• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Pemerintah Terus Gencarkan Penegakan Hukum Selamatkan Generasi Muda dari Narkoba

Pemerintah Terus Gencarkan Penegakan Hukum Selamatkan Generasi Muda dari Narkoba

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 30 December 2024

Pemberantasan narkoba menjadi salah satu isu penting yang terus mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci utama dalam memutus peredaran rantai narkoba

Sebagai bentuk komitmen tegas dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Jawa Barat menggelar apel bersama yang disertai penandatangan fakta integritas pernyataan anti-narkoba di lapangan upacara Markas Komando (Mako) Batalyon D Pelopor Satbrimob, Kecamatan Cineam, tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Batalyon (Danyon), Kompol Dr. Fajar Cahyono, S.Pd., M.M.

“Sebagai bagian dari Polri, kami dari Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Jabar berkomitmen untuk mendukung langkah-langkah dan kebijakan pimpinan dalam mencegah penyebaran narkoba. Ini juga menjadi salah satu langkah nyata kami dalam mendukung Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberantas narkoba di Indonesia,” ujar Fajar

Narkoba merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap generasi muda dan stabilitas sosial, perang melawan narkoba memerlukan langkah-langkah tegas dan kolaboratif. Penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci utama dalam memutus peredaran rantai narkoba.

“Mudah-mudahan dengan adanya fakta integritas ini, semua pihak dapat bekerja sama dengan baik. Ini adalah langkah penting dalam upaya mencegah dan memberantas narkoba, khususnya di Priangan Timur,” tutup Fajar.

Penandatangan fakta integritas ini menjadi wujud nyata dari semangat Brimob untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik, sekaligus mendukung program nasional pemberantasan narkoba yang menjadi perhatian utama pemerintah.

Kepala BNN Kuningan, Agus Mulya MPd menyampaikan, bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah konkret sepanjang 2024. Tentunya dalam rangka memberantas peredaran narkoba sekaligus memulihkan para penyalahguna.

“Kami bekerja keras melalui berbagai program strategis, untuk memastikan Kabupaten Kuningan bebas dari ancaman narkoba. Dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan seluruh elemen masyarakat sangat kami perlukan,”ujarnya.

Indonesia membutuhkan sinergi seluruh elemen bangsa untuk memberantas narkoba. Dengan penegakan hukum yang tegas, langkah preventif yang berkelanjutan, dan dukungan masyarakat, harapan untuk mewujudkan Indonesia bebas narkoba semakin nyata.

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.