Pemerintah Terus Komitmen Blokir Konten Judi Daring demi Bersihkan Ruang Digital

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menegaskan komitmennya untuk terus memerangi penyebaran konten judi daring di Indonesia. Hingga 21 Januari 2025, tercatat lebih dari 5,7 juta konten judi daring telah berhasil diblokir dari berbagai platform digital.

 

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemenkomdigi, Alexander Sabar, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Panja Judi daring Komisi I DPR RI, mengatakan, sejak 2017 pihaknya telah memblokir hingga 5.707.952 konten judi daring.

 

“Sebagian besar konten ditemukan di platform X [ebelumnya Twitter] dengan 1,4 juta temuan, disusul oleh Facebook dan Instagram milik Meta sebanyak 735 ribu konten.

 

Sedangkan sejak Oktober 2024 hingga Mei 2025, Kem Komdigi telah memblokir lebih dari 1,3 juta konten judi online.

 

Meski angka pemblokiran tersebut terbilang tinggi, Alexander mengakui bahwa tantangan dalam memberantas judi daring masih sangat besar.

 

“Kami menghadapi modus yang terus berubah, serta kemudahan pelaku dalam membuat situs baru dan menyamarkannya di berbagai platform digital,” jelasnya.

 

Salah satu kendala utama adalah lokasi server judi daring yang sebagian besar berada di luar negeri. Hal ini membuat proses penanganan dan penegakan hukum menjadi lebih kompleks. Untuk itu, pemerintah terus memperkuat kerja sama lintas negara dan mendorong platform digital internasional seperti Meta, Google, dan TikTok agar turut aktif dalam menindak konten ilegal tersebut.

 

“Upaya pemblokiran tidak cukup. Perlu keterlibatan global dan keseriusan dari semua platform untuk menyaring dan menindak tegas konten judi daring,” tegas Alexander.

 

Riset dari Populix juga mengungkap bahwa slot online, domino, dan poker menjadi jenis judi daring paling populer di Indonesia. Iklan judol banyak ditemukan di media sosial seperti Instagram (48%), YouTube (45%), dan Facebook (45%). Modus penyebarannya pun makin canggih, mulai dari konten sponsor hingga link tersembunyi yang menyamar di feed pengguna.

 

Pemerintah menyadari bahwa pemblokiran saja tidak cukup untuk menekan laju peredaran judi daring. Oleh karena itu, strategi komprehensif pun mulai digencarkan, termasuk melalui edukasi digital kepada masyarakat. “Literasi digital harus ditingkatkan, terutama bagi generasi muda, agar tidak mudah tergoda konten dan iklan judi daring,” tambah Alexander.

 

Dengan berbagai tantangan yang ada, pemerintah tetap menunjukkan keseriusan dalam membersihkan ruang digital dari praktik perjudian ilegal. Ke depan, penguatan regulasi, peningkatan edukasi, dan kolaborasi internasional akan menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman judi daring yang terus berkembang.-

 

 

 

[edRW]

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025