Penyelenggaraan KTT G20 Mengantisipasi Dampak Perubahan Cuaca

Penyelenggaraan KTT G20 Mengantisipasi Dampak Perubahan Cuaca

Kasus banjir dan tanah longsor akibat perubahan cuaca melanda beberapa daerah di Provinsi Bali. Kendati demikian, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan bahwa kejadian itu tidak akan menggangu persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar pada 15-16 November 2022.

“Gak ada masalah, banjir sudah diatasi, aman. Dalam jangka pendek ini pengungsian sudah ditangani terutama Jembrana, diluarnya (Kabupaten lain) gak ada, kemudian makanan sudah disiapkan, dalam jangka panjang akan dilakukan relokasi warga di Jembrana ada sekitar 20KK mungkin akan direlokasi, tanahnya sudah disiapkan Pemprov Bali,” terang Koster.

Lebih lanjut, Koster menjelaskan bahwa keputusan merelokasi diambil lantaran di beberapa titik banjir bandang kerap terjadi kejadian serupa.

“Dan ini berat kemarin, karena memang posisi tempat rumahnya di bawah jalan, itu tidak nyaman jadi sedang diupayakan, mudah-mudahan warga semua mau kita relokasi, sudah kita siapkan dan rumahnya akan dibantu oleh BNPB. Untuk G20 Bali sudah aman tidak usah dikhawatirkan,” katanya.

Pemprov Bali juga telah menginstruksikan BMKG, BPBD, dan Dinas PUPR untuk saling berkoordinasi memitigasi dampak perubahan cuaca.

Sebelumnya, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa penanganan jalur utama Gilimanuk-Denpasar akibat banjir bandang selesai dilakukan sebelum KTT G20 berlangsung.

“Kami pastikan penanganan saat ini akan selesai sebelum G20,” jelas Kepala BBPJN Jawa Timur-Bali Apri Artoto

Apri menambahkan penanganan yang dilakukan adalah mengisi kembali oprit Jembatan Biluk Poh yang tergerus air. Sementara itu, untuk proteksi jembatan, maka akan dipasang pondasi slab pile baja, baik di hulu maupun di hilir.

Mitigasi terhadap ganguan akibat faktor alam jelang KTT G20 juga telah menjadi perhatian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menuturkan bahwa BMKG telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna mengantisipasi skenario terburuk apabila terjadi gangguan saat pelaksanaan KTT G20.

Skenario tersebut antara lain adalah dalam menghadapi gempa bumi dengan magnitude 8,5 yang dapat membangkitkan gelombang tsunami dalam tempo waktu 20 hingga 38 menit.

“Mudah-mudahan KTT G20 berjalan aman dan lancar, tidak ada kejadian gempa bumi ataupun tsunami. Namun apabila terjadi sewaktu-waktu, BMKG bersama BNPB, BPBD, TNI-Polri sudah siap dengan skenario terburuk,” tutur Dwikorita

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025