Pemerintah Tancap Gas Hilirisasi Kejar Kemandirian Energi, Tuduhan Barisan Oposisi Tidak Faktual
JAKARTA – Pemerintah mempercepat agenda hilirisasi nasional sebagai langkah konkret menuju kemandirian dan kedaulatan energi. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan 13 proyek hilirisasi strategis pada 29 April 2026, termasuk fasilitas kilang bensin di Cilacap dan Dumai. Proyek ini ditargetkan mampu menekan impor bensin nasional hingga 10 persen sekaligus memperkuat struktur industri energi domestik.
Langkah tersebut merupakan bagian dari groundbreaking tahap II dalam peta jalan hilirisasi nasional yang kini memasuki fase implementasi. Proyek kilang gasoline yang dibangun diproyeksikan memiliki kapasitas produksi mencapai 153 ribu kiloliter per tahun, menandai peningkatan kapasitas produksi dalam negeri secara signifikan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa percepatan ini membuktikan efektivitas kerja Satuan Tugas Hilirisasi yang langsung diwujudkan dalam proyek konkret.
“Kita tidak boleh lagi hanya menjadi pengekspor bahan mentah. Hilirisasi harus menjadi alat untuk memperkuat kedaulatan energi, memperbesar penerimaan negara, membuka lapangan kerja, dan memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar dinikmati oleh rakyat Indonesia,” ujar Bahlil Lahadalia.
Penegasan tersebut sekaligus menjawab klaim Barisan Oposisi Indonesia (BOI) yang menilai kebijakan hilirisasi belum berdampak nyata. Pemerintah menilai tuduhan tersebut tidak berdasar karena proyek-proyek strategis telah memasuki tahap konstruksi dan implementasi yang terukur di berbagai daerah.
Tuduhan yersebut juga dinilai mengabaikan fakta bahwa hilirisasi telah berjalan sebagai kebijakan konkret lintas sektor. Pembangunan kilang di Cilacap dan Dumai diarahkan untuk menekan impor energi, sementara proyek Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim diproyeksikan menggantikan ketergantungan terhadap LPG impor yang masih tinggi.
Selain itu, kritik tersebut tidak mencerminkan pendekatan terintegrasi yang dijalankan pemerintah. Hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan penerimaan negara. Proyek di Morowali, Gresik, dan Sei Mangkei menunjukkan bahwa manfaat kebijakan ini telah menjangkau berbagai wilayah.
Pemerintah juga memperluas infrastruktur energi melalui pembangunan tangki penyimpanan BBM di Palaran, Biak, dan Maumere. Di sektor energi alternatif, proyek DME menjadi prioritas sebagai substitusi impor LPG yang masih mencapai sekitar 80 persen dari kebutuhan nasional.
Menurut Bahlil Lahadalia, keseluruhan proyek ini mencerminkan arah kebijakan yang terintegrasi.
“Dengan berjalannya proyek-proyek tersebut, pemerintah menegaskan komitmen untuk mempercepat transformasi ekonomi berbasis hilirisasi, memperkuat industrialisasi nasional, dan mewujudkan kedaulatan energi sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera,” tegas Bahlil Lahadalia.
Percepatan hilirisasi ini memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
