Pemerintah Tingkatkan Penanganan Perubahan Iklim

Pemerintah Tingkatkan Penanganan Perubahan Iklim

Oleh : Made Raditya

Pemerintah terus meningkatan penanganan dampak perubahan iklim . Salah satu cara tersebut adalah dengan mengoptimalkan penggunaan bahan bakar energi terbarukan dan membangun industri hijau di Indonesia.

Indonesia sudah berdiri selama lebih dari 70 tahun dan terus mengembangkan diri, agar menjadi negara yang super modern.

Pembangunan terus digenjot untuk meningkatkan perekonomian, sehingga kita bisa bangkit pasca pandemi. Sejak era orde baru hingga sekarang pembangunan selalu dilakukan agar negeri ini terus maju.

Pembangunan tentu tidak boleh bertentangan dengan lingkungan, karena Indonesia termasuk salah satu paru-paru dunia. Apalagi saat ini sudah ada efek perubahan iklim, di mana cuaca makin panas dan musim bergeser selama beberapa minggu. Jika ini terus berlanjut maka bisa berpengaruh besar terhadap perekonomian, sehingga wajib dicegah.
Presiden Jokowi berpidato dalam pertemuan APEC yang diadakan secara virtual di Istana Negara. Menurut beliau, harus ada upaya penanganan dampak perubahan iklim dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Penanganannya harus dilakukan secara berimbang dengan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, untuk memenuhi target pembangunan berkelanjutan.
Penanganan dampak perubahan iklim memang wajib dilakukan karena jika dibiarkan saja akan kacau-balau. Presiden menekankan bahwa industri di Indonesia adalah industri hijau yang jelas ramah lingkungan. Nantinya pelan-pelan bahan bakar industri akan diganti, dari bahan fosil (batu bara dan minyak bumi) menjadi energi baru terbarukan (EBT).
Bahan bakar energi baru terbarukan misalnya dari tenaga air, angin, dan matahari. Jika menggunakan EBT maka jelas ramah lingkungan. Bandingkan dengan bahan bakar fosil yang membuat tingginya karbondioksida di Indonesia. Selain tidak ramah lingkungan, bisa berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu penggunaan EBT terus digenjot oleh pemerintah.
Efek samping dari penggunaan bahan bakar fosil selama ini adalah cuaca panas. Cuaca yang terlalu panas akan berpengaruh banyak, salah satunya bisa menyebabkan kekeringan dan akhirnya penduduk kesulitan mendapatkan air bersih. Jika ada kekeringan maka peternak juga kesulitan karena susah mencari rumput. Pergeseran musim juga memusingkan karena menyebabkan petani gagal panen.
Oleh karena itu pemerintah melanjutkan pembangunan bendungan-bendungan, terutama di luar jawa. Sehingga jika musim hujan bergeser, penduduk tidak akan mengalami bencana kekeringan. Sebaliknya jika sudah masuk musim hujan, tidak akan takut kebanjiran karena airnya ditampung oleh bendungan.
Selain itu, industri hijau juga digalakkan, karena industri ini tidak sekadar mencari keuntungan, tetapi juga harus ramah lingkungan. Jika ada industri hijau maka menurunkan emisi, sehingga minim karbondioksida. Ketika kadar CO2 menurun maka akan lebih menyehatkan masyarakat dan tidak membuat cuaca terlalu panas.
Pembangunan industri dan ekonomi Indonesia tidak harus bertentangan dengan lingkungan, karena mereka bisa bersisian dengan lancar. Jika ada pembangunan, terutama di luar Jawa, diusahakan tidak terlalu berdampak bagi lingkungan. Jadi salah besar jika ada yang bilang bahwa pembangunan akan menghancurkan hutan dan lingkungan sekitarnya.
Kita semua ingin maju dan bangkit di masa pandemi, dan perekonomian tetap berjalan dengan baik. akan tetapi, cara untuk mencari cuan tidak harus dengan yang negatif, seperti penggundulan hutan. Pembangunan harus dipastikan ramah lingkungan dan adanya industri hijau bisa melegakan masyarakat, karena pemerintah sudah sadar akan pentingnya menjaga lingkungan.
Dampak perubahan iklim amat dahsyat, tidak sekadar cuaca panas dan pemanasan global, tetapi juga bisa menggeser musim dan mengundang bencana alam. Oleh karena itu pemerintah mendukung penanganan dampak perubahan iklim dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025