Pemerintah Tegaskan Komitmen Bongkar Jaringan Korupsi hingga Lingkar Dalam

Pemerintah Tegaskan Komitmen Bongkar Jaringan Korupsi hingga Lingkar Dalam

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen kuat untuk membongkar praktik korupsi hingga ke akar-akarnya, termasuk menelusuri keterlibatan pihak-pihak dalam lingkar dalam pelaku utama. Langkah ini dinilai penting guna memastikan pemberantasan korupsi berjalan menyeluruh dan tidak berhenti pada aktor utama semata.

 

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa dalam berbagai perkara, orang-orang terdekat pelaku utama kerap memegang peran strategis. Mereka, kata dia, terlibat mulai dari merancang skema kejahatan hingga menyamarkan aliran dana hasil korupsi agar sulit terdeteksi aparat penegak hukum.

 

KPK menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan secara parsial. Pendekatan komprehensif diperlukan untuk mengurai seluruh jaringan yang terlibat dalam praktik rasuah tersebut. “Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya menyasar pelaku utama, tetapi juga harus mengurai seluruh jejaring yang terlibat,” pungkas Budi.

 

Dukungan terhadap langkah tersebut juga datang dari legislatif. Anggota Komisi III DPR sekaligus Wabendum NasDem, Lola Nelria, menegaskan bahwa penanganan kasus korupsi harus diikuti dengan penelusuran tindak pidana pencucian uang (TPPU). Menurutnya, pendekatan ini penting agar aset hasil kejahatan dapat dirampas dan negara tidak terus dirugikan.

 

“Kami mendorong KPK agar tidak berhenti pada pengungkapan fenomena atau data semata, tetapi memperkuat implementasi penegakan hukum berbasis TPPU secara maksimal,” ujarnya.

 

Lola juga menekankan pentingnya menjerat pihak-pihak yang menerima aliran dana ilegal. Ia menilai, langkah tersebut menjadi kunci dalam memutus rantai kejahatan korupsi yang selama ini kerap melibatkan banyak pihak. “Ini penting untuk memutus rantai kejahatan, termasuk menjerat pihak-pihak yang menerima aliran dana tersebut apabila terbukti mengetahui atau patut menduga bahwa uang yang diterima berasal dari tindak pidana,” jelasnya.

 

Komitmen tersebut turut mendapat dukungan dari Anggota DPD RI, Paul Finsen Mayor. Ia menilai langkah tegas pemerintah harus menjadi agenda prioritas bersama seluruh elemen bangsa. Paul juga mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum di daerah, khususnya di Papua Barat dan Papua Barat Daya, yang dinilai serius dalam memberantas korupsi. Ia mendorong agar langkah tegas tersebut terus diperkuat tanpa kompromi.

 

“Bersihkan korupsi di Papua Barat Daya. Jangan beri ruang bagi pelaku korupsi,” tegasnya.

 

Menurutnya, keberanian aparat di daerah menjadi faktor kunci dalam memastikan kebijakan pemberantasan korupsi dari pemerintah pusat dapat berjalan efektif hingga ke tingkat lokal. Dengan sinergi yang kuat, upaya membongkar jaringan korupsi hingga ke lingkar dalam diyakini mampu memberikan efek jera sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. (*)