Penyaluran KPR FLPP Awal Tahun Menguat, Akses Rumah Subsidi Kian Luas

Penyaluran KPR FLPP Awal Tahun Menguat, Akses Rumah Subsidi Kian Luas

Jakarta – Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mengawali tahun 2026 dengan tren menguat. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP mencapai 6.749 unit sepanjang periode 1–31 Januari 2026, mempertegas perannya sebagai motor utama pembiayaan rumah subsidi nasional.

 

Kinerja positif di awal tahun ini dinilai menjadi sinyal kuat bahwa akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap rumah subsidi semakin terbuka. Dengan realisasi yang solid sejak Januari, penyerapan kuota FLPP diproyeksikan bergerak lebih cepat, seiring tingginya kebutuhan hunian layak dan terjangkau di berbagai daerah.

 

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, tren pertumbuhan tersebut melanjutkan konsistensi perseroan sepanjang 2025. Tahun lalu, BTN tercatat menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebanyak 192.208 unit, memperkuat posisinya sebagai penyalur utama program perumahan subsidi pemerintah.

 

“Kami berkomitmen untuk terus memperluas akses pembiayaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari peran BTN sebagai mitra strategis pemerintah,” kata Nixon.

 

Pada 2026, pemerintah menetapkan kuota nasional FLPP sebesar 350.000 unit. Dari total tersebut, BTN memperoleh alokasi sebanyak 172.000 unit atau hampir separuh dari kuota nasional. Alokasi besar ini diharapkan dapat mendorong percepatan realisasi pembiayaan sejak awal tahun, sehingga semakin banyak keluarga MBR yang dapat segera memiliki rumah pertama.

 

BTN menegaskan kesiapan untuk mengoptimalkan kuota tersebut melalui penguatan kolaborasi dengan pemerintah, BP Tapera, serta mitra pengembang di berbagai wilayah. Selain itu, perseroan juga mendorong transformasi digital dan optimalisasi jaringan distribusi agar proses pengajuan hingga akad kredit berjalan lebih cepat dan efisien.

 

“Transformasi digital dan optimalisasi jaringan distribusi akan terus kami dorong agar proses pembiayaan semakin cepat, transparan, dan tepat sasaran,” ujarnya.

 

Sementara itu, berdasarkan rilis BP Tapera, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP secara nasional pada periode 1–31 Januari 2026 mencapai 7.312 unit dengan nilai pembiayaan sebesar Rp912,4 miliar.

 

Penguatan realisasi di awal tahun mencerminkan keberlanjutan program perumahan subsidi sebagai instrumen strategis pemerintah dalam memperkecil backlog perumahan. Dengan kuota yang besar, dukungan likuiditas yang terjaga, serta sinergi antar-pemangku kepentingan, akses rumah subsidi diproyeksikan kian luas sepanjang 2026. #

Magang Nasional: Investasi Tenaga Kerja Muda 

By 0

Magang Nasional: Investasi Tenaga Kerja Muda  Oleh: Yusuf Rinaldi Program Magang Nasional yang diperluas pemerintah menjadi 150 ribu peserta pada 2026 menunjukkan upaya memperkuat transisi lulusan perguruan tinggi menuju dunia kerja. Program ini tidak hanya memberikan pengalaman kerja bagi lulusan baru, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan keterampilan, membangun jejaring profesional, dan memperbesar peluang masuk ke pasar kerja formal di tengah persaingan memperoleh pekerjaan yang semakin ketat. Sejak 2025, pemerintah membuka Program Magang Nasional dengan target 100 ribu peserta. Pada 2026, kuotanya diperluas menjadi 150 ribu peserta. Program berlangsung selama enam bulan dengan fasilitas pelatihan, pendampingan mentor, sertifikat, jejaring profesional, serta uang saku yang ditanggung pemerintah. Besaran uang saku mengacu pada Upah Minimum Kabupaten/Kota di lokasi pemagangan dan dibayarkan setiap bulan berdasarkan jumlah hari yang diperhitungkan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan perluasan program tersebut dilakukan secara bertahap dan tetap disertai evaluasi terhadap pelaksanaan setiap angkatan. Pada batch pertama terdapat 46.160 peserta, sedangkan batch kedua menetapkan 40.962 peserta. Pemerintah kemudian menyiapkan batch ketiga dengan sekitar 62 ribu peserta untuk memenuhi target 150 ribu peserta pada 2026. Pendaftaran penyelenggara disiapkan sejak September, seleksi peserta pada Oktober, dan pelaksanaan batch ketiga ditargetkan dimulai pada November. Evaluasi tersebut diarahkan untuk memastikan pemagangan benar-benar memberikan kesempatan kepada peserta meningkatkan kompetensi, memperoleh pengalaman kerja, membangun portofolio, serta memperluas jejaring. Untuk batch ketiga, pemerintah juga mengubah skema penempatan dengan menempatkan seluruh peserta di perusahaan, tanpa kementerian dan lembaga pemerintah. Dari perspektif ekonomi, pemberian uang saku selama enam bulan memberikan dukungan bagi lulusan baru yang berada dalam masa transisi dari pendidikan menuju pekerjaan. Selain memperoleh pengalaman kerja, peserta mendapatkan tunjangan yang disesuaikan dengan upah minimum daerah. Pemerintah juga memberikan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 yang berlaku hingga Desember 2026. Dampak terhadap penyerapan tenaga kerja menjadi indikator penting dalam melihat keberlanjutan program. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker Darmawansyah menyampaikan bahwa sekitar 30 ribu dari 60 ribu alumni Magang Nasional 2025 yang menjalani pemagangan di industri telah bekerja tiga bulan setelah menyelesaikan program. Tingkat penyerapan tersebut meningkat dari sekitar 30 persen ketika peserta baru menyelesaikan masa pemagangan.…

All Rights Reserved © 2025