Pentingnya Masyarakat Papua Hindari Aksi Anarkis, Ciptakan Kondusifitas Bangsa
Oleh : Maria Suhiap
Masyarakat di Papua harus mampu menghindari adanya aksi anarkisme, terlebih ketika hal tersebut datang dan berasal dari sebuah provokasi yang dilakukan oleh segelintir kelompok tidak bertanggung jawab. Pasalnya, seluruh warga juga memiliki andil untuk menciptakan kondusifitas bangsa sebagai sebuah kesatuan integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Terbaru, konflik antar masyarakat kembali terjadi di Kampung Karya Bumi Besum, Distrik Namblong, Kabupaten Jayapura, Papua. Akibat kejadian tersebut, ada puluhan kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang dibakar massa. Tak hanya itu, kericuhan juga mengakibatkan ratusan warga mengungsi.
Wakil Sementara Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Chandra Kurniawan menjelaskan bila peristiwa tersebut berawal saat adanya sekelompok warga yang sedang mabuk dan memalak warga lainnya, melihat hal tersebut seorang prajurit TNI (Sertu AD) mencoba untuk menegur para pelaku pemalakan. Akibatnya, Sertu AD tersebut dikeroyok oleh para pemabuk. Karena terdesak, anggota Babinsa ini membela diri yang mengakibatkan seorang penyerang terluka dan memicu kerusuhan. Adapun situasi saat ini sudah kondusif setelah diadakan mediasi oleh Danrem dan Dandim.
Sebelumnya, diketahui bahwa situasi di Jayapura, Provinsi Papua sempat terjadi insiden tatkala aksi massa pada saat penjemputan jenazah mantan Gubernur Lukas Enembe dari Bandar Udara (Bandara) Sentani dilakukan. Pada malam terjadinya insiden tersebut, terjadi pembakaran pada sejumlah bangunan dan pertokoan di kawasan Waena. Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sempat mencatat bahwa terdapat sebanyak 14 warga mengalami luka dalam insiden itu. Terkait hal itu, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temogmere mengajak kepada seluruh warga untuk menjaga kedamaian di wilayah tersebut.
Masyarakat juga terus diimbau untuk bisa saling menjaga serta merawat adanya persatuan dan kesatuan di wilayah Papua Barat. Pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat sendiri juga mengajak kepada aparat keamanan, yakni dari Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua hingga Panglima TNI dan kepada seluruh jajarannya untuk bisa memperkuat sinergitas dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Papua Barat.
Koordinasi pun juga telah dilakukan dari Pemerintah Pusat agar pihak aparat keamanan mampu menyelesaikan seluruh insiden tersebut dengan menggunakan pendekatan yang persuasif saja dan jangan sampai ikut tersulut atau terlibat emosi. Semua pihak juga diharapkan dapat menahan diri dan tidak mudah untuk terprovokasi. Sebab, gangguan keamanan tidak saja merugikan secara ekonomi, namun juga menyebabkan trauma mendalam bagi semua masyarakat Papua.
Meski bukan sesuatu yang mudah, namun justru tindakan persuasif tersebut sebenarnya merupakan inti dari pemerintahan, supaya di Papua bisa mulai dibereskan bagaimana situasinya oleh seluruh aparat keamanan setempat.
Masyarakat pun diwajibkan untuk menangkal hoaks yang berkembang, khususnya seputar kematian Lukas Enembe maupun kericuhan di distrik Namblong. Terkait kematian Lukas Enembe, Dokter pribadi Lukas Enembe, Anthon Mote mengatakan bahwa kliennya meninggal karena sakit. Dia mengungkapkan kondisi dari pasien yang ditanganinya itu memang semakin parah ketika kakinya mengalami kebengkakan yang juga diikuti dengan gagal ginjal, hipertensi, jantung bocor dan hipertensi. Seluruh penyakit tersebut ternyata kambuh dalam waktu yang bersamaan sehingga menyebabkan dia tidak sadarkan diri dan membutuhkan penanganan secara serius.
Kemudian, kesehatan yang dialami oleh pria kelahiran tahun 1967 itu semakin menurun ketika kasus korupsi semakin memanas hingga akhirnya dirinya ditetapkan sebagai seorang tersangka, yakni pada tanggal 10 Januari 2023 lalu. Dirinya juga sempat tidak dipercaya karena memiliki riwayat kesehatan yang cukup rumit. Pernyataan dokter pribadi Lukas Enembe ini menghapus spekulasi bahwa mantan Gubernur Papua tewas dibunuh.
Upaya untuk bisa menciptakan situasi yang kondusif merupakan keharusan bagi seluruh masyarakat dan warga di Indonesia, bahkan juga termasuk di Papua karena Bumi Cenderawasih sendiri merupakan bagian integral dari NKRI yang sama sekali tidak bisa dilepaskan.
Markas Besar (Mabes) Polri juga menegaskan hal yang sama, bahwa memang Papua adalah wilayah dari NKRI, pihaknya menegaskan bahwa fakta tersebut sama sekali sudah tidak bisa ditawar lagi dan sudah final.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri, Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Awi Setiyono mengungkapkan bahwa memang selama ini pihak ULMWP terus melakukan sejumlah aksi propaganda dan juga provokasi. Maka dari itu, dirinya meminta kepada seluruh masyarakat di Papua untuk tetap tenang dan jangan sampai termakan oleh provokasi yang dihadirkan oleh segelintir kelompok yang bertentangan ideologi dengan NKRI itu. Terlebih, bahkan selama ini pemerintahan di Papua pun juga sama sekali tidak ada kendala apapun dan mampu berjalan dengan sebagaimana mestinya.
Sehingga sudah barang tentu menjadi keharusan dan merupakan sebuah kunci yang sangat penting dari seluruh masyarakat di Papua untuk mampu menghindari adanya tindak anarkisme, termasuk hingga adanya berbagai macam propaganda atau upaya provokasi yang dilancarkan oleh ULMWP dan KNPB. Menciptakan suasana yang kondusif pada bangsa ini merupakan kewajiban bersama termasuk bagi masyarakat di Bumi Cenderawasih sebagai sebuah kesatuan integral dari NKRI.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bal
