Penyaluran PKH dan Bantuan Sembako Dipercepat, Bansos Ganda Ramadan 2026 Mulai Digulirkan

Penyaluran PKH dan Bantuan Sembako Dipercepat, Bansos Ganda Ramadan 2026 Mulai Digulirkan

Jakarta – Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi masyarakat rentan melalui percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako pada triwulan pertama 2026. Kebijakan bansos ganda menjelang Ramadan ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memastikan kebutuhan pokok jutaan keluarga terpenuhi secara tepat waktu dan tepat sasaran.

 

Melalui Kementerian Sosial (Kemensos), distribusi bantuan dilakukan secara masif dan terkoordinasi dengan dukungan perbankan Himbara serta Bank Syariah Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa percepatan ini merupakan arahan langsung untuk memperkuat daya tahan masyarakat menjelang Ramadan. “Negara harus hadir lebih cepat dan lebih tepat. Karena itu, penyaluran bansos triwulan pertama kita percepat agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat sebelum Ramadan,” ujarnya.

 

Hingga akhir Februari 2026, realisasi penyaluran telah melampaui 85 persen dengan total anggaran lebih dari Rp15 triliun. Untuk PKH, bantuan telah menjangkau sekitar 8,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nilai lebih dari Rp6 triliun. Sementara itu, Bantuan Sembako telah diterima lebih dari 15 juta KPM dengan total lebih dari Rp9 triliun. “Capaian ini menunjukkan kerja kolaboratif yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra penyalur,” tambahnya.

 

Pada 2026, PKH menyasar 10 juta KPM dan Bantuan Sembako dialokasikan untuk 18,25 juta KPM di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan reguler triwulan pertama rampung sebelum akhir Februari. “Kami optimistis seluruh penyaluran tahap ini selesai tepat waktu sehingga masyarakat dapat menjalani Ramadan dengan lebih tenang,” tegas Saifullah Yusuf.

 

Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) juga terus dilakukan guna memastikan akurasi sasaran. Penambahan penerima manfaat baru merupakan bagian dari komitmen pembaruan data agar bantuan semakin presisi dan inklusif. Proses pembukaan rekening kolektif dan distribusi kartu dilakukan secara sistematis, termasuk melalui PT Pos Indonesia untuk wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan. “Kami pastikan tidak ada keluarga yang berhak terlewat dari sistem perlindungan sosial,” ujarnya.

 

Selain bantuan reguler, pemerintah juga menyalurkan dukungan bagi korban bencana di sejumlah daerah dengan skema bantuan adaptif senilai lebih dari Rp2 triliun. Dukungan ini mencakup logistik, santunan, jaminan hidup, hingga bantuan isi hunian. “Perlindungan sosial tidak boleh berhenti pada bantuan rutin, tetapi harus adaptif terhadap kondisi darurat,” katanya.

 

Sinergi pusat dan daerah turut memperkuat transparansi distribusi melalui publikasi daftar penerima di kantor kampung dan kelurahan. Langkah ini mempertegas komitmen tata kelola yang terbuka dan akuntabel. Dengan strategi yang terukur dan kolaborasi yang solid, bansos ganda Ramadan 2026 diharapkan benar-benar menjadi bantalan sosial efektif bagi masyarakat yang membutuhkan.

Mitigasi Erupsi Harus Berbasis Data, Bukan Ketakutan dan Informasi Liar

By 0

Mitigasi Erupsi Harus Berbasis Data, Bukan Ketakutan dan Informasi Liar  Oleh : Radjiman Arif Aktivitas vulkanik kembali mengingatkan Indonesia bahwa hidup di kawasan cincin api menuntut kesiapsiagaan yang tinggi. Namun, kesiapsiagaan tidak sama dengan kepanikan. Ketika erupsi terjadi, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan agar setiap langkah perlindungan diri dilakukan berdasarkan kondisi nyata, bukan ketakutan yang dipicu oleh kabar yang belum terverifikasi. Situasi terkini terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau menunjukkan pentingnya prinsip tersebut. Erupsi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan dampak berupa sebaran abu vulkanik dan gangguan terhadap sejumlah aktivitas masyarakat, termasuk penerbangan. Pemerintah bersama lembaga kebencanaan dan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan serta langkah mitigasi sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Dalam kondisi seperti ini, arus informasi di media sosial menjadi tantangan tersendiri. Video lama dapat kembali beredar seolah-olah merupakan kejadian terbaru, sementara spekulasi mengenai potensi bencana lanjutan dapat menyebar lebih cepat dibandingkan informasi resmi. Padahal, informasi yang keliru dapat memicu kepanikan, mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan mendorong munculnya tindakan yang justru membahayakan keselamatan. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menekankan bahwa masyarakat perlu tetap tenang dan mengikuti perkembangan berdasarkan data resmi. Kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau memang menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Banten dan Lampung. Namun, setiap penilaian risiko harus didasarkan pada hasil pemantauan dan analisis lembaga yang memiliki kewenangan. Berton menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau aktivitas gunung api melalui koordinasi BNPB, PVMBG, BPBD, dan unsur terkait. Berdasarkan evaluasi kondisi terkini, masyarakat diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama mengenai isu ancaman tsunami. Pemerintah tetap meningkatkan kesiapsiagaan dengan memastikan jalur evakuasi, sarana komunikasi, titik kumpul, serta langkah perlindungan masyarakat dapat digunakan apabila terjadi perubahan kondisi. …

All Rights Reserved © 2025