada aturan yang melonggarkan investasi. Para pengusaha dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia dan membuat kerja sama yang saling menguntungkan. Gelontoran uang akan digunakan untuk memperbaiki hotel, memperindah fasilitasnya, atau membuat bisnis travel baru.
Perppu Cipta Kerja benar-benar bisa jadi penyelamat bagi sektor pariwisata. Karena saat vakum beberapa bulan, usahanya nyaris merugi. Jika ingin membuka hotel atau tempat rekreasi lagi, butuh biaya tambahan untuk membersihkan dan merawatnya. Investasi dari pengusaha asing bagaikan air di tengah gurun yang menyelamatkan mereka dari kebangkrutan.
Dalam Perppu Cipta Kerja juga disebutkan bahwa investor tak hanya memberi kucuran dana untuk permodalan, namun juga wajib mentransfer ilmu yang dimiliki. Jadi para pengusaha pariwisata akan makin cerdas dalam mengelola bisnisnya dalam skala internasional. Mereka bisa tahu bagaimana cara mengatur tempat wisata yang kekinian sekaligus sesuai dengan standar kesehatan.
Sementara itu, Ketua Satgas Undang-Undang Cipta Kerja Suahasil Nazara menyampaikan Perppu Cipta Kerja mendorong perbaikan birokrasi untuk mendukung perkembangan dunia usaha. Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan talk show sosialisasi Perppu Cipta Kerja yang digekar di Bali tanggal 9 Maret 2023.
Kegiatan yang digelar oleh Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja itu bertujuan untuk mensosialisasikan Perppu Cipta Kerja kepada para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali, sekaligus menjaring aspirasi pelaku UMKM di daerah tersebut.
Dalam kesempatan itu, Suahasil Nazara mengungkapkan Perppu Cipta Kerja mampu membuat dunia usaha beroperasi lebih baik serta menyerap lebih banyak tenaga kerja. Perppu Cipta Kerja mendorong perbaikan birokrasi sehingga dunia usaha berkembang, beroperasi dengan baik dan lebih mampu menyerap tenaga kerja.
Dalam artian, Perppu Cipta Kerja diciptakan untuk memperjelas birokrasi agar tidak terlalu panjang dan melelahkan. Jika sudah ada Perppu ini maka proses perizinan di bidang pariwisata akan dipersingkat dan diperjelas. Para pengusaha pariwisata akan bernafas lega karena bisnisnya legal dan bisa melanjutkan usahanya dengan semangat.
Sementara itu, Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja Arif Budimanta menuturkan pemerintah memandang UMKM memiliki kedudukan yang setara dengan usaha yang skalanya lebih besar. Sebab, keduanya sama-sama menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian.
Diterbitkannya Perppu Cipta Kerja menjadi bukti yang menunjukkan bahwa pemerintah juga menaruh perhatian secara khusus kepada pelaku usaha kecil. Bagi Presiden Jokowi, UMKM sama derajatnya dengan pelaku usaha besar.
Perppu Cipta Kerja akan meningkatkan sector pariwisata di Indonesia. Penyebabnya karena Perppu ini memudahkan investasi di bidang wisata dan memulihkan bidang turisme di negeri ini, setelah hampir 3 tahun kena efek pandemi. Perppu Cipta Kerja juga mempermudah birokrasi sehingga pengusaha pariwisata dan UMKM bisa mengurus perizinan dengan lancar.

)* Penulis adalah Kontributor Gelora Media Institute

Pemerintah Tepat Mendisiplinkan SPPG agar MBG Tidak Berjalan Asal-asalan

By 0

Pemerintah Tepat Mendisiplinkan SPPG agar MBG Tidak Berjalan Asal-asalan Oleh: Revan Ananda Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Dengan cakupan program yang luas, pelaksanaannya membutuhkan tata kelola yang kuat, standar pelayanan yang jelas, serta pengawasan berkelanjutan. Karena itu, langkah pemerintah dalam mendisiplinkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penting untuk memastikan MBG tidak sekadar mengejar jumlah penerima manfaat, tetapi juga memperhatikan keamanan, kualitas, dan kelayakan makanan. Penguatan disiplin menjadi semakin penting seiring bertambahnya jumlah SPPG dan luasnya wilayah pelaksanaan MBG. Setiap unit memiliki tanggung jawab besar karena berhubungan langsung dengan makanan yang dikonsumsi masyarakat. Kesalahan dalam pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi dapat berdampak terhadap penerima manfaat. Penerapan standar operasional prosedur (SOP) karena itu tidak dapat dipandang sebagai formalitas, melainkan menjadi fondasi untuk menjaga kualitas pelayanan. Pengawasan terhadap pelaksanaan MBG menunjukkan bahwa persoalan yang ditemukan di lapangan mendapat perhatian dan menjadi bahan evaluasi. Langkah pemerintah mengevaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis nasional Presiden menunjukkan komitmen yang serius. Masukan dari berbagai pihak untuk melakukan pemantauan langsung di sejumlah daerah dan mengevaluasi pelaksanaan MBG menjadi koreksi yang positif bagi pemerintah. Fakta menemukan adanya pelaksanaan yang berjalan kurang baik, masih terdapat persoalan, khususnya kasus keracunan makanan. Atas temuan tersebut, mereka merekomendasikan BGN menutup secara permanen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menyebabkan keracunan, sekaligus memperkuat koordinasi antarpihak dalam penyelenggaraan program MBG. Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa evaluasi dan penindakan merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan program. Ketika terdapat unit yang tidak menjalankan standar secara benar, tindakan korektif diperlukan agar persoalan tidak berulang dan tidak memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap keseluruhan MBG. Penutupan SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan juga dapat menjadi bentuk penegakan standar sekaligus pembelajaran bagi unit lainnya. Keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh banyaknya makanan yang berhasil disalurkan. Program berskala nasional membutuhkan kualitas pelaksanaan yang konsisten di setiap daerah. Penerima manfaat membutuhkan makanan yang tersedia tepat waktu, bergizi, higienis, aman, dan diproses melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, penerapan SOP perlu dilakukan sejak pemilihan bahan baku, pemeriksaan kualitas, kebersihan dapur, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi.…

All Rights Reserved © 2025