• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Pemerintah Tingkatkan Penanganan Perubahan Iklim

Pemerintah Tingkatkan Penanganan Perubahan Iklim

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 18 November 2021

Pemerintah Tingkatkan Penanganan Perubahan Iklim

Oleh : Made Raditya

Pemerintah terus meningkatan penanganan dampak perubahan iklim . Salah satu cara tersebut adalah dengan mengoptimalkan penggunaan bahan bakar energi terbarukan dan membangun industri hijau di Indonesia.

Indonesia sudah berdiri selama lebih dari 70 tahun dan terus mengembangkan diri, agar menjadi negara yang super modern.

Pembangunan terus digenjot untuk meningkatkan perekonomian, sehingga kita bisa bangkit pasca pandemi. Sejak era orde baru hingga sekarang pembangunan selalu dilakukan agar negeri ini terus maju.

Pembangunan tentu tidak boleh bertentangan dengan lingkungan, karena Indonesia termasuk salah satu paru-paru dunia. Apalagi saat ini sudah ada efek perubahan iklim, di mana cuaca makin panas dan musim bergeser selama beberapa minggu. Jika ini terus berlanjut maka bisa berpengaruh besar terhadap perekonomian, sehingga wajib dicegah.
Presiden Jokowi berpidato dalam pertemuan APEC yang diadakan secara virtual di Istana Negara. Menurut beliau, harus ada upaya penanganan dampak perubahan iklim dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Penanganannya harus dilakukan secara berimbang dengan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, untuk memenuhi target pembangunan berkelanjutan.
Penanganan dampak perubahan iklim memang wajib dilakukan karena jika dibiarkan saja akan kacau-balau. Presiden menekankan bahwa industri di Indonesia adalah industri hijau yang jelas ramah lingkungan. Nantinya pelan-pelan bahan bakar industri akan diganti, dari bahan fosil (batu bara dan minyak bumi) menjadi energi baru terbarukan (EBT).
Bahan bakar energi baru terbarukan misalnya dari tenaga air, angin, dan matahari. Jika menggunakan EBT maka jelas ramah lingkungan. Bandingkan dengan bahan bakar fosil yang membuat tingginya karbondioksida di Indonesia. Selain tidak ramah lingkungan, bisa berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu penggunaan EBT terus digenjot oleh pemerintah.
Efek samping dari penggunaan bahan bakar fosil selama ini adalah cuaca panas. Cuaca yang terlalu panas akan berpengaruh banyak, salah satunya bisa menyebabkan kekeringan dan akhirnya penduduk kesulitan mendapatkan air bersih. Jika ada kekeringan maka peternak juga kesulitan karena susah mencari rumput. Pergeseran musim juga memusingkan karena menyebabkan petani gagal panen.
Oleh karena itu pemerintah melanjutkan pembangunan bendungan-bendungan, terutama di luar jawa. Sehingga jika musim hujan bergeser, penduduk tidak akan mengalami bencana kekeringan. Sebaliknya jika sudah masuk musim hujan, tidak akan takut kebanjiran karena airnya ditampung oleh bendungan.
Selain itu, industri hijau juga digalakkan, karena industri ini tidak sekadar mencari keuntungan, tetapi juga harus ramah lingkungan. Jika ada industri hijau maka menurunkan emisi, sehingga minim karbondioksida. Ketika kadar CO2 menurun maka akan lebih menyehatkan masyarakat dan tidak membuat cuaca terlalu panas.
Pembangunan industri dan ekonomi Indonesia tidak harus bertentangan dengan lingkungan, karena mereka bisa bersisian dengan lancar. Jika ada pembangunan, terutama di luar Jawa, diusahakan tidak terlalu berdampak bagi lingkungan. Jadi salah besar jika ada yang bilang bahwa pembangunan akan menghancurkan hutan dan lingkungan sekitarnya.
Kita semua ingin maju dan bangkit di masa pandemi, dan perekonomian tetap berjalan dengan baik. akan tetapi, cara untuk mencari cuan tidak harus dengan yang negatif, seperti penggundulan hutan. Pembangunan harus dipastikan ramah lingkungan dan adanya industri hijau bisa melegakan masyarakat, karena pemerintah sudah sadar akan pentingnya menjaga lingkungan.
Dampak perubahan iklim amat dahsyat, tidak sekadar cuaca panas dan pemanasan global, tetapi juga bisa menggeser musim dan mengundang bencana alam. Oleh karena itu pemerintah mendukung penanganan dampak perubahan iklim dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir

August 27, 2026

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi

August 27, 2026

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir Oleh : Gavin Asadit Pemerintah terus memperkuat…

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi Jakarta – Pemerintah terus…

Pemerintah Pangkas Rantai Distribusi Subsidi lewat Koperasi Merah Putih

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Pemerintah Pangkas Rantai Distribusi Subsidi lewat Koperasi Merah Putih INDRAMAYU — Pemerintah terus mematangkan pembangunan…

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG Oleh : Irfan Aditya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kecukupan gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dengan cakupan penerima manfaat yang terus bertambah di berbagai daerah, pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan program berskala nasional ini harus diiringi dengan standar kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, berbagai kritik dan masukan dari masyarakat dipandang sebagai bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan agar manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima. Dalam setiap kebijakan publik, kritik merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang perlu diapresiasi. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada kemampuan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Masukan mengenai kualitas makanan, ketepatan distribusi, kebersihan dapur, maupun pelayanan di lapangan menjadi indikator penting untuk memperbaiki sistem yang sudah berjalan. Pendekatan yang terbuka terhadap kritik menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan kualitas manusia sebagai prioritas utama pemerintahan. Melalui Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa pelaksanaan program harus terus dievaluasi agar kualitas layanan tetap terjaga sekaligus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul selama implementasi. Komitmen pemerintah dalam menerima kritik juga tercermin dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Menurutnya, evaluasi merupakan bagian dari proses memperkuat tata kelola program sehingga seluruh rantai penyediaan pangan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian makanan, dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Pandangan senada disampaikan oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, yang menilai pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis harus terus diperkuat seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat. Menurutnya, DPR RI mendukung penuh keberlanjutan program tersebut, namun pelaksanaannya harus disertai pengawasan yang ketat agar setiap makanan yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Pihaknya juga menekankan bahwa kritik dari masyarakat hendaknya dijadikan bahan evaluasi bersama sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan secara cepat dan tepat tanpa mengurangi tujuan utama program.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.