• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Pengamat Politik Faisyal Chaniago dan Ekonom UI Athor Subroto Apresiasi 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

Pengamat Politik Faisyal Chaniago dan Ekonom UI Athor Subroto Apresiasi 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 25 September 2024

Pengamat Politik Faisyal Chaniago dan Ekonom UI Athor Subroto Apresiasi 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

Jakarta – Pengamat Politik UBK Faisyal Chaniago dan Ekonom UI Athor Subroto mengatakan pihak apresiasi terhadap 10 tahun pemerintahan Prisiden Jokowi.

Hal tersebut disampaikan Faisyal dan Athor saat dialog di Prime Time Metro TV, selasa malam 24/9/ 2024.

Menurut pengamat Politik UBK Faisyal Chaniago sepanjang 10 tahun pemerintahan Jokowi harus patut kita Apresiasi.

“Kita apresiasi kepada Presiden Jokowi memimpin 10 tahun program dapat dirasakan semuanya, terutama hilirisasi dan perlu didukung dengan pemerintah selanjutnya, harmonisasi, konsep ini bisa dijalankan, oleh pemerintahan Presiden Terpilih”, ujar Faisyal.

Selain itu, pendekatan pemerintahan Presiden Jokowi juga bisa dicontoh oleh Prabowo, yakni dengan pendekatan yang soft, bagaimana dia merangkul semua kompetitor politiknya sehingga terlibat di dalam kabinetnya”, pungkasnya.

Merangkul dan menjaga harmonisasi, sehingga politik tetap stabil dan tidak terjadi kegaduhan, pendekatan politik harmonisasi itu yang harus dilakukan oleh Prabowo, ungkapnya.

“Pasti bisa pertumbuhan ekonomi yang selama era Presiden Jokowi bisa dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo. Seperti halnya peningkatan peran BUMN, yang harus dipikirkan oleh pemerintah selanjutnya, seperti apa mencari sumber ekonomi tidak hanya dari satu macam macam””, tuturnya.

Pemerintah selanjutnya harus menjalankan hilirisasi karena ini akan menjadi income terbesar nanti, tegasnya.

Sementaratu, “Bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat, selama ini Presiden Jokowi terus menjaga itu. Jangan sampai ada penurunan kelas menengah karena itu akan mengguncang negara”, ungkapnya

Program yang sudah berjalan, misalnya infrastruktur tol itu jangan sampai berhenti, karena pembangunan itu tidak hanya cukup 10 tahun saja, maka dari itu harus kontinu, dengan begitu membutuhkan transisi yang mulus sehingga ada kerja sama dan sinergitas.

Di masa transisi ini sangat penting, supaya tidak ada tumpang tindih kebijakan sehingga seluruh program bisa berjalan dengan baik. Maka transisi ini harus dilakukan sampai kabinet baru terbentuk, ungkapnya.

Sementara itu, hal senada juga disampaikan Ekonom UI Athor Subroto seusai Dialog Prime Time News selasa malam, 23/9/ 2024.

Direktur Sekolah Kajian Stratejik Global yang juga Ekonom UI, Athor Subroto mengatakan geopolitik dan ekonomi dunia sekarang lagi sangat berubah dan dinamis sekali, jadi tekanan dari luar begitu kencang. Dengan begitu, kita lihat dulu perjalanan 1 dekade Pak Jokowi. Kenyataannya harus patut di apresiasi.

Adanya pertumbuhan ekonomi di level 5 itu suatu resiliens ekonomi yang sangat luar biasa dari Presiden Jokowi hingga saat ini, tandasnya.

Kalau kita lihat indikator pasar saham saja bagaimana sekarang perkembangannya, yang terus mendekati angka level psikologis hampir 8000, imbuh Athor.

Di tengah banyaknya gempuran disrupsi supply chain global tetapi Indonesia masih bisa bertahan dan tumbuh dibanding negara lain, bahkan negara maju sekalipun seperti Eropa, pungkasnya.

“Kita menjadi negara yang berkembang cukup baik karena adanya fondasi yang multiplier effectnya itu ditarik seperti halnya program hilirisasi untuk menjaga proses ekonomi terjadi di dalam sehingga multipliernya semakin besar:,jelasnya.
OQokowi memiliki semangat begitu besar untuk menumbuhkan ekonomi Indonesia itu juga direspon baik oleh pasar, suka atau tidak, nyatanya angka kita terus membaik. Ekonomi kita terus membaik, katanya.

Kalau ini dilanjutkan dan didorong oleh strategi yang jitu, khususnya di bidang energi, maka terus memberikan dorongan untuk mempermurah biaya produksi dalam negeri, ucapnya

Semuanya perlu didorong terus, seperti halnya energi harus lebih murah, hijau dan terbaurkan dengan baik, maka ekonomi kita akan lebih kokoh dengan adanya konsep hilirisasi di semua bidang, mengubah bahan baku menjadi bahan jadi, maka akan banyak menimbulkan multiplier effect, maka jika itu terjadi, pertumbuhan ekonomi 8 persen akan bisa tercapai, ungkap Athor.

Komitmen adanya transisi yang mulai dari pemerintah Jokowi ke Prabowo adalah hal baik sehingga quick win pemerintahan mendatang bisa berjalan dengan cepat karena itu hal yang harus disegerakan untuk dilaksanakan, katanya.

Pesan dari Presiden Jokowi kepada jajarannya untuk mendukung kabinet Prabowo dapat menjadi sinyal pasar bahwa beliau ingin transisi ini sukses, karena kepemimpinan yang baik harus bisa diteruskan, karena jika tidak bisa diteruskan maka akan menjadi masalah, imbuhnya

Hal itu menjadi kunci bagaimana seorang pemimpin menggawangi pemimpin berikutnya, termasuk adanya pembuatan peraturan yang dipercepat untuk mendukung pemerintah selanjutnya, tuturnya.

Jaminan transisi akan membuat seluruh masyarakat Indonesia terus akan maju, tidak akan pernah berpikir mundur kembali karena ini suatu jalan yang harus kita tempuh untuk maju dan mengejar ketertinggalan, pungkasnya.

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.