• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Headline»Penanganan Covid-19 Indonesia Sudah Diakui Dunia

Penanganan Covid-19 Indonesia Sudah Diakui Dunia

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 24 June 2021

Oleh: Azizah Nilawati

Penanganan corona di Indonesia relatif baik dan sudah diakui oleh dunia, karena pemerintah langsung mencari vaksin setelah diproduksi massal. Selain itu, pemerintah juga dengan tegas menerapkan PPKM mikro untuk mengurangi jumlah pasien corona dan menghindari lockdown, karena biayanya sangat besar.

Pandemi covid-19 melanda tak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Dikhawatirkan populasi manusia menurun karena penyakit yang berbahaya ini. Namun di tengah gempuran kabar buruk, ada pengakuan dari dunia bahwa Indonesia dinilai berhasil dalam menangani pandemi corona.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Indonesia masuk ke dalam negara yang paling baik dalam menangani corona di ASEAN, jika dibandingkan dengan Singapura atau negara-negara lain. Dalam artian, Indonesia menjadi yang terdepan dalam mengatasi segala permasalahan akibat corona.

Indonesia dipuji dalam menangani corona karena bergerak cepat dalam menyelenggarakan program vaksinasi nasional. Setelah vaksin Sinovac diproduksi massal, maka pemerintah langsung mendatangkannya pada akhir tahun. Program vaksinasi nasional dimulai pada awal tahun, jadi makin cepat dan makin banyak penduduk yang mendapatkan vaksin.

Bandingkan dengan Malaysia yang baru mendapatkan vaksin Pfizer pada februari 2021 dan vaksinasi nasional mereka juga lebih lambat daripada Indonesia. Bahkan netizen di negeri jiran juga dikabarkan iri karena penduduk di negeri kita mendapatkan vaksin lebih cepat, sehingga memiliki kekebalan tinggi yang lebih awal.

Selain itu, pemerintah tak hanya mendatangkan vaksin Sinovac tetapi juga merek lain seperti AstraZaneca dan Pfizer. Sehingga tidak mengalami ’ketergantungan’ pada 1 merek tertentu, karena stoknya tentu terbatas. Daripada menunggu lama maka lebih baik membeli juga vaksin merek lain yang efikasinya juga sama-sama tinggi.

Vaksin yang dibeli juga tidak hanya dalam bentuk jadi, tetapi juga dalam bentuk bulk alias bahan mentah. Sehingga akan diolah oleh laboran dan para ahli di Indonesia, dan akan mengamankan stok vaksin, karena tidak perlu menunggu kiriman dari luar negeri.

Pemerintah juga dipuji karena program vaksinasi nasional digratiskan 100%. Bandingkan dengan di Singapura yang harus membayar untuk 2 kali injeksi. Berarti pemerintah Indonesia mengerti bahwa keadaan ekonomi rakyat sedang surut saat pandemi, sehingga jika harus membayar vaksinasi akan sangat memberatkan.

Jika masyarakat memilih jalur vaksinasi mandiri, maka mereka juga tidak usah membayar, karena dibayarkan oleh pihak perusahaan. Langkah ini juga diapresiasi karena mempercepat program vaksinasi nasional, karena ada 2 jalur yaitu yang biasa dengan mandiri. Jika makin banyak yang divaksin maka kekebalan kelompok akan cepat terbentuk dan pandemi akan lebih cepat diakhiri.

Langkah pemerintah untuk menolak lockdown juga dipuji karena bisa berpengaruh besar terhadap perekonomian negara. Dalam seminggu lockdown maka butuh biaya sampai trilyunan rupiah, dan akan sangat memberatkan kas negara. Oleh karena itu Presiden memilih untuk menerapkan PPKM mikro lagi daripada lockdown.

Walau tidak 100% membatasi mobilitas masyarakat, tetapi PPKM mikro cukup efektif dalam mengurangi pasien corona. Buktinya dari PPKM mikro periode yang lalu, jumlah pasien covid menurun 50%. PPKM mikro kali ini dipastikan lebih ketat karena masyarakat harus work from home 75%, bukan 50% seperti PPKM yang lalu. Mereka juga tak bisa keluyuran ke luar kota karena harus tes swab dan hanya berlaku selama 1×24 jam.

Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia sudah tepat untuk mengendalikan penularan corona, sehingga netizen di seluruh dunia mengakuinya. Mereka mengapresiasi karena pemerintah cepat tanggap dalam membeli vaksin dan mencanangkan program vaksinasi nasional. vaksin juga digratiskan sehingga tidak membebani masyarkat.

 

Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir

August 27, 2026

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi

August 27, 2026

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir Oleh : Gavin Asadit Pemerintah terus memperkuat…

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi Jakarta – Pemerintah terus…

Pemerintah Pangkas Rantai Distribusi Subsidi lewat Koperasi Merah Putih

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Pemerintah Pangkas Rantai Distribusi Subsidi lewat Koperasi Merah Putih INDRAMAYU — Pemerintah terus mematangkan pembangunan…

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG Oleh : Irfan Aditya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kecukupan gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dengan cakupan penerima manfaat yang terus bertambah di berbagai daerah, pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan program berskala nasional ini harus diiringi dengan standar kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, berbagai kritik dan masukan dari masyarakat dipandang sebagai bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan agar manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima. Dalam setiap kebijakan publik, kritik merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang perlu diapresiasi. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada kemampuan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Masukan mengenai kualitas makanan, ketepatan distribusi, kebersihan dapur, maupun pelayanan di lapangan menjadi indikator penting untuk memperbaiki sistem yang sudah berjalan. Pendekatan yang terbuka terhadap kritik menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan kualitas manusia sebagai prioritas utama pemerintahan. Melalui Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa pelaksanaan program harus terus dievaluasi agar kualitas layanan tetap terjaga sekaligus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul selama implementasi. Komitmen pemerintah dalam menerima kritik juga tercermin dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Menurutnya, evaluasi merupakan bagian dari proses memperkuat tata kelola program sehingga seluruh rantai penyediaan pangan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian makanan, dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Pandangan senada disampaikan oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, yang menilai pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis harus terus diperkuat seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat. Menurutnya, DPR RI mendukung penuh keberlanjutan program tersebut, namun pelaksanaannya harus disertai pengawasan yang ketat agar setiap makanan yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Pihaknya juga menekankan bahwa kritik dari masyarakat hendaknya dijadikan bahan evaluasi bersama sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan secara cepat dan tepat tanpa mengurangi tujuan utama program.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.