• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Ekonomi»Peringati Bulan K3 Nasional 2025, PLN Tegaskan Komitmen Zero Harm Zero Loss

Peringati Bulan K3 Nasional 2025, PLN Tegaskan Komitmen Zero Harm Zero Loss

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 11 January 2025

PT PLN (Persero) menggelar Apel Siaga Gabungan dalam rangka memperingati bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2025 di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Jumat (10/01). Kegiatan ini menjadi momen untuk memperkuat komitmen PLN dalam mengutamakan budaya K3 pada setiap lini operasi perusahaan.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan, keselamatan kerja dalam lingkungan PLN adalah prioritas utama, bukan sekadar tentang data atau statistik, melainkan komitmen nyata untuk melindungi nyawa setiap insan PLN.

“Setiap nyawa adalah hal yang sangat berharga. Ini tentang seorang suami, istri, anak, atau kerabat yang dicintai di rumah. Oleh karena itu, keselamatan kerja harus menjadi prioritas utama di PLN,” ujar Darmawan.

Darmawan menambahkan, PLN telah menyusun “PLN Life Saving Rules” sebagai panduan penerapan K3 di perusahaan. Hal ini merupakan salah satu langkah strategis untuk membangun dan memperkuat budaya K3.

“Kita bekerja di lingkungan yang penuh risiko, namun melalui budaya K3 yang kuat, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disiplin, dan perhatian pada _unsafe conditions_ serta _unsafe actions_, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman,” tegasnya.

Executive Vice President Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keamanan, dan Lingkungan PLN Doddy B. Pangaribuan berharap seluruh elemen perusahaan dapat berkomitmen dan konsisten untuk mewujudkan visi “_Zero Harm Zero Loss_”. Oleh sebab itu, bersamaan dengan peringatan Bulan K3 Nasional, pihaknya terus mendorong penguatan sumber daya manusia untuk mendukung penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) dan meningkatkan produktivitas perusahaan.

“Untuk _holding_, _subholding_, dan anak perusahaan diharapkan selama peringatan Bulan K3 Nasional tahun 2025, agar menjalankan kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis, promotif dan implementatif untuk mendorong pembangunan budaya K3 di lingkungan PT PLN Persero,” ujarnya.

Dalam apel siaga ini, PLN memastikan implementasi K3 seluruh unit di Indonesia. Salah satunya dari sisi pembangkitan, General Manager PLN Unit Induk Pembangkitan (UIK) Tanjung Jati B, Dony Ocniza menyampaikan bahwa pihaknya terus menjaga konsistensi dalam menerapkan budaya K3 guna mendukung operasional unit yang aman dan efisien.

“Kami berkomitmen untuk selalu konsisten menjaga operasional unit dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan pendekatan ini, kami yakin mampu mewujudkan visi _Zero Harm_ dan _Zero Loss_,’” ujar Dony.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, PLN UIK Tanjung Jati B mengimplementasikan dua program unggulan, yaitu penguatan kesadaran keselamatan _(safety sense)_ dan patroli keselamatan _(safety patrol)_.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap individu di unit kami memahami pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja. Ini bukan hanya tugas tim K3, tetapi tanggung jawab bersama. Melalui _safety patrol_, kami membangun budaya yang lebih kuat untuk mengenali dan mengelola risiko,” pungkas Dony.

 

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.