Pemimpin Suku di Papua Tolak Keras Keberadaan KST

Pemimpin Suku di Papua Tolak Keras Keberadaan KST

Oleh : Viktor Awoitauw

Para pemimpin atau kepala suku yang berada di tanah Papua terus menolak dengan keras akan keberadaan KST di Bumi Cenderawasih. Bagaimana tidak, pasalnya memang gerombolan separatis selama ini terus menebarkan berbagai macam rangkaian kekerasan dan ancaman kepada para masyarakat sipil sehingga sangat membahayakan.

Salah seorang pemimpin atau kepala suku yang berada di Distrik Sota, Yeremian secara tegas menolak keberadaan dari Kelompok Separatis dan Teroris (KST) di Bumi Cenderawasih, menunjukkan bagaimana ketegasan sang pemimpin suku tersebut dalam melawan dan menolak keberadaan gerombolan separatis itu, bahkan dirinya meminta supaya mereka sama sekali tidak boleh berada diwilayah adatnya.

Tidak tanggung-tanggung, seruan keras yang dilakukan oleh Yeremia itu bahkan dia sampaikan secara khusus kepada pimpinan gerombolan teroris dan separatis tersebut, yakni Egianus Kogoya yang memang selama ini kelompok pimpinannya itu senantiasa membuat kegaduhan, khususnya di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan.
Dalam sebuah video yang sempat viral dan banyak dibagian dimedia sosial, pimpinan suku itu berbicara dengan sangat tegas dan lantang dihadapan para warganya dan menyatakan diri bahwa dirinya sangat menolak keras keberadaan gerombolan separatis di Indonesia.
Selain menolak dengan keras keberadaan KST Papua, Yeremia pun turut mengajak kepada kelompok separatis dan teroris tersebut agar bisa segera kembali tersadar dan bisa kembali ke pangkuan NKRI, karena sebenarnya apabila mereka bisa bergabung kembali ke negara, maka mereka mampu untuk secara bersama-sama mendukung penuh dan membantu pemerintah dalam melakukan pembangunan dan memajukan Bumi Cenderawasih.
Sehingga, cita-cita bersama yang dimiliki oleh seluruh orang asli Papua (OAP), yakni bisa menikmati majunya daerahnya akan bisa segera tercapai dengan jauh lebih cepat dan maksimal tanpa adanya hambatan, serta pemerataan pembangunan di Indonesia pun akan segera terwujud dengan nyata.
Sejauh ini, Pemerintah Republik Indonesia (RI) sendiri, semenjak era kepemimpinan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) terus berupaya dengan maksimal agar bisa menciptakan pemerataan pembangunan di Tanah Air dengan mengurangi adanya kesenjangan antar daerah, sehingga digalakkan pula paradigma baru dalam pembangunan, yakni sudah tidak Jawasentris lagi, melainkan menjadi Indonesiasentris.
Bukan hanya Egianus Kogoya saja, namun terdapat pula salah satu pimpinan KST Papua lain yang bernama Yotam Bugiangge, yang mana dirinya dikenal sebagai seorang pengkhianat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Bagaimana tidak, pasalnya diketahui bahwa sebelumnya Yotam Bugiangge sendiri merupakan salah seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sebenarnya sedang ditugaskan untuk terus mengawal perdamaian dan menjaga agar kondisi di Tanah Papua tetap kondusif. Namun, dalam menjalankan tugasnya itu, dirinya justru kemudian membelot dan bahkan bergabung dengan gerombolan separatis di provinsi paling Timur di Tanah Air itu.
Ternyata setelah diselidiki lebih jauh, Yotam sendiri merupakan salah seorang dari sahabat masa kecil Egianus Kogoya. Bisa jadi karena faktor pertemanan dari kecil itu dengan pimpinan KST, maka dirinya justru lebih memilih untuk keluar dari pasukan aparat keamanan TNI dan justru mengkhianati bangsanya sendiri dan malah bergabung dengan KST untuk melakukan serangan kepada aparat keamanan personel gabungan TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN) bahkan hingga menyerang warga sipil lainnya.
Lebih lanjut, apresiasi sangat tinggi sudah pantas disematkan kepada seluruh jajaran aparat keamanan di Indonesia, yang mana mereka selama ini telah berjuang dan berusaha dengan keras tanpa mengenal kata lelah untuk terus membantu seluruh masyarakat di Papua dalam memulihkan keamanan.
Telah banyak sekali bantuan, khususnya dalam hal peningkatan keamanan dan penciptaan lingkungan yang kondusif dilakukan oleh aparat keamanan selama ini. Mereka juga terus berupaya untuk semakin meningkatkan perlindungan kepada seluruh masyarakat, utamanya dari segala tindakan kejam dan keji yang dilakukan oleh KST Papua dan juga aparat keamanan terus membantu masyarakat agar bisa memperoleh kehidupan yang jauh lebih baik lagi.
Salah satu bentuk nyata dari kerja keras tanpa kenal lelah yang dilakukan oleh seluruh jajaran aparat keamanan untuk mengembalikan kedamaian di Bumi Cenderawasih adalah terdapat berita terbaru bahwa pihak aparat keamanan dari personel gabungan berhasil melakukan penangkapan kepada Yusak Pakage, yang merupakan seorang simpatisan KST Papua yang memang memiliki pandangan sangat keras.
Penangkapan tersebut bermula ketika Yusak Pakage diketahui kembali membuat kegaduhan di Pos Imigrasi PLBN Skouw karena dirinya menolak untuk mengikuti prosedur untuk bisa memasuki Papua Nugini. Dari sana, kemudian aparat keamanan langsung menghentikannya dan mengamankannya.
Karena terus menebarkan teror dan juga ancaman dengan rangkaian tindak kekerasan dan kekejaman yang sama sekali tidak manusiawi serta sangat mengancam keselamatan hingga kedamaian seluruh masyarakat di Bumi Cenderawasih, pimpinan suku di Papua dengan sangat tegas dan keras menolak keberadaan KST di tanah mereka.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bandung

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025