Peringati Hari Ibu, Penerbit Rene Turos Group Nobar Film Avatar Bersama Keluarga

Rene Turos Indonesia (RTI) Group yang mewadahi Penerbit Renebook, Turos Pustaka, Wali Pustaka, Rene Islam dan Reneluv, hari ini menggelar nobar film Avatar bersama keluarga insan perbukuan dalam rangka Hari Ibu (18/12/2022).

Acara nobar digelar di CGV Depok Mall, dihadiri sekitar 150 orang dari berbagai profesi perbukuan, mulai dari para penulis, editor, penerjemah, desainer-layouter, reseller, content creator buku, toko buku, hingga para pembaca buku-buku RTI Group.
Hadir memberikan “welcome speech”, founder RTI Group, Luqman Hakim Arifin.

Menurut Dian Vita Sukmaningrum, Wakil Direktur RTI Group, kegiatan nobar film Avatar ini bertujuan untuk meningkatkan silaturrahim di antara keluarga besar RTI Group dan insan perbukuan yang selama ini sudah bersinergi menjaga spirit liiterasi.

“Kami sangat senang dan berterima kasih kepada seluruh keluarga besar RTI dan insan perbukuan yang telah bersinergi menghadapi fase tidak ringan di masa pandemi beberapa waktu lalu,” ujar Dian.

Menurut Dian, ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus harapan RTI Group agar eksosistem dunia perbukuan semakin hari semakin lebih kuat dalam meningkatkan budaya membaca anak bangsa.

Kenapa Film Avatar? Menurut M. Farobi Afandi, Pemimpin Redaksi RTI Group, karena film monumental besutan James Cameron ini memang sarat dengan pesan-pesan kekeluargaan yang inspiratif, khususnya di momentum Hari Ibu, 22 Desember 2022.

“Ibu dan keluarga itu kunci kebahagiaan bangsa. Kalau ibu dan keluarganya bahagia, insyaAllah bangsanya juga ikut kuat dan bahagia,” tandas Farobi.

Dan menurut Farobi, cara terbaik untuk menggenalkan literasi kepada anak sejak dini adalah melalui ibu yang bahagia.

“Kami mohon maaf jika tidak semua orang bisa diundang dalam nobar kali ini. Semoga tahun depan bisa lebih banyak lagi, sebagai wujud apresiasi kami memperkuat ekosistem dunia perbukuan Indonesia,” tambah Farobi.

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025