• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Perjalanan Reformasi Masih Berlanjut Melalui Penguatan Institusi Negara

Perjalanan Reformasi Masih Berlanjut Melalui Penguatan Institusi Negara

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 10 June 2026

Perjalanan Reformasi Masih Berlanjut Melalui Penguatan Institusi Negara

JAKARTA – Wacana aksi Reformasi Jilid II yang disampaikan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jawa Tengah mendapat respons dari pemerintah dan berbagai elemen nasional.

Di tengah tuntutan tersebut, penguatan institusi negara dan stabilitas ekonomi dinilai menjadi bagian penting dari kelanjutan agenda reformasi yang telah berjalan selama hampir tiga dekade.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan pemerintah menghargai aspirasi mahasiswa yang meminta perbaikan kondisi ekonomi nasional.

 

Namun, ia mengingatkan bahwa persoalan ekonomi memiliki tingkat kompleksitas yang tidak dapat diselesaikan hanya dalam batas waktu tertentu.

 

“Kami menerima aspirasi tersebut sebagai sebuah masukan tentunya kepada pemerintah. Tapi ya mohon maaf, tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan, tidak semuanya bisa seperti itu,” ujar Prasetyo.

 

Menurutnya, tantangan ekonomi nasional dipengaruhi berbagai faktor global maupun domestik sehingga membutuhkan proses penanganan yang matang.

 

Pemerintah memandang ultimatum 18 hari yang disampaikan mahasiswa bukan sebagai tekanan yang kaku, melainkan dorongan agar kabinet terus meningkatkan kinerja dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

 

Respons serupa juga datang dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

 

Ia menilai persoalan ekonomi, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan memang perlu menjadi perhatian bersama. Namun, penyelesaiannya tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah.

 

“Ya berbagai persoalan ini bukan hanya menjadi persoalan pemerintah semata, tetapi kita sebagai warga bangsa juga harus bersama-sama memberikan pemikiran, bergotong-royong untuk menyelesaikan masalah tersebut,” kata Hasto.

 

Hasto juga berharap Presiden Prabowo Subianto terus memberikan arah yang jelas dalam menghadapi berbagai tantangan yang berkembang, terutama terkait kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi yang dibutuhkan dunia usaha.

 

Di sisi lain, kondisi sektor perbankan nasional menunjukkan kinerja yang tetap kuat.

 

Ketua Umum Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sekaligus Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan, menegaskan fundamental bank-bank BUMN berada dalam kondisi sangat baik.

 

“Saat ini kinerja Himbara secara fundamental sangat bagus, sehingga rasanya tidak perlu ada kekhawatiran, keraguan, terhadap kondisi fundamental di bursa,” tegas Putrama.

 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan institusi ekonomi nasional terus berjalan, menjadi bukti bahwa agenda reformasi tidak berhenti pada dinamika politik, tetapi berlanjut melalui pembangunan tata kelola dan fondasi ekonomi yang semakin kokoh.

Gentengisasi Prabowo, Memperkuat UMKM dan Menghidupkan Potensi Ekonomi Daerah

November 7, 2026

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

November 7, 2026

Gentengisasi Prabowo, Memperkuat UMKM dan Menghidupkan Potensi Ekonomi Daerah

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Gentengisasi Prabowo, Memperkuat UMKM dan Menghidupkan Potensi Ekonomi Daerah Oleh Sulaiman Di tengah upaya memperkuat…

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla Oleh : Sigit Prasetyo Pembasahan gambut menjadi…

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum Jakarta – Kasus dugaan penyadapan…

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.