Pemerintah Terus Kirim Bantuan Logistik via Helikopter untuk Warga Terdampak Banjir Sumatra

Pemerintah Terus Kirim Bantuan Logistik via Helikopter untuk Warga Terdampak Banjir Sumatra

Jakarta – Pemerintah pusat terus menyalurkan bantuan logistik bagi warga terdampak banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatra, meski akses darat di beberapa daerah masih terputus. Bantuan dikirimkan melalui jalur udara menggunakan helikopter untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

 

Di Aceh Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali mengirimkan bantuan ke Desa Sikundo, Kecamatan Pante Ceureumen, yang hingga kini masih terisolir pascabanjir bandang. Pengiriman dilakukan menggunakan helikopter karena kondisi jalan rusak parah dan belum dapat dilalui.

 

“Hari ini ketiga kalinya pemerintah pusat dalam hal ini mengirim bantuan ke masyarakat Sikundo melalui udara,” kata Bupati Aceh Barat Tarmizi.

 

Bantuan yang disalurkan meliputi paket sembako, bahan makanan dan minuman, serta satu koli handuk, dengan total distribusi mencapai 338 kilogram. Penyaluran melalui udara dilakukan karena akses jalan sepanjang sekitar lima kilometer rusak akibat banjir.

 

“Bantuan ini disalurkan melalui udara karena akses jalan ke kawasan Sikundo masih terputus dan masih dilakukan perbaikan,” ujar Tarmizi.

 

Sebanyak 40 kepala keluarga yang tergabung dalam Komunitas Adat Terpencil (KAT) Sikundo hingga kini masih terisolir. Kondisi warga dinilai memprihatinkan karena jalan desa rusak parah dan berubah menjadi aliran sungai.

 

Pelaksana Tugas Kepala BPBD Aceh Barat, Teuku Ronal Nehdiansyah, menyebut bantuan hanya dapat disalurkan melalui udara. Ia mengapresiasi BNPB yang telah mengirimkan bantuan sebanyak tiga kali sehingga kebutuhan warga tetap terpenuhi.

 

Sementara itu, pemerintah juga memprioritaskan percepatan pemulihan wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatra Barat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra.

 

“Satgas tersebut melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan pemulihan berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran,” kata Tito.

 

Ia menyebut sejumlah daerah seperti Kabupaten Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, dan Pesisir Selatan masih membutuhkan perhatian khusus, terutama terkait perbaikan akses jalan dan pemulihan aktivitas ekonomi.

 

“Dari sisi ekonomi, _good news-nya,_ hampir semua pasar, restoran, warung, itu hidup,” ujar Tito.

 

Pemerintah menegaskan akan terus mempercepat penyaluran bantuan, pemulihan infrastruktur, serta memastikan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak bencana Sumatra dapat kembali berjalan normal secara bertahap.

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By 0

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

All Rights Reserved © 2025