• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Pemerintah Tak Gentar Berantas OPM, Program MBG Tetap Berjalan di Papua

Pemerintah Tak Gentar Berantas OPM, Program MBG Tetap Berjalan di Papua

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 6 February 2025

Pemerintah menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan di Papua meskipun mendapat ancaman dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Aparat keamanan juga telah memperketat pengamanan demi memastikan keselamatan tenaga pendidik dan siswa di wilayah tersebut.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa ancaman OPM terhadap sekolah-sekolah yang menerima manfaat MBG tidak akan menghentikan jalannya program tersebut.

Ia memastikan negara hadir dalam menjaga keamanan serta menjamin kesejahteraan masyarakat Papua.

“MBG adalah program universal yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua. Kalau ada ancaman-ancaman seperti itu, mereka akan berhadapan dengan TNI/Polri,” kata Hasan dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Rabu.

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin juga menegaskan bahwa pelaksanaan MBG di Papua tidak akan terpengaruh oleh isu politik yang dihembuskan oleh kelompok tertentu.

Ia menegaskan bahwa program tersebut adalah bagian dari tugas kemanusiaan yang harus dijalankan tanpa hambatan.

“Karena kan situasi itu belum bagus, belum kondusif. Jadi kami perlu supaya dapur-dapur itu dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat,” ujarnya.

Pemerintah juga terus mengevaluasi serta menyempurnakan program tersebut agar lebih efektif dalam memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto menyatakan bahwa TNI telah meningkatkan pengamanan di sekolah-sekolah yang berada di wilayah rawan OPM.

“Pengamanan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah yang berada di daerah rawan OPM, menjadi perhatian serius TNI,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa patroli rutin telah ditingkatkan serta langkah-langkah preventif terus dilakukan guna menjaga stabilitas keamanan.

Pemerintah memastikan bahwa teror OPM tidak akan menghambat upaya pembangunan di Papua, termasuk dalam hal pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah.

Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat terus diperkuat demi memastikan situasi tetap aman dan kondusif.

Ekonomi RI Dinilai Tetap Stabil Meski Rupiah Menghadapi Tekanan

November 2, 2026

Pemerintah Optimis Ketahanan Rupiah Hadapi Tekanan Global

November 2, 2026

Ekonomi RI Dinilai Tetap Stabil Meski Rupiah Menghadapi Tekanan

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Ekonomi RI Dinilai Tetap Stabil Meski Rupiah Menghadapi Tekanan Jakarta – Pemerintah menilai kondisi perekonomian…

Pemerintah Optimis Ketahanan Rupiah Hadapi Tekanan Global

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Pemerintah Optimis Ketahanan Rupiah Hadapi Tekanan Global Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti…

Bikin Takjub! Inilah Cara Gontor Kampus 4 Darul Muttaqien Perkuat Kemandirian Pangan Lewat Tempe

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 4 Darul Muttaqien Banyuwangi yang didirikan tahun 1987 dan resmi…

Pengawasan MBG dari Daerah Memperkuat Perlindungan Kesehatan Anak

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Pengawasan MBG dari Daerah Memperkuat Perlindungan Kesehatan Anak Oleh : Gavin Asadit Pengawasan dari tingkat daerah menjadi bagian penting untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman dan memberikan manfaat bagi kesehatan anak. Seiring meluasnya pelaksanaan program di berbagai wilayah, kualitas bahan pangan, kebersihan dapur, proses pengolahan, hingga ketepatan distribusi harus dijaga secara konsisten. Pengawasan yang melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, sekolah, dan Badan Gizi Nasional (BGN) diperlukan agar makanan yang diterima peserta didik memenuhi standar keamanan dan gizi. BGN telah mendorong penguatan koordinasi pengawasan MBG melalui optimalisasi peran Satuan Tugas (Satgas) MBG di daerah serta rencana penempatan personel BGN pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Langkah ini ditujukan untuk memperpendek rentang koordinasi antara pemerintah pusat dan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyiapkan makanan bagi penerima manfaat di seluruh Indonesia. Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menjelaskan bahwa besarnya cakupan program membutuhkan pembagian peran yang jelas agar pengawasan dapat berlangsung lebih dekat dengan pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, personel BGN di daerah diharapkan dapat menjadi mitra koordinasi kepala daerah, mempercepat penanganan keluhan, dan membantu memastikan persoalan operasional segera ditindaklanjuti. BGN juga mendorong daerah yang belum membentuk Satgas MBG agar segera menyelesaikan pembentukannya. Hingga akhir Oktober, Satgas MBG telah terbentuk di 230 daerah. Penguatan tersebut diperjelas melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian SPPG di Daerah. Kebijakan ini mendorong gubernur, bupati, dan wali kota untuk terlibat dalam pemeriksaan berkala terhadap dapur MBG. Pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada indikator kelayakan yang telah disiapkan BGN, sehingga penilaian tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga kondisi nyata fasilitas dan proses pengolahan makanan. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan dan pengawasan MBG. Menurutnya, kepala daerah dapat menggerakkan perangkat daerah terkait untuk memeriksa kelayakan SPPG dan menindaklanjuti temuan di wilayah masing-masing. Keterlibatan dinas kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, serta unsur pengawasan daerah memungkinkan pemeriksaan dilakukan dari berbagai sisi, mulai dari sanitasi hingga kualitas layanan. …

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.