Penanganan Karhutla Diperkuat, Penegakan Hukum Dipastikan Transparan dan Tegas
JAKARTA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membutuhkan dukungan seluruh elemen dengan mengedepankan mitigasi, transparansi, dan penegakan hukum secara tegas. Di tengah meluasnya dampak kebakaran di sejumlah wilayah, polemik dan sikap saling menyalahkan dinilai tidak menyelesaikan persoalan yang membutuhkan kerja terpadu pusat dan daerah.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri telah menangani 200 laporan terkait dugaan tindak pidana karhutla. Sebanyak 138 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdiri atas 119 kasus yang dilakukan dengan sengaja dan 19 karena kelalaian.
“Kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian,” kata Listyo.
Penindakan tersebut menunjukkan penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman dan mitigasi di lapangan. Aparat juga menelusuri pertanggungjawaban hukum, termasuk terhadap korporasi yang diduga berkaitan dengan kebakaran.
Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung langkah tersebut, dan mengingatkan proses penegakan hukum harus berbasis bukti, transparan, dan perkembangannya terbuka kepada masyarakat.
“Perkembangan upaya penegakan hukum maupun pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap karhutla perlu terus disampaikan ke publik,” ujar Puan.
Menurutnya, prioritas utama tetap keselamatan masyarakat. Asap karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi dapat mengganggu kesehatan, pendidikan, transportasi hingga aktivitas ekonomi. Karena itu, koordinasi pemerintah pusat, daerah, aparat, pengelola kawasan dan masyarakat perlu diperkuat tanpa terjebak saling menyalahkan.
Dukungan terhadap penguatan penanganan juga disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Barat Heri Mustamin. Ia mengapresiasi langkah pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang telah bergerak, sembari meminta dukungan sarana, anggaran, kesehatan dan operasional pemadaman terus diperkuat.
“Saya apresiasi pemerintah pusat atas apa yang sudah diberikan. Apa-apa saja yang diberikan perlu dijelaskan secara transparan agar bantuan-bantuan pemerintah pusat bisa terkontrol dengan baik dan berfungsi dengan baik,” katanya.
Langkah pemerintah yang memadukan operasi pemadaman, penguatan koordinasi pusat-daerah, perlindungan masyarakat, serta penegakan hukum menunjukkan penanganan karhutla dilakukan secara menyeluruh. Seluruh pihak diharapkan mengedepankan kolaborasi dan penyelesaian konkret dibandingkan saling menyalahkan di tengah upaya pemerintah mengendalikan karhutla.
