Penegakan Hukum di Papua Bawa Hasil Positif

Oleh : Abner Wanggai

TNI dan Polri berusaha keras untuk menegakkan hukum di Papua, dengan memberantas segala bentuk kejahatan, termasuk separatis dan terorisme. Kelompok separatis teroris seperti KKB wajib dibasmi agar mereka tak lagi meneror masyarakat. Karena hukum harus ditegakkan seadil-adilnya dan kenyamanan warga sipil adalah yang utama.

Keamanan warga sipil di Papua adalah nomor utama dan TNI dan Polri berusaha mewujudkannya, dengan menjaga ketertiban di sana. Selama ini, masalah menahun di Bumi Cendrawasih adalah kelompok separatis alias KKB dan OPM. Untuk memberantas mereka, maka pemerintah memberi label sebagai kelompok teroris, agar makin efektif.

Untuk membantu kinerja para prajurit TNI di Papua maka diterjunkan 400 prajurit dari Yonif/315 alias pasukan setan. Mereka langsung datang di Bumi Cendrawasih dan membantu pemberantasan KKB. Pasukan setan dipilih karena memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengendus musuh dan diharap akan menemukan KKB lebih cepat sampai ke markasnya.

Satgas Nemangkawi juga menunjukkan prestasi mumpuni. Mereka berhasil menyerang 3 anggota KKB di Mayumberi, Ilaga, Kabupaten Puncak, pada tanggal 16 mei 2021. Penyerangan ini membuat kroco KKB tidak berkutik karena kena pelor. Daerah Ilaga, Puncak, dipilih untuk operasi penyerbuan, karena memang rawan konflik dan sering ada serangan KKB.

Kombes Pol M Iqbal Alqudusy, Ketua Satgas Bidang Humas Operasi Nemangkawi menyatakan bahwa dari 3 anggota KKB tersebut, sayang sekali ada 1 orang yang berhasil melarikan diri. Walau dalam kondisi tertembak, ia bisa kabur. Dalam artian, ia bisa jadi lari ke markasnya dan membuat anggota KKB lain jadi takut akan keberadaan Satgas Nemangkawi.

Selama ini memang banyak anggota KKB yang berkesan meremehkan aparat, bahkan ada sniper mereka yang tega menembak Kepala BIN Papua I Gusti Putu Danny Karya Nugraha. Namun ketika ada pasukan setan dan Satgas Nemangkawi, KKB makin kocar-kacir. Karena keberadaannya mulai terendus sampai ke markasnya.

Penegakan hukum di Papua memang harus dilakukan dengan tegas. Karena semua ini demi keamanan rakyat.

Bayangkan saja jika anggota KKB hanya ditangkap dan dibui, maka ia bisa melarikan diri lalu meneror masyarakat, lagi dan lagi. Atau, ia bisa menanti hukumannya habis lalu bebas dan merencanakan aksi separatisme bersama oknum lain.

Masyarakat juga setuju akan tindakan tegas terukur yang dilakukan oleh pasukan gabungan TNI dan Polri. Pasalnya, teror mereka sudah terjadi selama lebih dari 10 tahun. Warga sipil sudah stress dan lelah mentalnya karena ada ancaman, baik secara fisik maupun psikologis.

Dengan cara memamerkan senjata api, memaksa untuk mengibarkan bendera bitnang kejora, sampai membunuh masyarakat tanpa sebab.

Teror juga terjadi di dunia maya ketika anggota KKB menyebar hoaks ke netizen, tak hanya bagi orang Papua tetapi juga warganet seluruh dunia. Mereka berdalih bahwa keberadaan TNI akan memberantas ras Melanesia. Padahal itu jelas salah, karena aparat akan melindungi keamanan warga sipil dari ancaman KKB.

Oleh karena itu, penegakan hukum di Papua dilakukan dengan makin intensif. Selain mencari di mana markas-markas KKB (karena ada lebih dari 1), maka aparat juga meminta masyarakat untuk bekerja sama. Tujuannya agar mereka jadi informan ketika ada situasi yang mencurigakan. Warga juga diminta untuk tidak membantu KKB sekecil apapun, walau hanya memberi tumpangan tidur.

Kita hidup di negara hukum dan seluruh WNI harus taat hukum. Akan tetapi KKB dan OPM selalu melanggar hukum. Dengan membakar sekolah, merusak fasilitas umum, sampai menembak warga sipil dan aparat. Oleh karena itu, tindakan tegas terukur sudah sangat pantas mereka dapatkan.

Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta