Pemulihan Aceh Berjalan Optimal, Masyarakat Wajib Tolak Provokasi Separatisme di Media Sosial
Oleh : Andhika Rachma
Di tengah fokus nasional pada pemulihan pascabencana di Aceh, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap provokasi separatisme yang memanfaatkan media sosial. Belakangan beredar video di platform TikTok dari akun @uncle.mus7 dan @bang_brewok yang diduga mengajak WNI di Malaysia menggalang dana untuk pembelian senjata bagi gerakan makar di Aceh. Pola ini menunjukkan upaya sistematis menyusupkan narasi konflik lama ke ruang digital, berpotensi mengganggu stabilitas, memecah persatuan, dan mengalihkan perhatian publik dari agenda kemanusiaan serta pemulihan yang sedang berjalan.
Saat ini, Pemerintah tidak hanya menitikberatkan pada pemulihan fisik semata, tetapi juga pada aspek sosial yang mendorong masyarakat untuk bersama-sama menolak narasi-narasi provokatif, termasuk yang berkaitan dengan simbol-simbol separatis yang muncul di ruang publik belakangan ini. Tindakan preventif terhadap penyebaran simbol atau atribut yang menyerupai bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan bagian dari usaha negara menjaga ketentraman dan mencegah terjadinya konflik sosial di tengah proses pemulihan.
Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan mengatakan pengibaran atribut/bendera itu merupakan bentuk provokasi terhadap masyarakat. Pemerintah telah menjaga perdamaian berarti menutup semua ruang bagi kebangkitan simbol konflik masa lalu
Aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, bersama pemerintah daerah memastikan bahwa segala bentuk provokasi yang bisa mengganggu stabilitas tidak diberi ruang berkembang, karena hal tersebut berpotensi mengalihkan fokus publik dari agenda kemanusiaan yang jauh lebih penting saat ini.
Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto mengatakan TNI menekankan tidak akan menoleransi adanya kelompok yang memprovokasi masyarakat di tengah upaya percepatan pemulihan bencana di Sumatra. Ia mengatakan, seluruh unsur TNI, kementerian/lembaga, dan masyarakat saat ini tengah fokus membantu korban bencana. Setiap tindakan provokatif yang berpotensi mengganggu pemulihan akan ditindak secara tegas, sebagai wujud perlindungan terhadap masyarakat dan ikhtiar bersama untuk mempercepat proses pemulihan.
Perhatian pemerintah terhadap pembangunan kembali Aceh juga tertuang jelas dalam arah kebijakan pemulihan infrastruktur. Menteri Pekerjaan Umum (PU) bersama seluruh jajaran teknis secara intensif bekerja di lapangan untuk memperbaiki jalan, jembatan, dan fasilitas publik yang rusak akibat bencana. Kementerian PU telah memprioritaskan pemulihan konektivitas di berbagai titik strategis yang memiliki peran penting bagi kehidupan sosial ekonomi warga Aceh, termasuk jalur-jalur utama yang menghubungkan kabupaten di dataran tinggi dengan pusat-pusat distribusi logistik.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa seluruh personel teknis di Aceh tetap siaga memulihkan akses warga dan jalur distribusi logistik. Pihaknya tidak hanya memulihkan konektivitas, tetapi juga layanan dasar seperti air bersih dan fasilitas permukiman. Masyarakat Aceh harus segera kembali pada aktivitas yang aman dan produktif.
Pemasangan jembatan darurat seperti jembatan Bailey dan pembersihan material longsor menjadi bagian dari langkah konkret yang dilakukan untuk membuka kembali akses yang sempat terputus. Keberhasilan pembukaan kembali sejumlah jalur utama menunjukkan progres signifikan dalam upaya memastikan mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan berlangsung tanpa hambatan.
Pemerintah pusat juga menggarisbawahi pentingnya koordinasi lintas sektor, termasuk peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat dalam mempercepat rekonstruksi pascabanjir. Instruksi Presiden kepada seluruh kementerian, lembaga, serta unsur TNI dan Polri adalah untuk terus bekerja tanpa henti dan memastikan bahwa tidak ada wilayah yang tertinggal dalam proses pemulihan. Pendekatan yang holistik ini mencakup tidak hanya pemulihan infrastruktur fisik, tetapi juga pemulihan layanan dasar seperti pasokan energi dan logistik, distribusi bantuan secara merata ke seluruh wilayah, serta dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat yang terkena dampak.
Upaya menjaga kondusivitas sosial juga melibatkan himbauan kepada masyarakat untuk menolak narasi yang berpotensi memecah belah dan tetap fokus pada pemulihan pascabencana. Pemerintah, bersama para tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan, terus mengimbau warga untuk menjaga kerukunan dan tidak terjebak dalam isu-isu yang tidak relevan dengan kepentingan nyata masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat menjadi elemen penting dalam membangun suasana yang harmonis dan mempercepat pemulihan Aceh secara menyeluruh. Dalam suasana yang tetap kondusif, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mengatasi tantangan pascabencana dengan lebih efektif dan efisien.
Masyarakat Aceh telah menunjukkan semangat kebersamaan yang tinggi dalam menghadapi bencana ini. Implementasi berbagai program pemulihan tidak hanya melibatkan aparat pemerintah, tetapi juga relawan, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Dukungan lintas sektor ini mencerminkan nilai-nilai persatuan bangsa yang kuat, di mana setiap pihak memiliki peran penting dalam memastikan Aceh tidak hanya pulih dari dampak bencana, tetapi juga mampu bangkit lebih kuat dan tangguh.
Dengan kerja keras, sinergi, dan rasa solidaritas yang terus terjaga, proses pemulihan yang tengah berjalan diprediksi akan membawa Aceh menuju kondisi yang lebih stabil dan sejahtera dalam waktu yang semakin dekat. Pemerintah optimistis bahwa dengan menjaga kondusivitas dan mempercepat pemulihan infrastruktur, Aceh akan mampu menghadapi masa depan dengan fondasi yang lebih baik, menguatkan kembali kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang selama ini menjadi ciri khas Aceh.
)* Pengamat Kebijakan Publik
