Pemerintah Upayakan Dialog Demi Selamatkan Pilot Susi Air dari KST

Pemerintah Upayakan Dialog Demi Selamatkan Pilot Susi Air dari KST

Oleh : Charles Tabuni

Sampai saat ini, pilot Susi Air yang beranama Capt. Phillips masih menjadi sandera oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST). Pemerintah tidak mau melakukan operasi bumi hangus, tetapi mengupayakan dialog untuk menyelamatkannya. Diharap dengan cara ini sang pilot akan segera dibebaskan.

Pesawat Susi Air dibakar dan sang pilot diculik oleh KST. Peristiwa menegangkan ini terjadi di Kabupaten Nduga, Papua. Sampai saat ini KST belum melepaskan Capt. Phillips, padahal pemilik Susi Air (Mantan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti) telah meminta mereka untuk membebaskan pilotnya.

Akan tetapi pemerintah tidak mau bertindak gegabah dan melakukan jalan kekerasan dalam misi penyelamatan Capt. Phillips. Saat ini strategi penyelamatan sang pilot adalah dengan dialog, agar bisa diselesaikan baik-baik tanpa ada korban dari kedua belah pihak. Tawaran bantuan dari luar negeri pun ditolak dengan halus karena pemerintah dan aparat keamanan bisa mengatasinya sendiri.

Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin memastikan pemerintah terus mengupayakan penyelamatan terhadap pilot Susi Air Philip Mark Martens yang saat ini masih disandera oleh KST di Papua. Operasi (penyelamatan) yang dilakukan tentu harus diperhitungkan.
Jangan sampai ada (jatuh) korban. Jadi tidak ada sistem bumi hangus, mungkin kalau seperti itu mudah saja. Namun dipikirkan cara jika operasi itu dilakukan, (sandera) selamat, tetapi tidak menimbulkan banyak korban.

Wapres menambahkan, upaya penyelamatan dengan cara dialog membutuhkan waktu cukup lebih lama. Hal intu karena pemerintah masih terus berhati-hati dan melakukan langkah-langkah negosiasi dan komunikasi, terutama dengan tokoh-tokoh setempat.

Tokoh-tokoh di Papua, terutama dengan pihak gereja, tokoh adat, local champion sudah dihubungi. Pemerintah melibatkan mereka dalam operasi di Papua. Seperti saat KST menculik warga sipil beberapa tahun lalu, strategi penyelamatannya juga dengan melibatkan tokoh-tokoh gereja.

Meski Capt Phillips adalah seorang WNA, tetap wajib diselamatkan. Pemerintah ingin melindunginya, karena peristiwa penculikan terjadi di Indonesia.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri menyatakan bahwa Polda Papua sudah melakukan pendekatan untuk menyelamatkan pilot Susi Air. Menurut dia, ada tokoh masyarakat dan pendeta yang berupaya membantu menyelamatkan warga negara Selandia Baru itu.

Mathius memastikan, Polda Papua tidak akan mundur menghadapi KST. Bersama TNI, mereka bekerja keras untuk menangani persoalan yang ditimbulkan oleh kelompok tersebut. Utamanya yang dilakukan kelompok Egianus Kogoya di Paro. Dia tegas menyatakan, keselamatan manusia adalah hukum tertinggi.

Pendekatan yang dilakukan oleh Irjen Mathius sangat tepat karena berkaca dari kasus yang sebelumnya. Beberapa waktu lalu, KST pimpinan Egianus Kogoya pernah menculik para pekerja Papua dan akhirnya dibebaskan, dengan pendekatan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama. Saat ini selain dengan penerjunan aparat keamanan, para tokoh masyarakat juga bisa diutus agar mendekati Egianus Kogoya untuk membebaskan para korban.
Para tokoh agama dan tokoh masyarakat memang diharap membantu pemberantasan KST, karena mereka adalah warga negara yang baik dan nasionalis. Dengan pengaruhnya maka KST akan melunak lalu membebaskan para penumpang yang disandera. Apalagi jika tokoh tersebut masih memiliki marga yang sama atau berkerabat dekat, dan rayuan mereka akan makin mudah agar KST menghentikan kekejiannya.

Dengan pengaruh dari para tokoh Papua maka KST akan melunak lalu membebaskan sang pilot disandera. Apalagi jika tokoh tersebut masih memiliki marga yang sama atau berkerabat dekat, dan rayuan mereka akan makin mudah agar KST menghentikan kekejiannya.

Dengan pendekatan secara kekeluargaan maka diharap KST akan membebaskan Capt Phillips beserta para penumpang pesawat. Polri memikirkan agar KST menyerah dan memberikan jalan bagi para sandera untuk kembali pulang.

Walaupun ada cara ‘halus’ dengan pendekatan ini, tetapi misi penyelamatan yang dilakukan oleh Tim gabungan TNI-Polri dan Satgas Damai Cartenz tetap dilakukan untuk mencari lokasi KST sekaligus mengamankan rakyat Papua.

Polri bersama TNI juga berusaha agar menemukan markas KST pimpinan Egianus Kogoya. Meski pesawat Susi Air tak bisa diselamatkan, karena sudah terlanjur terbakar, yang penting nyawa pilot dan penumpangnya selamat.

Egianus Kogoya sebagai pimpinan KST harus bertanggung jawab untuk melepaskan para korban termasuk sang pilot. Selama ini sudah ada komunikasi dengan pihaknya dan ia menyatakan bahwa akan menghentikan penyanderaan, dengan syarat memerdekakan Papua. Permintaannya tidak akan pernah dikabulkan karena Papua adalah bagian yang sah dari Indonesia. Penduduk asli Papua sangat nasionalis dan tidak mau terbujuk oleh KST.

Pemerintah mengupayakan dialog dan komunikasi yang baik untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera oleh KST. Misi penyelamatan dengan pendekatan secara kekeluargaan bertujuan agar KST membebaskan para sandera tanpa ada konflik senjata. Namun KST tetap diberantas oleh anggota TNI dan Polri agar tidak ada warga Papua yang menjadi korban teror mereka.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025