• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Ekonomi»Pemerintahan Prabowo-Gibran Dorong UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif

Pemerintahan Prabowo-Gibran Dorong UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 13 February 2025

Pemerintahan Prabowo-Gibran Dorong UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif

Jakarta – Pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis ekonomi kreatif. Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, pemerintah berupaya meningkatkan daya saing produk lokal melalui berbagai kebijakan strategis dan kolaborasi lintas lembaga.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menegaskan bahwa UMKM harus menjadi subsektor yang mampu berkembang dan naik kelas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) guna memastikan kualitas dan daya saing produk.

“UMKM harus menjadi subsektor ekonomi kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja lebih luas. Mengingat tren ekonomi kreatif yang berbasis padat cipta terus berkembang, kolaborasi dengan BPOM akan membantu usaha kecil naik kelas dan meningkatkan kualitas produk,” ujar Riefky.

Di tengah ketatnya persaingan akibat membanjirnya produk impor di pasar online, UMKM perlu mendapatkan dukungan regulasi dan kebijakan yang memadai. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga menekankan pentingnya sistem ekonomi yang berkeadilan dan mampu memberdayakan masyarakat.

“Pemerintah harus memacu upaya pembangunan UMKM dan ekonomi kreatif agar tidak tergerus persaingan dengan produk luar negeri yang murah,” katanya.

Selain itu, penguatan ekosistem UMKM juga perlu didukung dengan regulasi yang jelas dan implementasi yang efektif. Di Provinsi Banten, misalnya, Peraturan Daerah (Perda) No. 02 Tahun 2016 telah menjadi dasar perlindungan dan pengembangan UMKM. Anggota DPRD Banten H. Wawan Sumarwan menekankan pentingnya perda sebagai panduan strategis dalam memberdayakan UMKM dan koperasi.

“Keberhasilan usaha membutuhkan tekad yang kuat, fokus, dan ketekunan. Perda ini memberikan perlindungan serta peningkatan daya saing bagi pelaku usaha kecil dan koperasi,” jelasnya.

Pemerintah juga harus memastikan bahwa UMKM mendapatkan akses pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan yang diperlukan agar dapat bertahan di tengah persaingan global. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa lembaganya memiliki berbagai program untuk mendukung UMKM, seperti Wellness Festival dan Program Desa Pangan Aman.

“BPOM siap mendukung peningkatan ekonomi melalui pengawasan dan sertifikasi produk UMKM,” ujarnya.

***

Ekonomi RI Dinilai Tetap Stabil Meski Rupiah Menghadapi Tekanan

November 2, 2026

Pemerintah Optimis Ketahanan Rupiah Hadapi Tekanan Global

November 2, 2026

Ekonomi RI Dinilai Tetap Stabil Meski Rupiah Menghadapi Tekanan

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Ekonomi RI Dinilai Tetap Stabil Meski Rupiah Menghadapi Tekanan Jakarta – Pemerintah menilai kondisi perekonomian…

Pemerintah Optimis Ketahanan Rupiah Hadapi Tekanan Global

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Pemerintah Optimis Ketahanan Rupiah Hadapi Tekanan Global Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti…

Bikin Takjub! Inilah Cara Gontor Kampus 4 Darul Muttaqien Perkuat Kemandirian Pangan Lewat Tempe

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 4 Darul Muttaqien Banyuwangi yang didirikan tahun 1987 dan resmi…

Pengawasan MBG dari Daerah Memperkuat Perlindungan Kesehatan Anak

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Pengawasan MBG dari Daerah Memperkuat Perlindungan Kesehatan Anak Oleh : Gavin Asadit Pengawasan dari tingkat daerah menjadi bagian penting untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman dan memberikan manfaat bagi kesehatan anak. Seiring meluasnya pelaksanaan program di berbagai wilayah, kualitas bahan pangan, kebersihan dapur, proses pengolahan, hingga ketepatan distribusi harus dijaga secara konsisten. Pengawasan yang melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, sekolah, dan Badan Gizi Nasional (BGN) diperlukan agar makanan yang diterima peserta didik memenuhi standar keamanan dan gizi. BGN telah mendorong penguatan koordinasi pengawasan MBG melalui optimalisasi peran Satuan Tugas (Satgas) MBG di daerah serta rencana penempatan personel BGN pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Langkah ini ditujukan untuk memperpendek rentang koordinasi antara pemerintah pusat dan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyiapkan makanan bagi penerima manfaat di seluruh Indonesia. Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menjelaskan bahwa besarnya cakupan program membutuhkan pembagian peran yang jelas agar pengawasan dapat berlangsung lebih dekat dengan pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, personel BGN di daerah diharapkan dapat menjadi mitra koordinasi kepala daerah, mempercepat penanganan keluhan, dan membantu memastikan persoalan operasional segera ditindaklanjuti. BGN juga mendorong daerah yang belum membentuk Satgas MBG agar segera menyelesaikan pembentukannya. Hingga akhir Oktober, Satgas MBG telah terbentuk di 230 daerah. Penguatan tersebut diperjelas melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian SPPG di Daerah. Kebijakan ini mendorong gubernur, bupati, dan wali kota untuk terlibat dalam pemeriksaan berkala terhadap dapur MBG. Pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada indikator kelayakan yang telah disiapkan BGN, sehingga penilaian tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga kondisi nyata fasilitas dan proses pengolahan makanan. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan dan pengawasan MBG. Menurutnya, kepala daerah dapat menggerakkan perangkat daerah terkait untuk memeriksa kelayakan SPPG dan menindaklanjuti temuan di wilayah masing-masing. Keterlibatan dinas kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, serta unsur pengawasan daerah memungkinkan pemeriksaan dilakukan dari berbagai sisi, mulai dari sanitasi hingga kualitas layanan. …

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.