Pemerintah Terus Dorong Masuknya Investasi ke IKN dan Wilayah Sekitarnya

Pemerintah Terus Dorong Masuknya Investasi ke IKN dan Wilayah Sekitarnya

Oleh : Davina Gunawan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Satuan Tugas (Satgas) percepatan investasi proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melalui Surat Keputusan Presiden (Keppers) No. 25 Tahun 2024 yang disahkan pada 05 Agustus 2024.

Salinan yang bisa dilihat di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) situs Kementerian Sekretariat Negara pada 06 Agustus 2024 menyebutkan bahwa Menteri Investasi ditunjuk sebagai Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN.
Sejak 2022 hingga akhir 2024 Pemerintah akan mengeluarkan anggaran dari APBN sebesar Rp72 Triliun untuk pembangunan IKN.

Pemerintah menetapkan komposisi APBN untuk membiayai proyek IKN hanya 20 persen dari total Rp466,9 Triliun. Artinya, pendanaan APBN untuk IKN sebesar Rp90,4 Triliun, dan sisanya Pemerintah akan bekerja sama dengan Badan Usaha serta pihak swasta. Total investasi dalam negeri yang masuk ke IKN sebesar Rp49,6 Triliun. Nilai tersebut berasal dari 32 institusi yang melakukan groundbreaking dari September 2023 hingga Maret 2024.

Direktur Utama PT Bina Karya Persero, Boyke Prasetyanto mengatakan pihaknya akan fokus dalam percepatan laju investasi di IKN Nusantara melalui skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sebab skema ini dinilai menarik bagi investor. Menurutnya, apabila ada peran Pemerintah melalui skema KPBU, para investor berani untuk menanamkan modalnya di IKN.
Kemudian, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Pemerintah akan kembali mendorong percepatan investasi asing ke IKN Nusantara setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa realisasi investasi asing ke IKN bukan dihitung saat ada komitmen menanamkan modal di Kawasan ibu kota baru, melainkan dihitung berdasarkan proyek yang dibangun.
Sementara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Otorita IKN Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa sebanyak 60 investor yang akan dipercepat prosesnya untuk menanamkan modal di IKN Nusantara. Tidak hanya investor dalam negeri, ada sejumlah investor asing juga yang akan dipercepat proses penanaman modalnya, di antaranya yang berasal dari Tiongkok dan Jepang.
Adapun nantinya, dua investor asing tersebut akan menanamkan modalnya di sektor properti seperti perumahan, hotel, hingga gedung perkantoran. Basuki melanjutkan bahwa sudah ada sekitar 472 investor yang berminat masuk untuk menanamkan modal di IKN, namun jumlah tersebut dievaluasi dan tersaring sebanyak 220 investor yang layak berinvestasi di IKN. Sedangkan sisanya, tidak tersaring lantaran tidak termasuk kategori investor.
Selanjutnya, sejumlah siasat untuk menarik minat investasi di IKN Nusantara juga sudah dilakukan oleh Pemerintah. Salah satunya yaitu dengan mengizinkan para investor untuk mencicil biaya administrasi pengajuan hak atas tanah. Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa hal tersebut sesuai mandat Presiden Jokowi yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi secara intens dengan investor dan calon investor di IKN agar segera mengeksekusi rencana investasinya.
Melalui Perpres tersebut, Pemerintah akan berkomitmen memberikan insentif dan fasilitas perizinan berusaha, serta memberikan kepastian jangka waktu hak atas tanah dengan Hak Guna Usaha (HGU) kepada investor.
Sementara itu, para investor yang menanamkan modalnya di kawasan IKN Nusantara dan daerah penyangganya diharapkan dapat turut mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Sudiyarto mengatakan bahwa pelaku UMKM di daerah Kalimantan Timur memiliki potensi yang besar untuk dilibatkan dalam pembangunan IKN. Menurutnya, banyaknya investasi yang masuk juga diharapkan bisa mendorong pertumbuhan UMKM.
Kemitraan antara Perusahaan besar dan UMKM mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah. Presiden Jokowi berjanji akan melibatkan para pengusaha lokal Kalimantan Timur secara lebih luas untuk berinvestasi di IKN Nusantara. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Prov. Kalimantan Timur, Dayang Donna Faroek mengatakan bahwa Pemerintah telah menunjukkan komitmen dan keseriusannya dalam melibatkan peran pengusaha lokal untuk masuk ke berbagai proyek strategis di IKN.
Dayang juga mengatakan bahwa Plt Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono akan membantu mempermudah para pengusaha lokal untuk lebih banyak terjun membangun IKN. Menurutnya, pengusaha lokal yang berasal dari Kab. Penajam Paser Utara memerlukan kesempatan yang disokong oleh izin Pemerintah Pusat guna menghilangkan berbagai hambatan birokrasi yang selama ini menghalangi partisipasi mereka.
Bagi Dayang, peluang investasi di IKN sangatlah banyak namun para pengusaha masih menanti kesempatan yang diberikan Pemeritah. Maka dari itu pihaknya optimis bahwa Pemerintah dapat memberikan ruang bagi pengusaha lokal untuk berpartisipasi terhadap masa depan IKN Nusantara.
Dengan masuknya banyak investor baik lokal maupun asing ke IKN Nusantara dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah sekitar IKN. Proyek IKN Nusantara dinilai sebagai strategi jangka panjang terhadap pemerataan ekonomi dan pembangunan nasional. Maka dari itu, perlunya dukungan masyarakat terhadap proyek strategis nasional IKN Nusantara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk ibu kota.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Sertifikasi Halal Menjadi Bagian Perbaikan Tata Kelola Program MBG

By 0

Sertifikasi Halal Menjadi Bagian Perbaikan Tata Kelola Program MBG Oleh: Bagas Nurahman Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dikembangkan melalui penguatan tata kelola untuk memastikan pelaksanaannya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Salah satu aspek yang semakin mendapat perhatian adalah pemenuhan sertifikasi halal dalam penyelenggaraan program. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sistem penyediaan pangan yang tidak hanya memperhatikan kandungan gizi dan keamanan, tetapi juga memastikan makanan yang diterima masyarakat sesuai dengan ketentuan kehalalan. Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah perbaikan tata kelola yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). Percepatan sertifikasi halal bagi program MBG dinilai dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan cakupan penerima manfaat yang luas, jaminan kehalalan menjadi bagian penting dalam membangun penyelenggaraan MBG yang semakin tertib, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemenuhan sertifikasi halal bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi langkah strategis karena unit tersebut berada di garis depan dalam penyediaan makanan bagi penerima manfaat. Sertifikasi memberikan kepastian terhadap bahan yang digunakan, proses pengolahan, serta tata kelola produksi makanan. Karena itu, percepatan pemenuhan sertifikasi halal di tingkat SPPG dapat menjadi bagian dari standardisasi pelaksanaan MBG di berbagai daerah sekaligus memperkuat kualitas layanan kepada masyarakat. Dalam konteks tata kelola program, sertifikasi halal menunjukkan bahwa kualitas MBG dibangun melalui standar yang saling melengkapi. Pangan yang disediakan tidak hanya harus memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga memperhatikan keamanan, kelayakan, mutu, serta ketentuan kehalalan. Pendekatan tersebut membuat perbaikan tata kelola MBG tidak semata berorientasi pada jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga pada kualitas pangan yang diterima oleh setiap penerima manfaat. Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyatakan konsep pangan dalam Islam mencakup prinsip halal dan thayyib. Halal berkaitan dengan bahan serta proses produksi yang sesuai ketentuan, sedangkan thayyib mencakup kelayakan, mutu, dan keamanan pangan. Penerapan kedua prinsip tersebut secara konsisten menjadi landasan penting untuk membangun penyediaan makanan yang berkualitas dalam program MBG. Prinsip halal dan thayyib juga dapat diterapkan sebagai standar yang menyeluruh dalam rantai penyelenggaraan MBG. Mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi, setiap tahapan perlu dikelola dengan memperhatikan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak berhenti pada dokumen administratif, tetapi menjadi bagian dari proses memastikan tata kelola pangan berjalan secara konsisten dari hulu hingga ke penerima manfaat.…

All Rights Reserved © 2025