Pemprov Papua akan Tutup Akses Udara dan Laut Mulai 1-31 Agustus 2021

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua akan menutup akses udara dan laut baik jalur penerbangan maupun perairan terhitung mulai 1-31 Agustus 2021, setelah menghadiri Rapat Terbatas beserta Pemprov lainnya dari seluruh Indonesia via zoom meeting dipimpin langsung Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkenaan dengan situasi pandemi Covid-19 di Indonesia, Senin (19/7/2021).

Demikian disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH melalui Juru Bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus dalam siaran pers di Jayapura, Selasa (20/7/2021).

Dikatakan penutupan tersebut diperkirakan akan berlangsung pada tanggal 1-31 Agustus 2021. Kebijakan ini akan dibahas dan dimatangkan lebih lanjut pada rapat evaluasi oleh Tim Satgas Covid-19 Papua, Rabu (21/7/2021) nanti.

Gubernur Papua akan melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berskala Mikro di Pemprov Papua sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Papua Nomor: 440/7736/SET.

Surat Edaran tersebut masih berlaku hingga tanggal 25 Juli 2021, untuk itu Gubernur Papua meminta kepada seluruh stakeholders terkait agar dapat bersinergi dan bergerak lebih cepat dan tepat guna memastikan situasi pandemi Covid-19 di tanah Papua tidak semakin parah.

Gubernur Papua meminta kepada masyarakat Papua, agar dapat melakukan persiapan dan mengantisipasi Surat Edaran Gubernur yang akan datang. Sebab direncanakan provinsi Papua akan menutup akses keluar dan masuk, baik jalur penerbangan maupun perairan.

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By 0

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

All Rights Reserved © 2025