• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Penganugerahan Pahlawan Nasional, Negara Anggap Soeharto Sebagai Pemimpin Sangat Berjasa

Penganugerahan Pahlawan Nasional, Negara Anggap Soeharto Sebagai Pemimpin Sangat Berjasa

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 22 November 2025

Penganugerahan Pahlawan Nasional, Negara Anggap Soeharto Sebagai Pemimpin Sangat Berjasa

Oleh : Garvin Reviano

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto menegaskan bahwa negara menilai kiprah dan jejak kepemimpinannya sebagai bagian penting dalam perjalanan bangsa. Pengakuan ini bukan sekadar pemberian gelar, tetapi penghormatan terhadap sosok yang pada masanya berperan besar dalam menjaga stabilitas, membangun fondasi ekonomi, dan mengarahkan Indonesia menuju modernisasi.

 

Dalam fase-fase krisis kepercayaan setelah 1965, ketika situasi politik tidak menentu dan ancaman perpecahan begitu nyata, Soeharto tampil sebagai figur yang mampu menstabilkan keadaan dan mengembalikan roda pemerintahan ke arah yang lebih teratur. Melalui pendekatan yang menitikberatkan pada keamanan nasional dan ketertiban masyarakat, ia menciptakan kondisi yang relatif kondusif bagi pembangunan jangka panjang. Bagi banyak kalangan, inilah salah satu alasan utama negara menempatkannya sebagai pemimpin yang sangat berjasa.

 

Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Fadli Zon, mengatakan Soeharto berjasa besar dalam perjuangan Indonesia. Hal itu juga sudah dikaji oleh tim ahli hingga akademisi. Selama berkiprah menjadi presiden, Soeharto berjasa dalam pengentasan kemiskinan, memperbaiki ekonomi, dan inflasi Indonesia yang sempat mengalami kenaikan hingga 600% pada tahun 1965.

 

Periode kepemimpinan Soeharto juga dikenal dengan akselerasi pembangunan ekonomi yang signifikan. Pada saat Indonesia masih berjuang keluar dari krisis pangan, inflasi tinggi, dan minimnya infrastruktur, Soeharto mendorong hadirnya program-program strategis yang kemudian menjadi landasan ekonomi nasional. Program swasembada pangan pada era 1980-an sering disebut sebagai salah satu tonggak keberhasilan pembangunan yang membuat Indonesia mendapatkan apresiasi internasional. Melalui kerja sama dengan para teknokrat, ia memformulasikan kebijakan ekonomi yang fokus pada pertumbuhan, stabilitas harga, dan pemerataan pembangunan. Jalan-jalan, bendungan, irigasi, listrik desa, hingga perluasan sekolah dan puskesmas merupakan bagian dari agenda pembangunan yang dampaknya terasa hingga hari ini. Dalam konteks inilah negara memandang Soeharto sebagai pemimpin yang berjasa menyiapkan fondasi kemajuan bagi generasi berikutnya.

 

Selain pembangunan ekonomi, Soeharto juga memiliki andil dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Melalui kebijakan luar negeri yang bebas aktif, Indonesia tampil sebagai negara yang diperhitungkan dalam berbagai forum global. Perannya dalam ASEAN tampak jelas, terutama dalam memperkuat kerja sama kawasan dan menjaga stabilitas Asia Tenggara selama masa-masa ketegangan geopolitik. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia tidak hanya menjadi negara yang lebih stabil secara domestik, tetapi juga negara yang memiliki kepercayaan diri dalam diplomasi internasional. Dalam berbagai kesempatan, Soeharto dikenal sebagai pemimpin yang tenang, pragmatis, dan konsisten menjaga kepentingan nasional Indonesia. Keberhasilan-keberhasilan ini semakin memperkuat pandangan negara bahwa jasanya dalam memperkokoh posisi Indonesia patut dikenang.

 

Sementara itu, Ketua Umum Golkar atau Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan Soeharto berjasa dalam memimpin bangsa selama 32 tahun. Selain itu, Soeharto dinilai berhasil mencegah lahirnya ideologi lain yang dapat merusak bangsa. Selama 32 tahun memimpin, Soeharto berhasil membuat Indonesia menjadi negara swasembada pangan dan energi. Selain itu, Soeharto juga berhasil menurunkan inflasi serta menciptakan berbagai lapangan pekerjaan.

 

Selain itu, dalam bidang sosial, Soeharto mendorong berbagai program kesejahteraan masyarakat yang berdampak luas. Program Inpres (Instruksi Presiden) untuk sekolah dasar, puskesmas, dan perbaikan desa menjadi langkah nyata untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Banyak daerah terpencil yang mulai tersambung dengan pusat melalui pembangunan infrastruktur dasar. Meski implementasi kebijakan selalu memiliki tantangan, arah pembangunan yang ia pilih memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan dasar yang sebelumnya sulit diakses. Program keluarga berencana (KB) juga menjadi salah satu capaian besar era kepemimpinannya, yang diakui dunia sebagai keberhasilan dalam pengendalian populasi dan peningkatan kualitas hidup keluarga. Bagi sebagian besar masyarakat yang merasakan perubahan tersebut secara langsung, Soeharto dipandang sebagai pemimpin yang benar-benar memikirkan kesejahteraan rakyat.

 

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto juga mencerminkan kedewasaan bangsa dalam memandang sejarah secara lebih utuh. Sejarah Indonesia penuh dengan dinamika, dan setiap pemimpin memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing. Namun, penilaian negara terhadap Soeharto menekankan bahwa kontribusi positifnya dalam membangun Indonesia tidak bisa diabaikan. Ia memimpin dalam periode yang panjang dan penuh tantangan, mengambil keputusan-keputusan strategis, serta meletakkan dasar pembangunan yang manfaatnya masih dirasakan hingga kini. Penghargaan ini menjadi momentum untuk melihat sisi konstruktif dari kepemimpinan Soeharto dan menghargai peran seorang pemimpin dalam menjaga keberlangsungan negara di masa-masa sulit.

 

Dengan demikian, penganugerahan ini bukan hanya bentuk penghormatan terhadap individu, tetapi juga pengakuan terhadap fase pembangunan nasional yang menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa. Soeharto, dengan segala kompleksitas kepemimpinannya, telah memberikan kontribusi besar yang membantu Indonesia bertahan, tumbuh, dan melangkah menuju arah yang lebih baik. Negara menganggapnya sebagai pemimpin yang sangat berjasa bukan semata-mata karena lamanya ia memimpin, tetapi karena warisan pembangunan yang ia tinggalkan masih menjadi bagian dari struktur dasar Indonesia modern. Gelar Pahlawan Nasional ini menjadi simbol bahwa bangsa menghargai setiap upaya yang dilakukan demi kepentingan rakyat dan masa depan negara.

 

)* Pengamat Isu Sosial

Kekerasan OPM Ancam Warga Sipil, Masyarakat Dukung Tindakan Tegas Apkam

August 19, 2026

Bersama Membawa Bantuan dan Harapan Bagi Penyintas Gempa NTT

August 19, 2026

Kekerasan OPM Ancam Warga Sipil, Masyarakat Dukung Tindakan Tegas Apkam

By Kata IndonesiaAugust 19, 20260

Kekerasan OPM Ancam Warga Sipil, Masyarakat Dukung Tindakan Tegas Apkam MIMIKA – Kekerasan yang diduga…

Bersama Membawa Bantuan dan Harapan Bagi Penyintas Gempa NTT

By Kata IndonesiaAugust 19, 20260

Bersama Membawa Bantuan dan Harapan Bagi Penyintas Gempa NTT Oleh: Servatius Yosef Bencana gempa bumi…

Kapasitas Terbatas! Jadilah Bagian dari 300 Tokoh Pendidikan Dunia di GIHES 2026

By Kata IndonesiaAugust 19, 20260

Panitia Peringatan 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor bersama Forum Pondok Alumni Gontor (FPAG) akan…

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan

By Kata IndonesiaAugust 19, 20260

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan  Oleh: Samhaji Syukur Musibah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi ujian ketangguhan nasional sekaligus momentum pembuktian nyata atas keberhadiran negara dalam mengayomi seluruh lapisan masyarakat terdampak. Didasari kesadaran mendalam akan besarnya skala dampak sosial dan kerusakan fisik di lapangan, langkah proaktif pemerintah pusat bersama jajaran pemerintah daerah dalam memetakan serta merespons situasi krisis secara terstruktur layak mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Kehadiran negara bukan sekadar simbol penanganan krisis formalitas, melainkan wujud pelaksanaan mandat konstitusional untuk melindungi keselamatan setiap jiwa warga negara. Pembentukan Satuan Tugas Terpadu Penanganan Pascabencana Gempa NTT yang diinisiasi oleh pemerintah pusat menjadi konsolidasi instrumen kekuasaan publik yang krusial agar tidak ada satu pun warga terdampak yang terabaikan dalam fase tanggap darurat ini. Keputusan taktis yang diambil oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam merespons cepat dinamika pascagempa mencerminkan tata kelola krisis yang terukur, inklusif, dan berorientasi pada keselamatan publik. Pembentukan satuan tugas khusus pascagempa dipusatkan untuk menjangkau titik-titik pengungsian mandiri yang tersebar di wilayah perbukitan maupun pemukiman terpencil. Menko PMK Pratikno menjelaskan bahwa percepatan pendataan pengungsi mandiri merupakan fondasi utama agar pemenuhan kebutuhan logistik, obat-obatan, dan sarana tempat tinggal sementara dapat terdistribusi secara konsisten dan adil. Konsolidasi lintas sektor yang menyatukan peran pemerintah daerah, jajaran TNI, Polri, BPBD, hingga tingkatan kecamatan dan desa membuktikan bahwa sekat-sekat administratif tidak boleh membatasi penyaluran bantuan kemanusiaan pada saat-saat paling kritis. Langkah penanganan yang sigap di tingkat pusat menemukan titik tumpu yang kuat melalui kesiapan instansi teknis penanggulangan bencana di daerah. Kepala BPBD Nusa Tenggara Timur Mahadin Sibarani mengonfirmasi bahwa rincian dampak fisik, termasuk kerugian pada ribuan unit rumah warga serta ratusan fasilitas umum dan infrastruktur sosial, terus diverifikasi dalam basis data yang terintegrasi. Pendataan komprehensif ini menjadi landasan strategis bagi pembentukan satgas daerah untuk memperkuat komando lokal. Dengan komando operasional yang solid di tingkat tapak, berbagai tantangan teknis dalam menjangkau posko penampungan yang sulit diakses dapat diselesaikan secara efektif melalui kolaborasi intensif bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Penguatan kelembagaan penanganan krisis ini juga selaras dengan komitmen pengawasan ketat yang dijalankan oleh pimpinan legislatif. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menekankan bahwa peninjauan langsung di lapangan serta sinergi lintas lembaga merupakan kunci utama untuk memastikan efisiensi penyaluran pasokan logistik, fasilitas kesehatan, dan hunian sementara bagi warga terdampak. Pengawasan melekat dari parlemen memastikan bahwa setiap kebijakan tanggap darurat yang digulirkan eksekutif berjalan secara transparan, akuntabel, dan berfokus penuh pada pemulihan fisik maupun trauma psikologis masyarakat. Kehadiran pimpinan DPR bersama pejabat kementerian di titik bencana menegaskan jaminan bahwa seluruh fungsi pemerintahan bekerja sinergis demi mengembalikan rasa aman publik. Dukungan taktis legislatif semakin konkret dengan adanya kesiapan akselerasi prosedur penganggaran bencana di tingkat parlemen. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan kesiapan DPR untuk mempercepat proses persetujuan alokasi maupun alih fungsi anggaran pemerintah apabila kebutuhan penanganan bencana di lapangan meningkat. Fleksibilitas serta kemudahan prosedur persetujuan anggaran di DPR menjamin bahwa seluruh tahapan tanggap darurat hingga rehabilitasi tidak akan terkendala oleh hambatan administratif. Komitmen ini menunjukkan betapa harmonisnya relasi kerja antara pemerintah dan DPR dalam mengutamakan keselamatan rakyat di atas segala kerumitan birokrasi anggaran. Pengawasan taktis terhadap efektivitas penanganan bencana di kawasan terdampak juga dikawal oleh pimpinan dewan lainnya melalui peninjauan lapangan yang mendalam. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pentingnya laporan kondisi riil dan langkah taktis yang diambil selama masa tanggap darurat untuk menjamin kepastian pelayanan pengungsi di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Manggarai dan daerah sekitarnya. Cucun menyampaikan bahwa masukan konkret dari pemerintah daerah serta instansi terkait akan menjadi acuan utama dalam menetapkan kebijakan pemulihan jangka pendek dan menengah. Pendekatan ini memastikan bahwa penanganan dampak gempa bumi dilakukan secara merata tanpa mengesampingkan kabupaten yang membutuhkan intervensi khusus.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.