Penyempurnaan UU Cipta Kerja Jaminan Investasi dan Perlindungan Tenaga Kerja

Penyempurnaan UU Cipta Kerja Jaminan Investasi dan Perlindungan Tenaga Kerja

Oleh : Joshua Manulang

Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) sedang disempurnakan seperti permintaan Mahkamah Konstitutusi (MK). Penyempurnaan UU Ciptaker tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan investasi dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

UU Cipta Kerja adalah UU yang paling banyak mendapat sorotan karena sejak hari kelahirannya sudah disambut oleh berbagai kalangan masyarakat.

Mereka akhirnya mengerti bahwa memang ada UU yang berbentuk omnibus alias mengatasi hampir semua permasalahan di suatu negara, dan itu legal. Meski awalnya kaget tetapi mereka akhirnya menerima.

MK meminta pemerintah untuk merevisi UU Cipta Kerja dan tenggat waktunya dua tahun. Selama durasi revisi maka UU ini masih tetap berlaku, begitu juga UU turunannya. Jadi, investor dan kalangan pengusaha tidak perlu khawatir karena meskipun UU tersebut direvisi tidak otomatis UU-nya batal.

UU Cipta Kerja masih dalam tahap penyempurnaan dan kita belum tahu isi lengkapnya karena masih disusun ulang. Akan tetapi tidak usah khawatir karena pemerintah menjamin bahwa nanti isinya akan lebih bagus dan tidak akan mendapat protes dari masyarakat.

Penyempurnaan UU Cipta Kerja akan lebih menjamin kepastian investasi. Penyebabnya karena klaster investasi pada UU ini tidak akan dihapus, karena sangat penting bagi masa depan Indonesia.

Dengan klaster ini maka ada garansi keamanan bagi para penanam modal asing, untuk berbisnis di Indonesia.
Presiden Jokowi sendiri yang menjamin keamanan investasi bagi para penanam modal asing. Mereka bisa membuktikannya sendiri, dengan melihat capaian investasi di Indonesia yang 9% per tahun pada 2021. Dengan begitu para investor akan percaya bahwa penanaman modal di negeri ini sangat menguntungkan.
Masyarakat juga tidak usah khawatir karena investasi bukanlah sesuatu yang negatif, justru menjadi positif. Penyebabnya karena makin banyak investor, maka makin banyak pula proyek dan pabrik hasil investasi di Indonesia, sehingga mereka butuh karyawan dan otomatis mengurangi tingkat pengangguran. Investasi sudah ada sejhak era Orde Baru sehingga tidak perlu dipermasalahkan.
Selain jaminan investasi, maka juga ada jaminan perlindungan bagi para tenaga kerja di Indonesia. Mereka tidak akan dibuat dengan sengaja untuk bersaing dengan tenaga kerja asing (TKA), karena masuknya TKA dengan seleksi ketat. Yaitu, TKA hanya boleh menjadi tenaga ahli dan wajib untuk transfer ilmu ke tenaga kerja lokal.
Para tenaga kerja lokal juga akan mendapatkan haknya berupa gaji penuh dan bonus serta tunjangan. Kalaupun mereka terpaksa dirumahkan, maka menurut UU Cipta Kerja, akan mendapatkan pesangon sebesar 25 kali gaji. Semua perusahaan wajib membayarkan pesangon, jika tidak akan ditindak oleh Dinas Tenaga Kerja.
Permasalahan pesangon memang sedang ramai karena ternyata ada lebih dari 70% perusahaan yang mangkir dari kewajiban. Padahal seharusnya mereka membayar hak para mantan karyawan. Dengan UU Cipta Kerja maka pemilik perusahaan harus memberikan pesangon tanpa kecuali.
Hak-hak para tenaga kerja yang lain juga dijamin oleh pemerintah, yaitu berupa jaminan hari tua. Ketika nanti mereka berusia 56 tahun maka akan mendapatkan jaminan hari tua sebagai pegangan di masa pensiun. Jadi tidak suah bingung lagi karena mendapatkan dana, walau bukan pegawai negeri sipil.
Penyempurnaan UU Cipta Kerja dijamin akan memberi kepastian investasi dan perlindungan tenaga kerja. Masyarakat menanti UU hasil revisi karena dipastikan akan lebih sempurna. Para investor senang karena mereka mendapatkan garansi dari pemerintah. Sedangkan pekerja juga senang karena hak-hak mereka dilindungi oleh pemerintah.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By 0

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

All Rights Reserved © 2025