Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota negara baru.
“Dampak kenaikan permukaan air laut yang mulai menggenangi wilayah pesisir menjadi tantangan serius yang harus diantisipasi,” ujar Presiden saat ditemui awak media di Jakarta.
Kerena itu, Perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, menurut kepala negara adalah langkah strategis yang dirancang untuk menjawab ancaman ini sekaligus menciptakan pusat pemerintahan yang lebih modern dan tangguh.
Selain itu, Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, menambahkan bahwa pembangunan IKN merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk menjawab tantangan lingkungan sekaligus membangun ekosistem pemerintahan yang inklusif.
“Pemindahan ibu kota menjadi langkah strategis untuk mengatasi berbagai tantangan ini,” jelasnya,
Pembangunan infrastruktur di IKN menjadi prioritas utama. Kementerian Pekerjaan Umum telah menerima instruksi langsung dari Prabowo untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur eksekutif, legislatif, dan yudikatif beserta fasilitas pendukung lainnya pada 2028.
Saat ini, fokus diarahkan pada infrastruktur eksekutif yang ditargetkan selesai pada akhir 2024. Selain itu, hunian dan fasilitas pendukung tengah disiapkan untuk mendukung pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai 2025.
Presiden Prabowo menargetkan mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028. Tanggal tersebut akan menjadi tonggak penting yang menandai kesiapan Nusantara sebagai ibu kota fungsional. Proses perpindahan ini direncanakan selesai sepenuhnya menjelang Pemilu 2029, di mana pelantikan pejabat negara akan digelar di Nusantara.
Sebagai langkah hukum yang memperkuat, perubahan status Jakarta dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah resmi diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024. Langkah ini juga akan diikuti oleh penerbitan Keputusan Presiden (Kepres) tentang perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara.
“Tidak lama lagi, Kepres tersebut akan memberikan kepastian hukum dan administrasi bagi proses perpindahan ini,” pungkas Troy.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap perpindahan ibu kota menjadi simbol perubahan dan kemajuan bangsa.
